Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang TUNJANGAN PANITERA

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan Tunjangan Panitera adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Panitera pada : a. Mahkamah Agung; b. Peradilan Umum; c. Peradilan Tata Usaha Negara; d. Peradilan Agama.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan Panitera diberikan Tunjangan Panitera setiap bulan.

Bersarnya Tunjangan Panitera pada Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama di Tingkat banding dan Tingkat Pertama adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan PRESIDEN ini.

Hakim yang diangkat sebagai Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung hanya dapat diberikan satu tunjangan jabatan yang menguntungkan.

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan kepala badan Kepegawaian negara, baik secara bersama-sama maupun tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini maka ketentuan mengenai Tunjangan Panitera pada Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha negara dan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam keputusan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 74 Tahun 1999, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2000 a.n.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI