Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

KEPPRES Nomor 20 Tahun 2013

Pasal 1

(1) Membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan. (2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang MENETAPKAN kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. (3) Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimakasuad pada ayat (2) memperhatikan kebijakan umum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: Ketua merangkap Anggota : Gubernur Kepulauan Riau; Wakil Ketua merangkap Anggota : Bupati Karimun; Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulayaan Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau; 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau; 5. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau; 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau; 7. Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut IV; 8. Komandan ... 8. Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat; 9. Komandan Komando Resort Militer 033/WIRAPRATAMA.

Pasal 3

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi. (2) Tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan.

Pasal 4

Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Dewan Kawasan bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 7 Mei 2013. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.