Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

KEPPRES Nomor 81 Tahun 1999

BAB I

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaran Negara, yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa, adalah lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Komisi Pemeriksa terdiri dari anggota yang berasal dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. (2) Jumlah anggota dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat terbagi secara berimbang.

Pasal 6

Koreksi

Komisi Pemeriksa terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang Anggota.

Pasal 7

Ketua Komisi Pemeriksa bertindak sebagai Koordinator Sub Komisi.

Pasal 8

Wakil Ketua Komisi Pemeriksa bertindak sebagai Ketua Sub Komisi sesuai dengan keahliannya. Pasal 9 …

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi. (2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari para Anggota berdasarkan musyawarah mufakat. (3) Empat Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. Sub Komisi Eksekutif; b. Sub Komisi Legislatif; c. Sub Komisi Yudikatif; dan d. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. (4) Masing-masing Anggota Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat sesuai dengan keahliannya dan bekerja secara kolegial. (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat Jendaral.

Pasal 10

Ketua Komisi Pemeriksa bertugas : a. mewakili ... a. mewakili Komisi Pemeriksa dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan lembaga swasta; b. menyiapkan kebijakan umum mengenai pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara; c. membina kerja sama, baik dengan instansi pemerintah dan lembaga swasta maupun dengan pihak luar negeri yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara; d. meningkatkan kemampuan Komisi Pemeriksa agar lebih profesional, berdaya guna, dan berhasil guna; e. memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara selaku Anggota Komisi Pemeriksa; dan f. menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi baik dalam intern Sub Komisi maupun antar Sub Komisi berdasarkan permintaan Ketua Sub Komisi yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Wakil Ketua Komisi Pemeriksa adalah unsur pimpinan Sub Komisi yang bertanggung jawab secara administratif kepada Ketua. (2) Wakil Ketua Komisi Pemeriksa mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal : a. memimpin pelakssanaan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa sesuai dengan keahliannya; b. MENETAPKAN kebijakan teknis operasional pelaksanaan tugas Komisi Pemeriksa; c. membina ... c. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional pemeriksaan; dan d. melakukan tugas lain yang ditetapkan Ketua. (3) Wakil Ketua Komisi Pemeriksa memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara selaku Anggota Komisi Pemeriksa.

Pasal 12

Anggota Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 13

Sub Komisi Eksekutif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara yang menyelenggarakan tugas negara di bidang pemerintahan.

Pasal 14

Sub Komisii Legislatif melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Negara yang menyelenggarakan tugas negara di bidang legislatif, baik sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 15 …

Pasal 15

Sub Komisi Yudikatif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara yang menyelenggarakan tugas negara di bidang yudikatif, baik sebagai Hakim Agung, Hakim Tinggi, maupun Hakim.

Pasal 16

Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

BAB Kedua

Pembagian Tugas

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Sub Komisi Eksekutif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara yang menyelenggarakan tugas negara di bidang pemerintahan.

Pasal 14

Pasal 15

Sub Komisi Yudikatif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara yang menyelenggarakan tugas negara di bidang yudikatif, baik sebagai Hakim Agung, Hakim Tinggi, maupun Hakim.

Pasal 16

Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19