Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu — KEPPRES Nomor 150 Tahun 2000

Pasal 1

(1) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut KAPET, merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan: a. memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau b. mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau c. memiliki potensi pengembalian investasi yang besar. (2) Penetapan KAPET berikut batas-batasnya dilakukan dengan Keputusan PRESIDEN tersendiri.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Badan Pengembangan KAPET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut: a. memberikan usulan kepada PRESIDEN untuk kawasan yang akan ditetapkan sebagai KAPET setelah memperhatikan usulan dari Gubernur yang bersangkutan; b. merumuskan dan MENETAPKAN kebijakan dan strategi nasional untuk mempercepat pembangunan KAPET; c. Merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong dan mempercepat masuknya investasi dunia usaha di KAPET. d. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan KAPET; e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan KAPET.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengembangan KAPET dibantu oleh Tim Teknis yang diketuai oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. (2) Susunan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengembangan KAPET setelah mempertimbangkan masukan dari Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Tim Teknis.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kegiatan pengelolaan KAPET dilakukan oleh Badan Pengelola KAPET. (2) Badan Pengelola KAPET diketuai oleh Gubernur dari wilayah tempat KAPET yang bersangkutan. (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Badan Pengelola KAPET dibantu olah Wakil Ketua Badan Pengelola KAPET sebagai Pelaksana Harian, yang bertugas mengelola KAPET secara profesional. (4) Wakil ketua dan Anggota Badan Pengelola KAPET diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari wilayah tempat KAPET yang bersangkutan. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dapat menggunakan tenaga ahli profesional. (6) Badan Pengelola KAPET membantu Pemerintah Daerah memberi pertimbangan teknis bagi permohonan perizinan kegiatan investasi pada KAPET.

Pasal 6

Koreksi

Pembinaan teknis terhadap Badan Pengelola KAPET dilakukan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET.

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk mengembangkan KAPET sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, beberapa wilayah dalam KAPET dapat ditetapkan sebagai Kawasan Berikat. (2) Penetapan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Seluruh pengurusan perizinan bagi kepentingan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Berikat, dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat.

Pasal 8

Koreksi

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengembangan KAPET dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 9

Koreksi

(1) Segala biaya untuk pengelolaan dan pembangunan di KAPET dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber-sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Segala biaya penyelenggaraan Badan Pengelolaan KAPET, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET.

Pasal 10

Koreksi

(1) Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Semua Keputusan PRESIDEN dan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang KAPET pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 11

Koreksi

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11