Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

KEPPRES Nomor 135 Tahun 1999

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat Menko, adalah pembantu PRESIDEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 5

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Menko menyelenggarakan fungsi : 1. Menko Polkam a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan, penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional; c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 huruf a dan huruf b serta pengkoordinasian langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional, serta mengikuti perkembangannya. d. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN. 2. Menko Ekuin a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan peningkatan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan, dan industri serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut; b. pengkoordinasian pengusahaan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara baik berupa pinjaman lunak, kredit ekspor maupun pinjaman komersial serta dalam pengendalian pelaksanaannya; c. pengkoordinasian kebijakan, pengembangan investasi, produksi dan distribusi guna mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang, pengembangan kewilayahan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terpadu, pengembangan kerja sama ekonomi subregional, regional, dan internasional, dan pemerataan pelaku dan peluang usaha serta dalam pengendalian penyelenggaraannya; d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN. 3. Menko Kesra dan Taskin a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah N0n-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang tersebut; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program, dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, serta pengendalian penyelenggaraannya; c. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya; d. penyempaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN.

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27