Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL

KEPPRES Nomor 4 Tahun 2009

Buka PDF Asli

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Pasal 1

Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut BKPRN.

Pasal 2

BKPRN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Susunan keanggotaan BKPRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua I merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum; Wakil Ketua II merangkap anggota : Menteri Dalam Negeri; Sekretaris merangkap anggota : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Anggota : 1. Menteri Pertahanan; 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Pertanian; 5. Menteri Kehutanan; 6. Menteri Perhubungan; 7. Menteri Kelautan dan Perikanan; 8. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 10. Wakil Sekretaris Kabinet.

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam bidang teknis penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan terdiri atas: Ketua merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum; Wakil Ketua I merangkap anggota : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua II merangkap anggota : Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Wakil Ketua III merangkap anggota : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; Sekretaris merangkap anggota : Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum; Anggota : 1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri; 2. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan; 3. Kepala Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian; 5. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian; 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan; 7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan; 8. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 9. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan; 10. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri; 11. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 12. Deputi Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengaturan dan Penataan, Badan Pertanahan Nasional; 13. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet; 14. Deputi Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bidang Pemetaan Dasar, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 15. Deputi Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. (2) Tugas dan tata kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua BKPRN.

Pasal 6

(1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dapat dibentuk kelompok kerja untuk menangani tugas-tugas yang bersifat khusus. (2) Pembentukan, tugas, susunan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Kerja diatur lebih lanjut oleh Ketua BKPRN.

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan tugasnya, BKPRN dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris. (2) Susunan organisasi, personalia, dan tata kerja Sekretariat BKPRN diatur lebih lanjut oleh Ketua BKPRN.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 13