Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2023 tentang PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIANBANTUAN PANGAN

PERBAN Nomor 9 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 2. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 3. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional. 4. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. 5. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. 6. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya. 7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 9. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

BAB III

PENERIMA BANTUAN PANGAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerima Bantuan Pangan terdiri atas: a. masyarakat miskin; dan/atau b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi. (2) Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari: a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; d. lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana; e. lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau f. lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. (3) Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. (4) Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penggantian apabila Penerima Bantuan Pangan: a. meninggal dunia; b. pindah domisili; c. tidak ditemukan alamatnya; d. sudah mampu; dan/atau e. menolak menerima bantuan. (5) Kriteria Penerima Bantuan Pangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila memenuhi syarat berikut: a. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal; b. keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau c. keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan. (6) Penerima Bantuan Pangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan. (7) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penerima Bantuan Pangan pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya.

Pasal 4

(1) Penerima Bantuan Pangan hanya tercatat 1 (satu) nama untuk 1 (satu) identitas dalam 1 (satu) tahap penyaluran Bantuan Pangan. (2) Dalam hal penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat lebih dari 1 (satu) nama, kelebihan nama digantikan oleh penerima Bantuan Pangan pengganti sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2023 tentang PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIANBANTUAN PANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10