Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumah…

Pasal 31

(1) Tingkat Hasil Pemupukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah paling sedikit sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito standar yang berlaku pada Bank Umum pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dikurangi pajak. (2) Tingkat Hasil Pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rata-rata tertimbang atas dana kelolaan dari Tingkat Hasil Pemupukan setiap KIK Pemupukan Dana Tapera. (3) BP Tapera dapat MENETAPKAN target Tingkat Hasil Pemupukan tertentu atas setiap kelas aset KIK Pemupukan Dana Tapera yang lebih tinggi dari Tingkat Hasil Pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dihapus. (5) Perhitungan Tingkat Hasil Pemupukan KIK Pemupukan Dana Tapera dihitung berdasarkan NAB KIK per-Unit Penyertaan akhir periode monitoring dikurangi NAB KIK per-Unit Penyertaan awal periode monitoring dibagi NAB KIK per-Unit Penyertaan awal periode monitoring. (6) Harga Unit Penyertaan KIK Pemupukan Dana Tapera dihitung dengan membagi total NAB KIK dengan jumlah Unit Penyertaan. 11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pasal 34

Koreksi

(1) Dana Pemanfaatan dikelola oleh BP Tapera dan dipergunakan untuk Pembiayaan Tapera. (2) Pembiayaan Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur. (3) Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh dana dari Bank Kustodian dan menyerahkan aset berupa efek kepada KPDT dalam nilai yang sama dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian. (4) Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatatkan sebagai aset KPDT. (5) Jenis efek yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh BP Tapera. (6) Mekanisme penyerahan efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Dana Pemanfaatan yang belum digunakan untuk Pembiayaan Tapera dikelola oleh BP Tapera dan ditempatkan dalam bentuk deposito baik konvensional dan/atau syariah. (8) Dana yang ditempatkan pada deposito konvensional dan/atau syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat bersumber dari: a. alokasi Simpanan Peserta; b. dana penerimaan kupon dan/atau imbal hasil efek yang diserahkan oleh Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur; c. dana pengembalian sebagian atau seluruh pokok efek yang diserahkan oleh Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur; dan/atau d. pendapatan lain dari penyaluran Pembiayaan Tapera. (9) Penempatan Dana Pemanfaatan yang belum digunakan untuk Pembiayaan Tapera pada deposito konvensional dan/atau deposito syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum dengan modal inti yang ditetapkan oleh BP Tapera; dan b. diterbitkan oleh Bank Umum dengan tingkat kesehatan tertentu yang ditetapkan oleh BP Tapera. (10) Penentuan modal inti dan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang jasa keuangan. 12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Koreksi

(1) Imbal hasil Dana Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan penjumlahan dari akumulasi: a. kupon/imbal hasil dari efek; b. pendapatan jasa giro; dan c. bunga deposito dan/atau bagi hasil deposito syariah. (2) Imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan setelah dikurangi biaya pajak. 13. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Koreksi

(1) Pengelolaan Dana Cadangan dilakukan oleh BP Tapera dengan menempatkan dana Peserta yang belum dibayarkan sebagai pengembalian Simpanan dalam bentuk deposito perbankan konvensional atau syariah. (2) Penempatan pada deposito perbankan konvensional atau deposito perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum dengan modal inti yang ditetapkan oleh BP Tapera; dan b. diterbitkan oleh Bank Umum dengan tingkat kesehatan tertentu yang ditetapkan oleh BP Tapera. (3) Imbal hasil Dana Cadangan dihitung berdasarkan akumulasi pendapatan jasa giro dan bunga deposito setelah dikurangi biaya pajak. (4) Penentuan modal inti dan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang jasa keuangan. 14. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Koreksi

(1) BP Tapera menyusun manajemen risiko dalam Pengelolaan Dana Tapera untuk menjaga profil risiko yang telah ditetapkan. (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses identifikasi jenis risiko, pengukuran risiko, penanganan, dan pemantauan risiko. (3) Jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Risiko Likuiditas; b. Risiko Kredit; c. Risiko Pasar; d. Risiko Strategis; e. Risiko Operasional; f. Risiko Hukum; g. Risiko Kepatuhan; h. Risiko Reputasi; i. Risiko Imbal Hasil; dan j. Risiko Investasi. (4) Penerapan manajemen risiko atas jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dan huruf j dilakukan dengan memperhatikan aspek relevansi dan signifikansi. (5) Pengendalian risiko dalam Pengelolaan Dana Tapera disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang ditentukan oleh BP Tapera. (6) Mitigasi risiko pada Pengelolaan Dana Tapera dilakukan dengan penerapan diversifikasi portofolio melalui batasan penempatan pada satu pihak. 15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Koreksi

(1) Jenis risiko yang timbul pada pengelolaan Dana Pemupukan meliputi: a. Risiko Likuiditas; b. Risiko Kredit; c. Risiko Pasar; d. Risiko Strategis; e. Risiko Operasional; f. Risiko Kepatuhan; g. Risiko Hukum; h. Risiko Reputasi; i. Risiko Imbal Hasil; dan j. Risiko Investasi. (2) Penerapan manajemen risiko atas jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j dilakukan dengan memperhatikan aspek relevansi dan signifikansi.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2023 KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT, ttd ADI SETIANTO

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB Kelima

Pasal 31

BAB Kelima

Pasal 31

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 38

Pasal 39

Pasal II