Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2018

KEPPRES Nomor 9 Tahun 2018

Pasal 4

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

1. Rencana Jangka Panjang Pembiayaan ekspor Nasional. 2. Pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional. 3. Sinergi LPEI dengan pemangku kepentingan (Bank dan LK, Pemerintah pusat dan daerah, serta eximbank dan export credit aoerlcu (ECAI nesara lainl Kementerian Keuangan 2. RPP tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pengaturan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Kementerian Keuangan 3. RPP tentang pajak Penghasilan Bagi Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah / Daerah Tertentu UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 3lA Perubahan pengaturan mengenai: 1. Wajib Pajak (WP) yang diberikan tlasilitas. 2. Kriteria dan persyaratan pemberian. 3. Bentuk fasilitas perpqjakan. 4. Mekanisme pengaiuan permohonan fasilitas. Kementerian Keuangan 4. RPP. . . PRES IDEI'J I?EF]U8LIF. INL)OI'JLSI .:\ NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 4. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai UU Nomor 42 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 168 ayat (1) Perubahan pengaturan mengenai: 1. Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut PPN. 2. Alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN. 3. Jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN. Kementerian Keuangan 5. RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Keg'a dan Anggaran Kementerian Neqara / I*mbasa UU Nomor 17 tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara Pasal 14 ayat (6) Tata Cara penyusunan RI(A K/L. Kementerian Keuangan 6. RPP tentang Dana Reboisasi PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pqiak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu

Pasal 13

Koreksi

1. Penetapan dan penegasan batas negara. 2. Pertahanan dan Keamanan. 3. Penegakan hukum. 4. Kelembagaan. 5. Pengelolaan kawasan perbatasan. Kementerian Dalam Negeri 16. RPP tentang Konservasi Energi UU Nomor 30 Tahun 2OO7 tentang Energi Pasal 25 ayat (5) 1. Penyelenggaraan dan pengelolaan Konservasi Energi. 2. Kemudahan, insentif, dan disinsentif. 3. Sanksi administratif. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 17. RPP Perubahan atas PP Nomor 62 Tahun 2Ol2 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik UU Nomor 30 Tahun 2OO9 tentang Ketenagalistrikan Pasal 16 ayat (4), Pasal 26, dan Pasal 48 ayat (3) Perubahan pengaturan mengenai: 1. Instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum menjadi pelaksana usaha jasa penunjang tenaga listrik. 2. klasifikasi, kualifikasi, serta sertifikasi, akreditasi, dan izin atas instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 18. RPP. . . PRE S ID EI,J REPU BLI K lNOOi..j E 1l;:. NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 18. RPP tentang Komisi Banding Merek UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 32 dan Pasal 34 1. Tata cara permohonan pemeriksaan. 2. Penyelesaian banding. 3. Syarat dan tata cara pengangkatan anggota. 4. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 19. RPP tentang Sarana Produksi dan/atau Penyimpanan Data Berbasis Teknologi Informasi UU Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Hak Cipta Pasal 53 ayat (2) 1. Tata cara perizinan. 2. Persyaratan produksi hak ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 20. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 31 Tahun 2OL3 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2All tentang Keimigrasian UU Nomor 6 Tahun 2oll tentang Keimigrasian Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan

