Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

KEPPRES Nomor 15 Tahun 1981

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 9

Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal. 121 PERATURAN PEMERINTAH dengan ketentuan bahwa : Rapat Pemungutan Suara di TPS sebagai dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH hanya Menyelesaikan acara pelaksanaan Pemungutan Suara ; a. Untuk Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD I digunakan Tanda Pemberian Suara sebagai pengganti Surat Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 90 PERATURAN PEMERINTAH yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum ; b. Berita Acara Pemungutan Suara diatur dengan berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 122 PERATURAN PEMERINTAH, yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum ; c. Apabila pada Pemungutan Suara Organisasi belum terbentuk maka saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 PERATURAN PEMERINTAH diambilkan dari pemilih yang hadir.

Pasal 10

Pelaksanaan Penghitungan Suara berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 136 PERATURAN PEMERINTAH dengan ketentuan bahwa Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 128 PERATURAN PEMERINTAH dilakukan oleh PPS dan pembuatan Berita Acaranya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, BAB V I I PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Pasal 11

Pelaksanaan Penetapan hasil Pemilihan Umum berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 137 dan Pasal 138 PERATURAN PEMERINTAH dengan ketentuan bahwa ; a. Jumlah Calon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR yang dinyatakan terpilih oleh PPI dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR diajukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan INDONESIA kepada depkumham.go.id PRESIDEN ; b. PRESIDEN MENETAPKAN Calon terpilih yang diambil dari Daftar Calon sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH untuk diangkat menjadi Anggota DPR.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

Pasal 13