Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENGHARGAAN P4GN

Pasal 2

(1) BNN memberikan Penghargaan P4GN kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Selain kepada penegak hukum dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penghargaan P4GN dapat diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Penghargaan P4GN terdiri atas: a. Penghargaan P4GN bidang pencegahan; b. Penghargaan P4GN bidang pemberantasan; c. Penghargaan P4GN bidang rehabilitasi; d. Penghargaan P4GN bidang hukum dan kerja sama; dan e. Penghargaan P4GN bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

(1) Penghargaan P4GN bidang pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan BNN berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam: a. pengelolaan informasi dan edukasi P4GN melalui media elektronik maupun nonelektronik; b. pelaksanaan advokasi P4GN; dan c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pencegahan. (2) Penghargaan P4GN bidang pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan BNN berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam: a. pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen dalam rangka P4GN; b. penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika alami dan sintetis; c. pengumpulan data, penelusuran dan pemetaan aset serta penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika; d. pelaksanaan interdiksi dan penyidikan di wilayah udara, laut, perairan, dan lintas batas; e. penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol; f. pengawasan tahanan dan barang bukti; dan g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pemberantasan. (3) Penghargaan P4GN bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan BNN berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam: a. fasilitasi dan penguatan layanan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah dan komponen masyarakat; b. peningkatan kemampuan layanan pescarehabilitasi dan pendampingan mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol; dan c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang rehabilitasi. (4) Penghargaan P4GN bidang hukum dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan BNN berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam: a. penelaahan pembangunan hukum dan perundang- undangan di bidang P4GN; b. pemberian bantuan hukum di bidang P4GN; c. pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN; dan d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang hukum dan kerja sama. (5) Penghargaan P4GN bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e diberikan BNN berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam: a. pembangunan peran serta lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan masyarakat dalam P4GN; b. pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan dan perdesaan; dan c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

(1) Penghargaan P4GN diberikan dalam bentuk: a. piagam; dan b. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III

PENJARINGAN DAN PENGUSULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN P4GN

Pasal 5

Koreksi

(1) Penjaringan dan pengusulan calon penerima Penghargaan P4GN dilakukan secara periodik oleh: a. Satuan Kerja BNN untuk penegak hukum, Badan/Pejabat Pemerintahan lingkup kementerian dan lembaga yang berada di pemerintah pusat; b. BNN Provinsi untuk penegak hukum, masyarakat, atau Badan/Pejabat Pemerintahan lingkup daerah provinsi; dan c. BNN Kabupaten/Kota untuk penegak hukum, masyarakat, atau Badan/Pejabat Pemerintahan lingkup daerah kabupaten/kota. (2) Satuan Kerja BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian pendahuluan atas hasil penjaringan calon penerima Penghargaan P4GN berdasarkan persyaratan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini. (3) Penjaringan dan pengusulan calon penerima Penghargaan P4GN memperhatikan prinsip: a. kemanfaatan; b. ketidakberpihakan; c. kecermatan; d. tidak menyalahgunakan kewenangan; e. keterbukaan; dan f. kepentingan umum. (4) Hasil penjaringan calon penerima Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BNN; b. Kepala BNN Provinsi; dan c. Kepala BNN Kabupaten/kota melalui Kepala BNN Provinsi, kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN. (5) Selain usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) calon penerima penghargaan P4GN dapat berdasarkan arahan/petunjuk direktif Kepala Badan. (6) Jangka waktu pengusulan pemberian Penghargaan P4GN sebagai berikut: a. untuk Penghargaan P4GN yang diberikan pada Hari Anti Narkotika Internasional, usulan calon penerima Penghargaan P4GN diterima oleh Tim Penilai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 26 Juni tahun berjalan; dan b. untuk Penghargaan P4GN yang diberikan pada setiap waktu tertentu, usulan usulan calon penerima Penghargaan P4GN diterima oleh Tim Penilai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyerahan penghargaan. (7) Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN dapat membentuk panitia persiapan pemberian Penghargaan P4GN untuk mempersiapkan dokumen administratif dan sarana maupun kegiatan pendukung lainnya.

BAB IV

PENILAIAN PENERIMA PENGHARGAAN P4GN

Pasal 6

Koreksi

Untuk memperoleh Penghargaan P4GN Penegak Hukum, Masyarakat, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus memenuhi persyaratan penilaian: a. administratif; dan b. substantif.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penilaian administratif bagi penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas: a. surat usulan dari pimpinan unit kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BNN, Kepala BNN Provinsi, dan Kepala BNNK/Kota melalui BNN Provinsi; b. surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan c. riwayat jabatan serta ringkasan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam P4GN. (2) Penilaian substantif bagi penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas: a. besarnya pengaruh atau prestasi suatu perbuatan atau jasa yang dilakukan oleh penegak hukum, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil P4GN; b. besarnya pengorbanan dan pengabdian yang dilakukan untuk melakukan perbuatan atau jasa dalam penegakan hukum di bidang P4GN; c. perbuatan atau jasa tersebut mempunyai nilai strategis dan pengaruh yang besar bagi masyarakat dalam penegakan hukum di bidang P4GN; dan d. konsistensi penegak hukum dalam berperan aktif dalam penegakan hukum di bidang P4GN.

Pasal 8

(1) Penilaian administratif bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas: a. surat usulan dari pimpinan unit kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BNN, BNN Provinsi, dan BNNK/Kota melalui BNN Provinsi; b. surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; c. profil badan hukum dan dokumen kebijakan terkait P4GN; dan d. keterangan yang memuat ringkasan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam rangka P4GN. (2) Penilaian substantif bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas: a. besarnya pengaruh atau prestasi suatu perbuatan atau jasa yang dilakukan oleh masyarakat, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian P4GN; b. besarnya pengorbanan dan pengabdian yang dilakukan masyarakat untuk melakukan perbuatan atau jasa dalam rangka P4GN; dan c. perbuatan atau jasa masyarakat mempunyai nilai strategis dan pengaruh yang besar untuk mendukung pelaksanaan P4GN.

Pasal 9

(1) Penilaian administratif bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas: a. surat usulan dari pimpinan unit kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BNN, BNN Provinsi, dan BNNK/Kota melalui BNN Provinsi; b. profil Badan dan dokumen kebijakan terkait P4GN; dan c. keterangan yang memuat ringkasan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam rangka P4GN. (2) Penilaian substantif bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas: a. besarnya pengaruh atau prestasi suatu perbuatan atau jasa yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil P4GN; b. besarnya pengorbanan dan pengabdian yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka P4GN; dan c. perbuatan atau jasa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai nilai strategis dan pengaruh yang besar untuk mendukung pelaksanaan P4GN.

Pasal 10

(1) Penilaian calon penerima Penghargaan P4GN dilakukan oleh Tim Penilai Penghargaan P4GN. (2) Tim Penilai Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perwakilan BNN. (3) Dalam hal dibutuhkan Tim Penilai Penghargaan P4GN dapat berasal dari unsur Kementerian/Lembaga terkait dan Masyarakat. (4) Tim penilai Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 11

Tim penilai Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas meliputi: a. menerima dokumen usulan calon penerima Penghargaan P4GN dari pimpinan unit kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BNN, BNN Provinsi, dan BNNK/Kota melalui BNN Provinsi. b. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan penerima Penghargaan P4GN; c. melakukan verifikasi dalam rangka uji validasi data terhadap dokumen usulan yang disampaikan; dan d. memberikan rekomendasi penerima Penghargaan P4GN berdasarkan hasil penilaian kepada Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16