Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1988 tentang PASAR MODAL

KEPPRES Nomor 60 Tahun 1988

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Pasar modal adalah bursa yang merupakan sarana untuk mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang dalam bentuk efek, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). 2. Efek adalah setiap saham, obligasi, atau bukti lainnya termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara dari suratsurat tersebut, bukti keuntungan dan surat- surat jaminan, opsi, atau hak-hak lainnya untuk memesan atau membeli saham, obligasi, atau bukti penyertaan dalam modal atau pinjaman lainnya, serta setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek. 3. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

BADAN PELAKSANA PASAR MODAL

Pasal 8

Koreksi

Untuk melakukan pengendalian pelaksanaan Pasar modal sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah, dibentuk Badan Pelaksana Pasar Modal.

Pasal 9

Koreksi

(1) Badan Pelaksana Pasar Modal, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut BAPEPAM, adalah badan yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dan bertugas : a. mengadakan penilaian terhadap perusahaanperusahaan yang akan menjual efek- efeknya melalui Pasar modal apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukakan dan sehat serta baik; b. terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual efeknya melalui Pasar modal; c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar modal yang diselenggarakan oleh swasta nasional; (2) BAPEPAM dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat menyelenggarakan Pasar modal.

Pasal 10

(1) Pasar modal dapat diselenggarakan pula oleh perusahaan swasta nasional yang berbentuk Perseroan Terbatas; (2) Persyaratan, tatacara pendirian, dan lingkup kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11

(1) Tatacara pelaksanaan penilaian, tatacara penyelenggaraan Pasar modal, dan tatacara mengikuti perkembangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur oleh Menteri Keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), BAPEPAM memberikan prioritas kepada badan usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Keputusan PRESIDEN ini untuk membeli efek yang ditawarkan.

Pasal 12

(1) BAPEPAM dipimpin oleh seorang Ketua. (2) Dalam menyelenggarakan BAPEPAM, Ketua bertugas : a. memimpin BAPEPAM sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan, dan membina aparatur BAPEPAM agar berdayaguna dan berhasilguna; b. membuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan teknis di bidang Pasar modal yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam melakukan tugasnya Ketua BAPEPAM bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasal 13

Dalam melakukan tugasnya Ketua BAPEPAM dibantu oleh seorang Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 14

Pengaturan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi BAPEPAM ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 15

(1) Ketua BAPEPAM diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat- pejabat BAPEPAM lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN UNTUK PEMERATAAN PEMILIKAN SERTIFIKAT SAHAM DAN EFEK LAINNYA

Pasal 16

Koreksi

(1) Untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat turut memiliki saham dan efek lainnya, didirikan sebuah Perusahaan Perseroan yang dalam Keputusan PRESIDEN ini selanjutnya disebut PERSERO, yang bertugas melakukan pembelian efek-efek melalui Pasar modal untuk kemudian dijual kepada masyarakat dalam bentuk sertifikat saham dan sertifikat lain dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22. (2) Pelaksanaan pendirian PERSERO ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepada PERSERO disediakan modal sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sedangkan modal yang disetor sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 18

Kepada PERSERO diberikan prioritas untuk membeli efek-efek yang ditawarkan oleh perusahaanperusahaan dalam pasar modal.

Pasal 19

(1) PERSERO menerbitkan sertifikat saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk dijual kepada masyarakat. (2) Apabila dianggap perlu Menteri Keuangan MENETAPKAN perubahan nilai nominal sertifikat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 20

PERSERO mengutamakan penjualan sertifikat saham kepada golongan masyarakat yang kemampuannya terbatas seperti pegawai negeri, karyawan perusahaan, petani, dan sebagainya.

Pasal 21

Untuk mencegah penumpukan pemilikan sertifikat saham suatu perusahaan pada seseorang atau sekelompok orang, PERSERO menjual sebanyakbanyaknya seratus sertifikat saham dari satu perusahaan untuk setiap orang.

Pasal 22

Untuk memberikan kesempatan seluas mungkin kepada masyarakat sehingga dapat memanfaatkan kesempatan pemilikan sertifikat saham dan sertifikat lainnya, PERSERO : a. menyelenggarakan penjualan sertifikat saham dan sertifikat lainnya diseluruh daerah melalui Bank-bank yang ada di daerah; b. memberikan penjelasan dan penerangan seluasluasnya kepada masyarakat mengenai fungsi PERSERO, tatacara pembelian sertifikat saham dan sertifikat lainnya serta keuntungankeuntungan yang dapat dinikmati dari pembelian sertifikat; c. mengusahakan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pembeli sertifikat saham dan sertifikat lainnya, agar pelaksanaan jual-beli sertifikat selalu dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1988 tentang PASAR MODAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25