Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA USAHA)

KEPPRES Nomor 161 Tahun 1998

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Uzbekistan mengenai Penghindaran Pajak berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Laba Usaha), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik INDONESIA di Jakarta, pada tanggal 26 Agustus 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Uzbekistan yang salinan naskah aslinya dalam bahasa INDONESIA, Uzbekistan dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 3

Koreksi

PENGETIAN-PENGERTIAN UMUM 1. Kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan : (a) Istilah "INDONESIA" meliputi wilayah Republik INDONESIA sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangannya; (b) Istilah "Uzbekistan" berarti Republik Uzbekistan dalam pengertian geografis meliputi wilayah daratan, perairan dan udara di mana Republik Uzbekistan mempunyai hak-hak kedaulatan yuridiksi termasuk hak-hak untuk mengelola lapisan tanah dan sumber alam menurut hukum internasional dan UNDANG-UNDANG Republik Uzbekistan; (c) istilah "Negara pihak pada Persetujuan" dan "Negara pihak lainnya pada Persetujuan" berarti INDONESIA atau Uzbekistan, tergantung dari hubungan kalimatnya; (d) Istilah "orang/badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badang; (e) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau persekutuan, kerjasama usaha, atau entitas lain yang diperlakukan menurut UNDANG-UNDANG Negar pihak pada Persetujuan tempat perseroan tersebut memperoleh status sebagai suatu badan hukum untuk tujuan pemungutan pajak; (f) istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan" masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan; (g) istilan "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal atau pesawat udara itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara pihak lainnya pada Persetujua; (h) istilah "pejabat yang berwenang" berarti "INDONESIA adalah Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah, dan di Uzbekistan adalah Ketua Komite Pajak Negara atau wakilnya yang sah' (i) istilah "warganegara" berarti: i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan; ii) setiap badan hukum, usaha bersama dan persekutuan yang statusnya mereka peroleh berdasarkan hukum yang berlaku pada salah satu Negara pihak pada Persetujuan. 2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan setiap istilah yang tidak dirumuskan dalam Persetujuan ini mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang diatur dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubugan kalimatnya harus diartikan lain.

Pasal 4

Koreksi

PENDUDUK 1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang dan badan, yang menurut perundang-undangan Negara tersebut dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan domisili, tempat kediaman, tempat pendirian, tempat kedudukan manajemen ataupun atas dasar lainnya yang sifatnya serupa. Tetapi istilah ini tidak termasuk orang dan badan yang terutang pajak di Negara tersebut hanya berdasarkan alasan bahwa ia memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di Negara itu. 2. Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat (1) menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut : (a) ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggaal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); (b) jika Negara di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak memppunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia biasanya berdiam; (c) jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyai di salah satu Negara tersebut maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyai di salah satu Negara tersebut maka ia dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana di menjadi warga negara; (d) jika masing-masing Negara pihak pada Persetujuan menganggapnya sebagai warga negara atau tidak satupun Negara pihak pada Persetujuan menganggapnya sebagai warga negara, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan persetujuan bersama. 3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat (1), suatu badan menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara tersebut akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama.

