Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang KAWASAN INDUSTRI

(1) Perusahaan Kawasan Industri berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA. (2) Perusahaan Kawasan Industri dapat berbentuk: a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); b. Koperasi; c. Perusahaan Swasta Nasional; d. Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing; e. Badan Usaha Patungan antar badan-badan usaha tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri. (2) Izin Usaha Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang penanaman modalnya tidak berstatus Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri, diberikan oleh Menteri. (3) Izin Usaha Kawasan Industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1970, dan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1970, diberikan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri. (4) Izin Usaha Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang tidak berstatus Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri dan yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri berlaku untuk seterusnya selama Perusahaan Kawasan Industri masih melaksanakan pengelolaan Kawasan Industri tersebut, dan untuk Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus Penanaman Modal Asing berlaku untuk 30 tahun, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib melakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. (2) Kegiatan pengembangan Kawasan Industri meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 10. (3) Kegiatan pengelolaan Kawasan Industri meliputi kegiatan pengoperasian dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang Kawasan Industri, termasuk kegiatan pelayanan jasa bagi Perusahaan industri di dalam Kawasan Industri.

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib melakukan kegiatan: a. penyediaan/penguasaan tanah; b. penyusunan rencana tapak tanah; c. rencana teknis kawasan; d. penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; e. penyusunan Tata Tertib Kawasan Industri; f. pematangan tanah; g. pemasaran kapling industri; h. pembangunan serta pengadaan prasarana dan sarana penunjang termasuk pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan. (2) Sebelum melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri harus memperoleh Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan: a. bagi Perusahaan Kawasan Industri yang penanaman modalnya tidak berstatus Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri, diberikan oleh Menteri; b. bagi Perusahaan Kawasan Industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1970, dan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1970, diberikan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri.

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang sudah memperoleh Persetujuan Prinsip wajib memperoleh Izin Lokasi Kawasan Industri dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat. (2) Pemberian Izin Lokasi kepada Perusahaan Kawasan Industri dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat.

Untuk melakukan kegiatan penjualan dan/atau penyewaan kapling dan/atau bangunan industri, yang sudah dibangunnya Peraturan Kawasan Industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

(1) Untuk menjalankan kegiatan pengembangan Kawasan Industri, kepada Perusahaan Kawasan Industri yang sudah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dapat mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan Induk atas tanah yang telah dikuasai dan dikembangkan. (2) Hak Guna Bangunan Induk Kawasan Industri dapat dipecah menjadi Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kapling. (3) Dalam hal Hak Guna Bangunan Induk Kawasan Industri belum diterbitkan, Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas kapling yang diperolehnya. (4) Ketentuan dan tata cara pemberian Hak Guna Bangunan Induk untuk Kawasan Industri dan Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kapling diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah melakukan kegiatan pengembangan dan telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dapat mengajukan Izin Perluasan Kawasan Industri. (2) Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. (3) Izin Perluasan bagi Perusahaan Kawasan Industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1970, dan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1970, diberikan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri.

Ketentuan tentang tata cara dan persyaratan pemberian Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Perusahaan Kawasan Industri yang dan telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri serta telah menyediakan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya dapat mengalihkan pengelolaan Kawasan Industri kepada Perusahaan Pengelola Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

(1) Setiap Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib memenuhi semua ketentuan perizinan yang berlaku. (2) Surat Pemberitahuan Persetujuan PRESIDEN bagi Perusahaan Industri yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi Perusahaan Industri dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Surat Izin Usaha dari departemen teknis bagi Perusahaan Industri bukan dalam rangka Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri, bagi perusahaan industri yang berada di dalam Kawasan Industri dinyatakan berlaku sebagai perizinan yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan pembangunan dan kegiatan produksi.

Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tentang lingkungan hidup dan Tata Tertib Kawasan Industri,

(1) Tanah yang dimiliki oleh satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hektar di dalam Kawasan Peruntukan Industri yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta sudah dimanfaatkan untuk kegiatan industri, dapat ditetapkan sebagai Kawasan Industri. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Perusahaan Kawasan Industri. (3) Ketentuan dan tata cara penetapan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Persetujuan Prinsip Kawasan Industri yang dimiliki oleh Perusahaan Kawasan Industri sebelum mulai berlakunya Keputusan PRESIDEN ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini. (2) Izin Tetap Kawasan Industri yang telah memiliki oleh Perusahaan Kawasan Industri sebelum mulai berlakunya Keputusan PRESIDEN ini berlaku sebagai Izin Usaha Kawasan Industri berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini.

Ketentuan lebih lanjut yang diperuntukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur lebih lanjut oleh Menteri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri sebagaimana diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 98 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku. (2) Semua peraturan pelaksanaan Keputusan PRESIDEN Nomor 53 Tahun 1989 dan Keputusan PRESIDEN Nomor 98 Tahun 1993 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Juni 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO