Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang DEWAN KETAHANAN PANGAN

(1) Susunan organisasi Dewan terdiri dari : a. Ketua : PRESIDEN Republik INDONESIA; b. Ketua Harian : Menteri Pertanian; c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian; d. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan.; 3. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Perdagangan; 5. Menteri Kehutanan; 6. Menteri Kelautan dan Perikanan; 7. Menteri Perhubungan; 8. Menteri Pekerjaan Umum; 9. Menteri Kesehatan; 10. Menteri Sosial; 11. Menteri Pendidikan Nasional; 12. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 13. Menteri Negara Riset dan Teknologi; 14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 15. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 16. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 17. Kepala Badan Pusat Statistik; 18. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan dapat mengundang Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan. (2) Sekretariat Dewan secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Departemen Pertanian. (3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian.

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan.

(1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan, Ketua Harian Dewan membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan nasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.