Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982 tentang SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

KEPPRES Nomor 55 Tahun 1982

Pasal 1

Universitas Sebelas Maret adalah unit organik di lingkungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan, dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Pembinaan Universitas Sebelas Maret secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Tugas pokok Universitas Sebelas Maret adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan INDONESIA dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Universitas Sebelas maret terdiri dari: 1. Rektor dan pembantu rektor; 2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; 3. Biro Administrasi Umum; 4. Fakultas sastra; 5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; 6. Fakultas Hukum; 7. Fakultas Ekonomi; 8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 9. Fakultas Kedokteran; 10. Fakultas Pertanian; 11. Fakultas Teknik; 12. Pusat Penelitian; 13. Pusat Pengabdian pada Masyarakat; 14. Perpustakaan.

Pasal 5

Perumusan tugas dan fungsi serta perincian susunan organisasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan PRESIDEN ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 September 1982. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.