Pasal 56

Koreksi

1. Inventarisasi sumber air dan sumber pencemar. 2. Pemantauan kualitas air dan kriteria mutu air. 3. Integrasi lzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) dengan Izin Lingkungan. 4. Instrumen Ekonomi untuk Pengendalian Pencemaran Air. 5. Penguatan peran serta masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 28. RPP. . F'FIES!DL.N hlt-'rU B!-lK i N fiO l.l i:S lA _ 13_ NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 28. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa Konstruksi UU Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa Konstruksi Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (71, dan Pasal lO2 1. Usaha Jasa Konstruksi. 2. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 3. Rantai Pasok Sumber Daya Konsruksi. 4. Pembinaan Jasa Konstruksi. 5. Partisipasi Masyarakat. 6. Sistem Informasi Jasa Konstruksi. 7. Tata Cara Pengenaan Sanksi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan dan Rehabilitasi Bagi Pelaku Persetubuhan dan Pencabulan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Pasal 81A ayat (a) dan Pasal 82A ayat (3) 1. Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia. 2. Tata cara pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 3. Tata cara rehabilitasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30. RPP PRES I D=N T?EPUBLIK Ii\DCNE'I,A NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 30. RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2Ot7 tentang Sistem Perbukuan UU Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Sistem Perbukuan Pasal 25 ayat (21, Pasal 27 ayat (21, Pasal 29 ayat (21, Pasal 34, Pasal 35 ayat (21, Pasal 43 ayat (21, Pasal 46 ayat (21, Pasal 53 ayat (21, Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat l2l, Pasal 60 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (3) Hak dan kewajiban pelaku perbukuan. Akses, pembinaan, pengawasan dan insentif fiskal. Standar, kaidah, dan kode etik penyaduran, pengilustrasian, dan pendesainan buku. Penyediaan dan pendistribusian buku. Peran serta masyarakat. Tata cara pengenaan sanksi administratif. 1 2 3 4 5 6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 31. RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan UU Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 15 ayat (7), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25,Pasal27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (41, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 40 1. pembentukan sistem pendataan kebudayaan terpadu. 2. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudaYaan. 3. Insentif penghargaan dan fasilitasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 32. RPP. F-'F?i.:S li-r'.t t{HFrtJ [!l_i11. iNli-jC lrj rj i:i ir\ _ 15_ NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 32. RPP tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Lembaga Sensor Film UU Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perfilman

Pasal 44

Koreksi

Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pendaftaran LPKSM. 2. TUgas LPKSM. 3. Pembatalan Pendaftaran LPKSM. Kementerian Perdagangan 35. RPP tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 27 (31 1. Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Pengarusutamaan disabilitas dalam SPPN dengan isu tematik juklak dan penyusunan Rencana Induk. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 36. RPP. f^k-ru Tn*-*-.r4ff PRES Ii]EN F-tIFrlJ Rr--lK I i.j DCll r.:'j i r+ _16_ NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 36. RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri UU Nomor 3 Tahun 2OL4 tentang Perindustrian Pasal99 dan Pasal 1O0 1. Objek tindakan pengamanan industri. 2. Bentuk tindakan penyelamatan industri. 3. Pengkqjian dan rekomendasi Tim Penyelamatan Industri. Kementerian Perindustrian 37. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 67 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2Ol2 tentang Veteran Non delegasi Ferubahan pengaturan mengenai Besaran T\rnjangan Veteran Kementerian Pertahanan 38. RPP tentang Pembiayaan Usaha Tani UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 87 dan Pasal 91 1. Jenis kegiatan usaha tani. 2. Penyelenggaraan pembiaYaan. 3. Sumber dan bentuk PembiaYaan. 4. Pembinaan dan pengawasan. 5. Ketentuan sanksi. Kementerian Pertanian 39. RPP tentang Pulau Karantina UU Nomor 41 Tahun 2OL+ tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36D avat (2) Persyaratan pulau karantina. Penetapan pulau karantina. Pengelolaan pulau karantina. Kementerian Pertanian 40. RPP . 1 2 3 PRES ! DEN REPUBLIK lr\DCNESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 44. RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian UU Nomor L2 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggi

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2018

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 16

Pasal 48

Pasal 31D

Pasal 19

Pasal 17

Pasal 98

Pasal 48

Pasal 31D

Pasal 19

Pasal 17

Pasal 98

Pasal 13

Pasal 112

Pasal 116

Pasal 72

Pasal 56

Pasal 66

Pasal 44

Pasal 94

Pasal 96