Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang TUNJANGAN PANITERA

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti dan merangkap jabatan struktural sebelum ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini, tunjangan jabatan strukturalnya tetap dibayarkan sampai dengan akhir bulan Desember 1994.

Ketentuan pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1995. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO LAMPIRAN I: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TANGGAL 27 FEBRUARI 1995 I. PANITERA PADA MAHKAMAH AGUNG 1. Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah); 2. Panitera Pengganti: a. Golongan IV sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah); b. Golongan III sebesar Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah); II. PANITERA PADA PERADILAN UMUM Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti: 1. Golongan IV sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah); 2. Golongan III sebesar Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah); 3. Golongan II sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); III. PANITERA PADA PERADILAN AGAMA Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti: 1. Golongan IV sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah); 2. Golongan III sebesar Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah); 3. Golongan II sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu puluh rupiah); IV. PANITERA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti: 1. Golongan IV sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah); 2. Golongan III sebesar Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah); 3. Golongan II sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO LAMPIRAN II: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TANGGAL 27 PEBRUARI 1995 TUNJANGAN PANITERA PADA MAHKAMAH AGUNG, PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ttd SOEHARTO