Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT

KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : 1. Pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan INDONESIA yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 2. Pengusahaan… 2. Pengusahaan pasir laut adalah kegiatan ekonomi yang meliputi usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir laut. 3. Kuasa Pertambangan adalah izin yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. 4. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. 5. Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. 6. Zonasi wilayah pesisir dan laut adalah arahan pemanfaatan ruang pesisir dan laut.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

KEWAJIBAN DALAM PENGUSAHAAN PASIR LAUT

Pasal 12

Koreksi

Eksportir yang telah mendapat persetujuan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib menyampaikan realisasi pelaksanaan ekspor pasir laut kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota, Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan serta Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

Koreksi

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha pengusahaan pasir laut wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan ekosistem pesisir dan laut. (2) Besarnya biaya pemeliharaan dan pemulihan lingkungan ekosistem pasir dan laut serta tata cara pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 14…

Pasal 14

Setiap Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Setiap usaha pertambangan dan/atau pengerukan pasir laut wajib memelihara kelestarian fungsi ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya. (2) Apabila di dalam wilayah dan/atau kawasan Kuasa Pertambangan pasir laut terdapat benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, maka seluruh kegiatan dalam wilayah dan/atau kawasan dimana lokasi kapal tersebut tenggelam dihentikan.

Pasal 16

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengusahaan pasir laut wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat pesisir. (2) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan rencana pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengusahaan pasir laut.

Pasal 17

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memasang alat pantau produksi pada kapal yang telah didaftarkan. (2) Nakhoda kapal wajib mengaktifkan dan memelihara alat pantau produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pasal 18…

Pasal 18

Setiap pelanggaran atas kewajiban dalam pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi pengawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas: 1. mengkoordinasikan perumusan kebijakan nasional di bidang pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut; 2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut; 3. mengkoordinasikan... 3. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana volume pasir laut yang dapat ditambang dan diekspor secara nasional setiap tahun, dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan laut, dan keseimbangan pasokan dan permintaan serta kepentingan masyarakat daerah; 4. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana pemanfaatan dan pengelolaan dana pengendalian, pengawasan, dan pengamanan pengusahaan pasir laut; 5. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan pedoman pemanfaatan dana pemulihan lingkungan ekosistem pesisir dan laut serta dana pemberdayaan masyarakat pesisir, dan melakukan monitoring, evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan pedoman; 6. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan pedoman pelaksanaan operasi pengawasan dan pengamanan di lokasi penambangan dan selama pengangkutan; 7. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kesesuaian antara zonasi wilayah pesisir dan laut dengan pemberian kuasa pertambangan dan izin pekerjaan pengerukan; 8. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi bersama pengawasan dan pengamanan; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan; 10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengerukan; 11. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap ekspor dan hasil pengusahaan pasir laut; 12. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kondisi ekosistem pesisir dan laut akibat pengusahaan pasir laut dan pemulihan kualitas lingkungan; 13. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian perizinan keimigrasian terhadap orang asing yang terkait dengan pengusahaan pasir laut; 14. mengevaluasi peraturan perundang-undangan dari masing-masing sektor terkait dalam rangka optimalisasi pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut; 15. merekomendasikan penyediaan anggaran dan belanja untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut bagi sektor terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam... (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut menyelenggarakan fungsi : a. pembinaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pengendalian pengusahaan pasir laut; b. penyusunan ketentuan dan persyaratan pelaksanaan pengendalian pengusahaan pasir laut; c. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan pasir laut. (3) Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut dapat menunjuk badan hukum INDONESIA yang memenuhi persyaratan kualifikasi tertentu untuk membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22