Pasal 5

Koreksi

BENTUK USAHA TETAP 1. Untuk kepentingan Persetujuan ini istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap dimana seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada Persetujuan dijalankan di negara pihak pada Persetujuan lainnya. 2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi : (a) suatu tempat kedudukan manajemen; (b) suatu cabang; (c) suatu kantor; (d) suatu pabrik; (e) suatu bengkel; (f) suatu pertanian atau perkebunan; (g) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalian sumber atau ekspolrasi sumber daya alam, anjungan untuk pemboran atau kapal kerja. 3. Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi : (a) suatu bangunan, suatu konstruksi, proyek perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang ada hubungan dengan proyek tersebut, tetapi hanya apabila bangunan, proyek atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari 6 bulan; (b) pemberian jasa termasuk jasa konsultasi oleh suatu perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang ada kaitannya) di suatu Negara dalam masa-masa yang berjumlah lebih dari 3 bulan dalam jangka waktu dua belas bulan. 4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah "bentuk usaha tetap" dianggap tidak meliputi : (a) penggunaan fasilitas=fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan; (b) pengurusan suatu persediann barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan; (c) pengurusan suatu persedian barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain; (d) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untukmengumpulkan informasi bagi keperluan perussahaan; (e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk tujuan periklanan, atau untuk memberikan keterangan-keterangan; (f) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud menjalankan kegiatan lain yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan; (g) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat (a) sampai dengan sub ayat (f), sepanjang hasil penggabungan semua kegiatan-kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang. 5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2), apabila orang atau badan, kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat (7), bertindak di suatu Negara pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usah tetap di Negara yang disebutkan pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut, jika ia mempunyai dan biasa di Negara yang disebut pertama melakukan wewenang untuk menandatangani kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali kegiatan itu haya terbatas pada apa hang diatu dalam ayat (4), yang meskipun dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap, tempat tersebut bukan merupakan bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan ayat tersebut; 6. Suatu perusahaan asuransi dari Negara pihak pada Persetujuan, kecuali yang berkenaan dengan reasuransi, akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak pada Persetujuan jika perusahaan tersebut memungut premi di wilayah Negara lainnya itu atau menanggung resiko yang terjadi di sana melalui seorang pegawai, atau melalui suatau perwakilan yang bukan merupakan agen yang bertindak bebas seperti dimaksud pada ayat (7). 7. Suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya melalui makelar, komisioner umum, atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang atau badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun demikian, bilamana kegiatan agen dimaksud seluruhnya atau hampir seluruhnya untuk perusahaan itu atau sekutu perusahaannya, maka ia tidak dianggap sebagai agen yang bertindak bebas dalam pengertian ayat ini. 8. Jika suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan mengusai atau menjalankan usaha di Negara pihak lainnya itu (baik melalui suatu bentuk usaha tetap ataupun dengan suatu cara lain), maka hal itu tidak dengan sendirinya akan berakibat bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan bentuk usaha tetap dari yang lainnya.

Pasal 7

Koreksi

LABA USAHA 1. Laba suatu usaha dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari : (a) bentuk usaha tetap tersebut; (b) penjualan yang dilakukan di Negara lainnya atas barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau (c) kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di Negara lain itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu. 2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat (3), jika perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya melaui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing negara ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan-kegiatan yantg sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap itu. 3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya adminitrasi umum baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Pengurangan tersebut tidak diperkenankan dalam hal pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan hak paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi, untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen, atau kecuali dalam hal usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada bentuk usaha tetap. Tidak akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap adalah jumlah-jumlah yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan hak paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi, untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen, atau, kecuali dalam hal usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada kantor pusatnya atau kantor lain milik kantor pusatnya. 4. Sepanjang merupakan kelaziman di salah satu Negara pihak pada Persetujuan, untuk MENETAPKAN besarnya laba yang dapat dianggap berasal dari suatu bentuk usaha tetap dengan cara menentukan bagian laba berbagai bagian perusahaan tersebut atas keseluruhan laba perusahaan itu dan baigan-bagiannya, maka ketentuan-ketentuan pada ayat (2) dari Pasal ini tidak akan menutupi kemungkinan bagi Negara pihak tersebut untk menentukan besarnya laba yang dikenakan pajak berdasarkan pembagian itu yang lazim dipakai, namun cara pembagiannya harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pasal ini. 5. Untuk penerapan ayat-ayat terdahulu, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan. 5. Untuk penerapan ayat-ayat terdahulu, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan. 6. Jika dalam jumlah laba termasuk bagian-bagian penghasilan yang diatur secara tersendiri pada Pasal-pasal lain dalam Persetujuan ini, maka ketentuan Pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan Pasal ini.

Pasal 9

Koreksi

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KHUSUS 1. Apabila : (a) suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau (b) orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak. 2. Apabila suatu Negara pihak pada Persetujuan melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu dan dikenakan pajak dan bagian laba yang dibetulkan itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujaun dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yang disebut pertama seandainya berdasarkan syarat-syarat yang dibuat antara kedua perusahaan yang sepenuhnya bebas, Negara pihak lainnya pada Persetujuan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba yang dikenakan pajak dari perusahaan di Negara pihak lainnya pada persetujuan tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian itu, diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini dan apabila dianggap perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara saling berkonsultasi. 3. Negara pihak pada Persetujuan tidak boleh melakukan pembetulan laba perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila batas waktu yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG perpajakan masing-masing Negara telah dilampaui.

