Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPPRES Nomor 34 Tahun 2014

Pasal 1

MENETAPKAN Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua merangkap : Gubernur Sulawesi Utara; Anggota Wakil Ketua : Walikota Bitung; Merangkap Anggota Anggota : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara; 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara; 3. Kepala Kantor Wilayah Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bitung; 4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara; 5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; 6. Kepala ... 6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara; 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung; 8. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bitung; 9. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bitung.

Pasal 2

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 4 ...

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.