Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

KEPPRES Nomor 163 Tahun 2000

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Menteri Negara dalam Pemerintahan Negara Republik INDONESIA, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat Meneg, adalah pembantu PRESIDEN yang tidak memimpin Departemen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Keempat

Meneg Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 10

Koreksi

Meneg Urusan Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 11

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Meneg Urusan Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; d. pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Meneg Urusan Koperasi dan UKM mempunyai kewenangan : a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya; c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidangnya; e. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya; f. penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya; g. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya; h. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya; i. penetapan pedoman akuntansi Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah; j. penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi di bidangnya; k. pemberian dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah di bidangnya; l. pemberian dukungan dan kemudahan dalam kerja sama antar Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah serta kerja sama dengan badan usaha lain

BAB Keenam

Meneg Lingkungan Hidup

Pasal 16

Koreksi

Meneg LH mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Meneg LH menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan Pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup; c. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Meneg LH mempunyai kewenangan : a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya; c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya; e. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dalam rangka pelestarian lingkungan; f. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya; g. penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya; h. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya; i. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya; j. penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan di bidangnya; k. pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 (dua belas) mil; l. penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup; m. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pemberian rekomendasi perubahan fungsi kawasan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 19

Koreksi

Meneg terdiri dari : 1. Sekretariat Meneg, disingkat Setmeneg; 2. Deputi Meneg; 3. Staf Ahli Meneg.

Pasal 20

Koreksi

Setmeneg dipimpin oleh Sekretaris Meneg yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 21

Setmeneg mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Meneg.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Setmeneg menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi kegiatan di lingkungan Meneg; b. penyelenggaraaan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Meneg; c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Departemen, Kantor Menteri Negara, Menteri Muda, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain sesuai petunjuk Meneg; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Setmeneg terdiri dari 2 (dua) Biro. (2) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian. (3) Masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 24

Deputi Meneg dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg.

Pasal 25

Deputi Meneg mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tertentu.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputi Meneg menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan dan perumusan kebijakan Meneg sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain sesuai petunjuk Meneg; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

(1) Jumlah Deputi Meneg sebanyak-banyaknya 5 (lima) Deputi. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Meneg dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) Asisten Deputi. (3) Masing-masing Asisten Deputi dapat dibantu oleh 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari 2 (dua) Subbidang. (4) Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif Deputi Meneg dikoordinasikan oleh Setmeneg.

Pasal 28

(1) Meneg dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) Staf Ahli. (2) Staf Ahli Meneg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg. (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Dalam melaksanakan tugas, Meneg dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai Koordinator Staf Ahli yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Setmeneg.

Pasal 29

Di lingkungan unit organisasi Meneg dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 30

Jumlah unit organisasi di lingkungan Meneg disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Pasal 31

(1) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon I dan tugasnya pada masing-masing Meneg ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Meneg yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon II ke bawah dan tugasnya pada masing-masing Meneg ditetapkan oleh Meneg yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. (3) Meneg menyampaikan tembusan penetapan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada PRESIDEN dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB II

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 28

BAB Kelima

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB III

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB IV

Pasal 35

Pasal 36