Pasal 10

Koreksi

DIVIDEN 1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut. 2. Namun demikian itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu dan ia dapat dikenakan pajak sehubungan dengan dividen itu di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10 persen dari jumlah kotor dividen dibayarkan. 3. Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham apapun, atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas pembagian laba, maupun penghasilan lainnya dari hak-hak perseroan yang oleh undang-undangan perpajakan Negara di mana perseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan, dalam pengenaan pajaknya diperlukan sama dengan penghasilan dari saham-saham. 4. Ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen, yang merupakan penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, di mana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan, melalui suatu bentuk usaha tetap yang sama, atau menjalankan pekerjaan bebas dengan suatu tempat usaha yang berada di sama dan pemilikan saham-saham yang menhasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha ttap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. 5. Apabila suatu perseroan adalah penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, maka Negara pihak pada Persetujuan, maka Negara lainnya pada Persetujuan, tidak boleh mengenakan pjaka apapunjuga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan itu, kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepaga penduduk Negara lain tersebut atau apabila pengusaaan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang berada di Negara lain tersebut, juga tidak boleh mengenakan pajak atas laba yang tidak dibagikan sekalipun dividen-dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan itu terdiri seluruhnya atau sebagian dari laba atas penghasilan yang berasal dari Negara lain tersebut. 6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam. Persetujuan ini, apaila suatu perseroan yang berkedudukan di seuatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnya itu berdasarkan undang-undangnya, namun pajak tambahan tersebut tidak akan melelbihi 10 persen dari jumlah keuntungansetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghadailan yang dikenakan di Negara lain tersebut. 7. Ketentuan-ketentuan dari ayat (6) Pasal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasil atau kontrak karya (atau kontrak lainnya yang serupa) mengenai sektor minyak dan gas bumi atau sektor pertambangan lainnya yang disetujui oleh Pemerintah INDONESIA, badan-badan pemerintahannya, perusahaan minyak dan gas milik negara, atau badan-badan lainnya yang merupakanpenduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan.

Pasal 11

Koreksi

BUNGA 1. Bunga yang berasal dari suatu Negar pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut. 2. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat bunga itu berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima (pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu), adalah penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan maka pakak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah bruto bunga. 3. Istilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan hutang, baik yang dijamin dengan pihak hipotik maupun yang tidak khususnya penghasilan dari surat-surat perbendaharan Negara dan Surat-surat obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat-surat berharga, obligasi dan surat-surat hutang tersebut. Sanksi denda karena pembayaran terlambat tidak akan dianggap sebagai bunga untuk tujuan Pasal ini. 4. Ketentuan-ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak akan berlaku apabila pembrei pinjaman yang menikmati bunga tadi berkedudukandi suatu Negar pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana tempat bunga itu berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sama, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. 5. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah Negara itu sendiri, pemerintah daerahnya, atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar bungan itu, tanpa memandang apakah itu penduduk suatu Negara pihak pada Persetjuan atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persttujuan dimana bung yang dibayarkan menjadai beban bentuk usaha tetap atau ttempat usaha tetap tersebut, maka bunga itu dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada. 6. Jika karena alasan adanya hubungan khusus antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang atau badan lain dengan memperhatikan besarnya tagihan kurang yang menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharunya disetujui antara pembayar dan pemilik yang menikmati bynga seandainya hubungan khusus itu tidak ada,maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang telah distujui tersebut. Dalam hal demikian, jumlah ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang telah disetujui tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

