Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NEGARA

KEPPRES Nomor 104 Tahun 1998

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Sekretariat Negara adalah lembaga Pemerintah yang bertugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dan kepada Wakil PRESIDEN.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

Sekretariat Negara terdiri dari: 1. Sekretariat Kabinet; 2. Sekretariat Militer; 3. Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan; 4. Rumah Tangga Kepresidenan; 5. Sekretariat Wakil PRESIDEN; 6. Sekretariat Sekretaris Negara; 7. Asisten; 8. Staf Ahli. Pasal 6 …

Pasal 6

Koreksi

(1) Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dan bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara, terutama di bidang peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Sekretaris Kabinet dibantu oleh Wakil Sekretariat Kabinet. (3) Sekretariat Kabinet terdiri dari: 1. Biro Hukum; 2. Biro Peraturan Perundang-undangan I; 3. Biro Peraturan Perundang-undangan II; 4. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri; 5. Biro Personil; 6. Biro Persidangan.

Pasal 7

(1) Sekretariat Militer dipimpin oleh Sekretaris Militer dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam: 1. memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA; 2. mengkoordinasikan ... 2. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta keluarga. (2) Sekretariat Militer terdiri dari: 1. Biro Administrasi Militer; 2. Biro Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan; 3. Biro Pengamanan. (3) Sekretaris Militer dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara. (4) Sekretaris Militer karena jabatannya merangkap tugas sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA.

Pasal 8

(1) Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan dipimpin oleh Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan pengendalian operasional pembangunan. (2) Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan terdiri dari: 1. Biro Pengumpulan dan Pengolahan Data; 2. Biro Proyek-proyek Bantuan PRESIDEN; 3. Biro Umum. (3) Sekretaris ... (3) Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Pasal 9

(1) Rumah Tangga Kepresidenan dipimpin oleh Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (2) Rumah Tangga Kepresidenan terdiri dari: 1. Biro Protokol; 2. Biro Dokumentasi Audio Visual dan Kewartawanan; 3. Biro Umum; 4. Biro Administrasi Istana-istana. (3) Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Pasal 10

(1) Sekretariat Wakil PRESIDEN dipimpin oleh Sekretaris Wakil PRESIDEN dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan dukungan staf dan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan sehari-hari kepada Wakil PRESIDEN. (2) Sekretaris ... (2) Sekretaris Wakil dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil PRESIDEN dan memperhatikan petunjuk Sekretaris Negara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan dan organisasi Sekretariat Wakil PRESIDEN diatur tersendiri dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 11

(1) Sekretariat Sekretaris Negara dipimpin oleh Sekretaris dan bertugas memberikan dukungan administrasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretaris Negara dan seluruh satuan tugas di lingkungan Sekretariat Negara. (2) Sekretariat Sekretaris Negara terdiri dari: 1. Biro Umum; 2. Biro Anggaran; 3. Biro Tata Usaha; 4. Biro Komunikasi Elektronik, Dokumentasi Umum dan Perpustakaan; 5. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Pembantu Sekretaris; 6. Unit Kesehatan. (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara. Pasal 12 …

Pasal 12

(1) Asisten bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan kegiatan tertentu dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Negara. (2) Asisten terdiri dari: 1. Asisten Urusan Khusus; 2. Asisten Urusan Luar Negeri; 3. Asisten Urusan Umum; 4. Asisten Urusan Hubungan Kelembagaan; 5. Asisten Urusan Pengawasan dan Keterpaduan Kebijakan; 6. Asisten Urusan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; 7. Asisten Urusan Pemerintahan dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. (3) Setiap Asisten mempunyai sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pembantu Asisten sesuai dengan kebutuhan. (4) Asisten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Pasal 13

(1) Staf Ahli bertugas membantu Sekretaris Negara dalam pemikiran dan saran dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan keahlian, baik atas permintaan Sekretaris Negara maupun atas prakarsa sendiri. (2) Staf ... (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Pasal 14

Penjabaran lebih lanjut organisasi satuan kerja dalam susunan organisasi Sekretariat Negara, uraian tugas, kewenangan dan tata kerja yang lebih rinci, ditetapkan Sekretaris Negara setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

Koreksi

(1) Semua satuan kerja berikut unsur-unsurnya dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya wajib saling berkoordinasi dan menerapkan prinsip sinkronisasi dan integrasi dalam setiap dan antar satuan kerja. (2) Koordinasi tersebut meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi kegiatan tersebut dikembangkan sistem komunikasi yang terbuka, baik secara formal maupun secara informal. Pasal 16 …

Pasal 16

(1) Pengendalian seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Wakil Sekretaris Negara. (2) Wakil Sekretaris Negara membantu Menteri Sekretaris Negara dalam mengkoordinasikan kegiatan seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara.

Pasal 17

Wakil Sekretariat Negara, Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wakil PRESIDEN, Sekretaris Sekretariat Negara, para Asisten dan Staf Ahli melapor kepada Sekretaris Negara berkenaan dengan petunjuk atau penugasan yang diterima langsung dari PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN.

Pasal 18

(1) Penyampaian petunjuk dari Sekretaris Negara, pengajuan hasil pelaksanaan tugas, dan penyampaian laporan kepada Sekretaris Negara, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat jabatan dalam susunan organisasi Sekretariat Negara. (2) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Sekretaris Negara dapat langsung menugaskan pejabat di lingkungan Sekretariat Negara untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu tugas. (3) Dalam ... (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, pejabat yang ditugaskan Sekretaris Negara tetap wajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada pejabat Eselon I yang menjadi atasan dalam satuan kerjanya.

Pasal 19

(1) Pengajuan laporan Sekretaris Negara kepada dilaksanakan dengan membubuhi paraf pejabat Eselon I yang mengajukan laporan yang bersangkutan. (2) Pengajuan laporan memorandum, telaahan dan rancangan kepada Sekretaris Negara oleh setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara, dilakukan dengan memberi tembusan kepada Wakil Sekretaris Negara. (3) Sekretaris Negara membubuhkan paraf pada lembar kedua setiap dokumen yang perlu ditandatangani PRESIDEN.

Pasal 20

Dalam rangka penyelenggaraan layanan administrasi, Sekretaris Sekretariat Negara: 1. membangun dan mengembangkan sistem kendali persuratan yang efektif dan efisien, baik secara manual maupun secara elektronik. 2. memantau pelaksanaan disposisi PRESIDEN, Wakil PRESIDEN, Sekretaris Negara serta Wakil Sekretaris Negara oleh pejabat yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan kepada Wakil Sekretaris Negara. 3. secara ... 3. secara teratur dan berkala meneliti ketersediaan dan pemenuhan dukungan yang dibutuhkan seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kantor-Kantor Menteri Negara.

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NEGARA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25