Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNG API

KEPPRES Nomor 94 Tahun 2001

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi setiap bulan. Pasal 2 …

Pasal 2

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil golongan I dan golongan II yang ditugaskan sebagai Pengamat Gunungapi yang pada saat ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Tunjangan Pengamat Gunungapi setiap bulan. (3) Besarnya Tunjangan Pengamat Gunungapi setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi atau Tunjangan Pengamat Gunungapi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 104 Tahun 2000, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 …

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.