Pasal 12

Koreksi

ROYALTI 1. Royalti yanb berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara pihaklainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya tersebut, jika penduduka tersebut adalah pemilik hak yang menikmati royalti terebut. 2. Namun demikian royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persettujuan dimana royalti itu berasal sesuai dengan Undang-undangn Negara itu,tetapi apabila penerima royalti itu adalah pemilik hak yang menikmati royalti itu, maka pajak yang dikenakan tidak melebihi 10% dari jumlah bruto royalti tersebut. 3. Istilah "royalti" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berarti segala jenis pembayaran-pembayaran bentuk apapun yang diterima karena penggunaan, atau hak untuk menggunakan, atau penjualan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, karya termasuk film-film bioskop, atau film-film atau pita atau video rekaman yang digunakan untuk siaran radio atau televisi, setiap hak paten, merk dagang, desain atau model, rencana, rumus rahasia atau cara pengolahan atau karena penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. 4. Ketentuan-ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, apabila pihak yang memiliki hak menikmati, yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana royalti itu berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara lainnya itu melalui suatu tempat usaha tetap, dan hak atau benda yang menghasilkkan royalti itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap, atau tempat tetap. Dalam hal demikian ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku. 5. Royalti dapat dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan apabila pembayarannya adalah Negara itu sendiri, pemerintah daerah, atau penduduk dari Negara trersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayarkan royalti itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu negara Pighak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana kewajiban membayar royalti timbul. dan roiyalti teresbut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat ussaha tetap tersebut, maka royalti itu dianggap berasalh dari Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada. 6. Jika karena alsan adanya hubungan khusus antara pembayar dengan pemilik hak yang menikmati atau antara kedua-duanya dengan orang/badan lain, berkenaan dengan penggunaan hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran itu, jumlah royalti yang dibayarkan itu melebihi jumlah seharusnya disepakati oleh pembayar dan pemilik hak seandainya tidak ada hubungan khusus, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini. 7. Ketentuan-ketentuan pada Pasal ini tidak berlaku apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama seseorang yang berkepentingan dengan pengadaan atau penyerahan hak yang mengakibatkan dibayarnya royalti untuk memperoleh keuntungan dari Pasal ini dengan cara pengadaan atau penyerahan tersebut.

Pasal 24

Koreksi

NON DISKRIMINASI 1. Warganegara dari suatu Negara pihak pada Persetujuanakan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan denganpengenaanpajak di Negara pihak lainya pada Persetujuan, yang berlainan atau lebih memberatkkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban pihak, yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara pihak lainnya dalam keadaan yang sama. 2. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimillik oleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujua, tidak boleh dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama di Negara pihak lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan suatu potongan pribadai, keringanan-keringanan dan penguranga-pengurangan untukkepentingan pengenaanpajak berdasarkan status sipil atau tanggung jawab keluarga seperti yang digerikan kepada penduduknya sendiri. 3. Kecuali ketentuan-ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (6) atau berlaku, bunga, royalti dan pengeluarn-pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk suatau Negara pihak lainya pada Persetujuan dalama menentukan laba yang dikenakan pajak atas suatu perusahaan akan dapat dikurangnkan dalam kondisi yang sama apabiula hal itu dibayarkan kepada penduduk dari Negara yang disegut pertama. 4. Perusahaan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau diukuasai baik langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan darai pada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan ;ainnya yang serupa di Negara yang disebut pertama. 5. Ketentauan dalam ayat (3) tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan dalam UNDANG-UNDANG perpajakan satu Negara pihak pada Persetujuan yang dimaksudkan untuk menghadapi transaksi-transaksi yang mempunyai tujuan untuk menghidari pajak. 6. Yang dimaksud dengan istilah " perpajakan " dalam Pasal ini adalah pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan in.

Pasal 26

Koreksi

PERTUKARAN INFOMRASI 1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Kedua Negar pihak pada Persetujuan dapat melakukan tukar menukar infomasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ndalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan UNDANG-UNDANG nasional Negara Pihak pada Persetujuan mengenai pajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepanjang pengenaan pajak menurut undang-undangn Negara yang bersangkutan tidak bertentangn dengan Persetujuan ini. khususnya untuk mencegah terjadinya penggelapan atau penyelundupan pajak. Setiap infomrasi yang diterima oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan harus dijagakerahasiaannya dengan ara yang sama seperti apabila informasi tersebut dianggap rahasia di negara asalnya, maka indormasi tersebut hanya dpat diungkapkan kepada seeorang atau gbadan atau pejabat-pejabat (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagiah pajak, pelaksanaan UNDANG-UNDANG atau penuntutan, atau penentuan keputusan mengenai bandung berkaitan denga pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Orang atau badan atau para pejabat tersebut hanya boleh memberikan informasi itu untuk maksud tersebut diatas, namun demikian dapat juga mengungkapkan informasi itu dalam pengadilan umum atau dalam pembuatan keputusan-keputusan pengadilan. 2. Bagaimnanapun juga Ketentuan-ketentuan ayat (1) sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian ruap sehingga membebankan kepada Negaara pihak pada Persetujuan kewajiban untuk : (a) melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangn dengan perundang-undangan atau praktek administrasi yang berlaku di Negar pihak lainnya pada Persetujuan; (b) memberikan infomrasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktek administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan; (c) memberikan informasi yang mengungkapkan setiap rahasia apapun dibidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijaksanaan Negara.

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA USAHA)

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29