Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara/sengketa niaga, pelanggaran hak asasi manusia, dan perkara/sengketa lainnya yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG.

(1) Kepada Hakim Ad Hoc diberikan uang kehormatan. (2) Uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya uang kehormatan bagi Hakim Ad Hoc adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan PRESIDEN ini.

Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc yang menangani perkara hak asasi manusia diberikan terhitung mulai bulan yang bersangkutan menangani perkara. Pasal 5…

(1) Dalam hal Hakim Ad Hoc bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang mengadili perkara yang mengharuskan Hakim bersangkutan mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya transportasi dan akomodasi. (2) Besarnya biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Hakim Ad Hoc yang telah diangkat dan melaksanakan tugas menangani perkara sebelum berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, diberikan Uang Kehormatan sesuai dengan Keputusan PRESIDEN ini.

Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dan Pengadilan Niaga diberikan biaya operasional penyelesaian perkara yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Keuangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing. Pasal 9…

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI