Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA SOLOK, KOTA CILEGON, KABUPATEN PINRANG, KABUPATEN LAMPUNG BARAT, KABUPATEN KETAPANG, KABUPATEN LOMBOK UTARA, KABUPATEN SUMBAWA, KABUPATEN BERAU, KABUPATEN SUKOHARJO, KABUPATEN TEMANGGUNG, DAN KABU

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2011

Pasal 1

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut BFSK, pada Kota Solok, Kota Cilegon, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Berau, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Maros.

Pasal 2

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BFSK di tempat domisili konsumen atau pada BFSK yang terdekat.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas BFSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Namo Pudji Budi Astuti

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.