Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang TUNJANGAN DOSEN

(1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001, Dosen pada Perguruan Tinggi diberi tunjangan dosen yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusa PRESIDEN ini. (2) Ketentuan tunjangan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk mengajar di Perguruan Tinggi. Pasal 4 ….

Dosen yang bertugas pada lebih dari satu perguruan tinggi hanya diberi satu tunjangan dosen.

Tunjangan dosen tidak diberikan kepada : 1. Dosen tidak tetap atau Dosen luar biasa; 2. Dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya; 3. Dosen yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain; 4. Dosen yang diberhentikan sementara.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001, Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi tunjangan dosen setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan PRESIDEN ini, dengan ketentuan : a. Pada satu Universitas atau Institut, Tunjangan Dosen diberikan kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pembantu Rektor; b. Setiap …. b. Setiap Fakultas, Tunjangan Dosen diberikan kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pembantu Dekan; c. Pada satu Sekolah Tinggi, Tunjangan Dosen diberikan kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pembantu Ketua; d. Pada satu Politeknik atau Akademi, Tunjangan Dosen diberikan kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pembantu Direktur.

Ketentuan pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 199 Tahun 1998 tentang tunjangan Dosen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 102 Tahun 2000, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 ….

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II ttd Edy Sudibyo