Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

KEPPRES Nomor 31 Tahun 2013

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

Dengan Keputusan PRESIDEN ini dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Percepatan.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Koreksi

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Percepatan terdiri dari: a. Tim Pengarah; dan b. Tim Pelaksana.

Pasal 5

Koreksi

(1) Susunan Tim Pengarah terdiri dari: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Ketua Harian : Menteri Perumahan Rakyat; Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Pertahanan; 4. Menteri Pekerjaan Umum; 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 7. Menteri Perhubungan; 8. Sekretaris Kabinet; 9. Kepala Badan Pertahanan Nasional; 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan 11. Para Gubernur yang wilayahnya termasuk dalam program percepatan pembangunan rumah susun. Sekretaris: Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (2) Tim Pengarah mempunyai tugas: a. memberikan arahan dalam perumusan strategi dan kebijakan umum, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan percepatan rumah susun umum dan rumah susun khusus; b. memberikan arahan langkah-langkah menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan percepatan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus; c. memberikan arahan penyusunan program dan anggaran percepatan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus.

Pasal 6

Pasal 7

Tim Pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Tim Pelaksana memperhatikan arahan dari Tim Pengarah.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi Percepatan dapat membentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi Percepatan dapat mengundang, meminta bantuan, atau mendapatkan dokumen/informasi yang diperlukan dari pejabat pemerintah atau pihak lain.

Pasal 12

Tim Koordinasi Percepatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) Susunan Tim Pelaksana terdiri dari: Ketua : Menteri Perumahan Rakyat Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan; 5. Direktur Jenderal Sumber Daya, Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan; 8. Direktur Jenderal Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial; 9. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet; 10. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 11. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 12. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 13. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional; dan 14. Para Bupati/Walikota yang wilayahnya termasuk dalam program percepatan pembangunan rumah susun. Sekretaris : Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat. Wakil Sekretaris I : Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak, Kementerian Perumahan Rakyat. Wakil Sekretaris II : Asisten Deputi Urusan Perumahan dan Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (2) Tim Pelaksana mempunyai tugas: a. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus, termasuk pembangunan rumah susun umum bekas penghuni permukiman kumuh; b. mengoordinasikan fasilitasi pembangunan rumah susun komersial berupa rumah susun sederhana milik bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan fasilitasi Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Rusun; c. mengoordinasikan... c. mengoordinasikan pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial; d. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasar/asana, sarana, dan utilitas umum serta peningkatan kualitas rumah susun umum dan rumah susun khusus; e. mengoordinasikan fasilitas penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan, serta pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus; f. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi pemenuhan persyaratan terhadap calon pemilik dan/atau penghuni rumah susun umum dan rumah susun khusus; g. merumuskan strategi dan kebijakan operasional percepatan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus; h. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran percepatan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun komersial serta memanfaatkan barang milik negara/daerah berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf dalam melakukan pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus; i. mengoordinasikan fasilitasi perizinan, perpajakan, penyediaan tanah, dan pendanaan yang terkait dengan percepatan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus; j. mengoordinasikan penyusunan secara rinci langkah-langkah menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus; dan k. mengoordinasikan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16