Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang PERPUSTAKAAN NASIONAL

(1) Direktorat adalah unsur pembantu Kepala dalam menyelenggarakan pengembangan tenaga perpustakaan, kerjasama perpustakaan, pembinaan sistem, dan pengendalian perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Direktorat dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat.

Direktorat Pengembangan Tenaga dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan, melaksanakan pengembangan jaringan informasi, dan kerjasama antar badan/lembaga termasuk perpustakaan baik di dalam maupun di luar negeri.

Direktorat Bina Sistem Perpustakaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan kesisteman di bidang perpustakaan dan pengendaliannya.

(1) Pusat adalah unsur penunjang tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional dalam menyelenggarakan jasa perpustakaan, pembinaan deposit dan konservasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat Jasa Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan koleksi dan pengolahan bahan pustaka serta memberikan jasa perpustakaan.

Pusat Deposit dan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, penyimpanan dan pelestarian terbitan nasional dan internasional baik yang tercetak maupun terekam serta melaksanakan konservasi.

(1) Perpustakaan Daerah adalah satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang berada di daerah. (2) Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas memperhatikan petunjuk dari Gubernur selaku Kepala Wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional. (3) Pembentukan Perpustakaan Daerah dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara. B A B III TATA KERJA

Semua unsur di lingkungan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perpustakaan Nasional sendiri maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugasnya. B A B IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

(1) Kepala Perpustakaan Nasional adalah jabatan eselon Ia. (2) Kepala Direktorat, Kepala Pusat dan Sekretaris adalah Jabatan eselon IIa. (3) Kepala Perpustakaan Daerah adalah jabatan eselon III.

(1) Kepala Perpustakaan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional. B A B V ANGGARAN BELANJA

Segala pengurusan administrasi organisasi, kepegawaian, dan keuangan yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. B A B VI KETENTUAN PERALIHAN

Perpustakaan Nasional secara rinci berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini, Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Wilayah di Ibukota Propinsi yang selama ini merupakan satuan organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terhitung sejak pelantikan Kepala Perpustakaan Nasional melaksanakan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional. B A B VII KETENTUAN PENUTUP

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Perpustakaan Nasional diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri/- Sekretaris Negara.

(1) Terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Perpustakaan Nasional seluruh pegawai, keuangan, dan perlengkapan Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan Wilayah yang selama ini merupakan unit organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dialihkan kepada Perpustakaan Nasional. (2) Dengan terbentuknya organisasi Perpustakaan Nasional secara rinci berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini,ketentuan tentang Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan bidang perpustakaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 55 Tahun 1988 beserta peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO