Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang BANTUAN KEMANUSIAAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARANHUTAN DAN LAHAN DI AUSTRALIA

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2020

Pasal 1

Membentuk Satuan Tugas Garuda Republik INDONESIA Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia untuk melaksanakan misi bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Australia, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Satgas Garuda Karhutla Australia.

Pasal 2

Satgas Garuda Karhutla Australia bertugas untuk melaksanakan pembersihan hutan dan lahan serta penanganan lainnya sebagai dampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Australia.

Pasal 3

Satgas Garuda Karhutla Australia terdiri dari personel gabungan yang berasal dari Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA.

Pasal 4

Satgas Garuda Karhutla Australia bertugas selama jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diubah berdasarkan keputusan Pemerintah Republik INDONESIA dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Australia.

Pasal 5

Menteri Luar Negeri berkoordinasi dengan Pemerintah Australia guna mendukung pengiriman, pelaksanaan, dan pengembalian Satgas Garuda Karhutla Australia.

Pasal 6

Menteri Pertahanan memberikan dukungan administrasi Satgas Garuda Karhutla Australia.

Pasal 7

Panglima Tentara Nasional INDONESIA melaksanakan penyiapan, pengiriman, pelaksanaan, dan pengembalian Satgas Garuda Karhutla Australia.

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satgas Garuda Karhutla Australia dibebankan pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Panglima Tentara Nasional INDONESIA melaporkan pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini kepada PRESIDEN melalui Menteri Luar Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, ttd. Edvin J.H. Wuisang

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.