Program Penyusunan Peraturan Presidentahun 2O2O — KEPPRES Nomor 5 Tahun 2020

Pasal 30

UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan 1. Mereposisi kelembagaan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) dengan meiibatkan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pakar, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan 2. Mensinergikan antara tugas dan fungsi LPN sebagaimana amanat UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai tejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun daerah". Kementerian Ketenagakerjaan 20. Rancangan Peraturan PRESIDEN tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Nondelegasi Pengaturan tentang: 1. kekerasan terhadap anak di INDONESIA; 2. arah strategi dan tujuan khusus; dan 3. rencana aksi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21. Rancangan I I I NO. 2l 22. JUDUL Rancangan Peraturan PRESIDEN tentang Perirbahan Atas Peraturlln PRESIDEN Nomor' 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasr Ra:rcangan Peraturan PRESIDEN tenrang Pe;rggunaan Bersama Pangkalan Udara dan Bandara MATERI MUATAN Kedudukan, tugas, dan organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi. 1. Dalam keadaan tertentu bandar udara dapat digunakan sebagai pangkalan udara; 2. Dalam keadaan tertentu pangkalan udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara; dan 3. Penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkalan udara dilakukan dengan memperhatikan: a. kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara; b. keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan ; c. keamanan dan pertahanan negara; dan PEMRAKARSA Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan

Pasal 30

Pasal 259

Koreksi

UNDANG-UNDANG Tahun 2OO9 Penerbangan Nonror 1 tentang DASAR PEMBENTUKAN Perat-uran Pemerintah Nomor 62 Tahun 2Ol3 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi

Pasal 5

Koreksi

d eraturan -undan 23. Rancangan Kementerian Dalam Negeri NO JUDUL Rancangan Peraturan PRESIDEN tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PRESIDEN Nomor L2 Tahun 2OlO tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 23 Pasal 18 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2OOB tentang Wilayah Negara 1. Kewenangan, tugas, fungsi, dan struktur Badan Nasional Pengelola Perbatasan; dan 2. Penguatan kelembagaan di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. 24 Rancangan Peraturan PRESIDEN tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi Nondelegasi 1. Ketersediaan pangan; 2. Keterjangkauan pangan; 3. Konsumsi/pemanfaatan pangan; 4. Penguatan kelembagaan pangan; dan 5. Evaluasi dan pengendalian strategi ketahanan pangan dan gizi. Kementerian Pertanian 25. Rancangan -t2- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 25 Rancangan Peraturan PRESIDEN tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pernerintah Nomor 78 Tahun 2Ol4 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 26 Rancangan Peraturan PRESIDEN tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 Pasal 10 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 78 Tahun 2OI4 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Sinergitas dan sinkronisasi kebijakan serta program percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 27. Rancangan . . JUDUL Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA dan Perundang-undangan, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd D NO. DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 27. Rancangan Peraturan PRESIDEN tentang Penyelenggaraan Mal PelaSzanan Publik Nondelegasi Pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi terhadap seluruh jenis peiayanan yang difasilitasi oleh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah/ badan usaha milik negaraf badan usaha milik daerahf swasta pada suatu tempat (Mal Pelayanan Publik). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi na Djaman

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDENTAHUN 2O2O

Pasal 30

Pasal 30

Pasal 259

Pasal 5