Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Promosi Pariwisata INDONESIA mempunyai fungsi sebagai: a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata INDONESIA terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

(1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas: a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan d. pakar/akademisi 2 (dua) orang. (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA diusulkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung www.djpp.kemenkumham.go.id jawabnya di bidang kepariwisataan kepada PRESIDEN untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA ditetapkan oleh PRESIDEN.

Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata INDONESIA.

(1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata INDONESIA dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan. (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata INDONESIA wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja. (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata INDONESIA paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Promosi Pariwisata INDONESIA wajib melakukan koordinasi dengan kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan, instansi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Promosi Pariwisata Daerah.

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata INDONESIA dilakukan oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA.

(1) Badan Promosi Pariwisata INDONESIA wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada PRESIDEN melalui Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan b. Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA berasal dari: a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah www.djpp.kemenkumham.go.id bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO www.djpp.kemenkumham.go.id