Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2023 tentang POLA PANGAN HARAPAN

(1) Target skor PPH provinsi mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi. (2) Penetapan target skor PPH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan target skor PPH nasional dan usulan Kepala Badan.

(1) Target skor PPH kabupaten/kota mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. (2) Penetapan target skor PPH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan target skor PPH nasional dan usulan Kepala Badan.

(1) Target skor PPH provinsi mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi. (2) Penetapan target skor PPH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan target skor PPH nasional dan usulan Kepala Badan.

(1) Target skor PPH kabupaten/kota mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. (2) Penetapan target skor PPH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan target skor PPH nasional dan usulan Kepala Badan.

(1) PPH terdiri dari tingkat: a. nasional; dan b. daerah (2) PPH tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan zonasi. (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keragaman pola Konsumsi Pangan wilayah. (4) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH mempertimbangkan: a. AKE; b. kelompok Pangan PPH; c. komposisi PPH tingkat nasional atau daerah berdasarkan zonasi; d. komposisi pemenuhan energi berdasarkan kelompok Pangan PPH; dan e. bobot berdasarkan kelompok Pangan PPH. (2) AKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan AKG yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Kelompok Pangan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 9 (sembilan) kelompok Pangan meliputi: a. padi-padian, b. umbi-umbian; c. Pangan hewani; d. buah/biji berminyak; e. minyak dan lemak; f. kacang-kacangan; g. gula; h. sayur dan buah; dan i. aneka bumbu dan bahan minuman. (4) Kelompok Pangan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, komposisi PPH tingkat nasional atau tingkat daerah berdasarkan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, komposisi pemenuhan energi berdasarkan kelompok Pangan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bobot berdasarkan kelompok Pangan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Kepala Badan.

Penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui tahapan: a. pengumpulan Data; b. pengolahan Data; c. penganalisisan Data; dan d. penyajian Data.

(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui pengumpulan Data sekunder. (2) Pengumpulan Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. (3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan menyampaikan permintaan secara tertulis.

(1) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. pengelompokan Pangan menjadi 9 (sembilan) kelompok Pangan yang mengacu pada PPH; b. konversi Data dalam bentuk jenis dan satuan yang sama atau yang disepakati; c. menghitung kandungan energi menurut kelompok Pangan; d. menghitung total energi aktual 9 (sembilan) kelompok Pangan; e. menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok Pangan terhadap total energi aktual (dalam satuan persen); f. menghitung kontribusi energi setiap kelompok Pangan terhadap AKE (dalam satuan persen AKE); g. menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok Pangan; h. menghitung skor AKE dengan mengalikan kontrbusi AKE (persen AKE) setiap kelompok Pangan dengan bobot masing-masing; i. menghitung skor PPH masing-masing kelompok Pangan; dan j. menghitung total skor PPH. (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan komposisi PPH tingkat nasional atau daerah berdasarkan zonasi. (3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melalui aplikasi penghitungan skor PPH Badan Pangan Nasional.

(1) Penganalisisan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan terhadap Data yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Penganalisisan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pelaksanaan analisis; b. interpretasi hasil analisis; dan c. perumusan hasil analisis. (3) Penganalisisan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup: a. capaian terhadap target skor PPH; b. kesenjangan antara konsumsi aktual dengan ideal menurut kelompok Pangan, dalam satuan kalori; c. kesenjangan antara konsumsi aktual dengan ideal menurut kelompok Pangan, dalam satuan berat Pangan (gram per hari dan/atau kilogram per tahun); d. perkembangan konsumsi menurut komoditas Pangan; e. pembandingan antarwaktu minimal 5 (lima) tahun; f. proyeksi konsumsi kelompok Pangan PPH; dan g. perencanaan jumlah penyediaan dan produksi kelompok Pangan PPH.

(1) Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dalam bentuk: a. tabel; b. grafik; c. peta; dan d. narasi. (2) Penyajian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan: a. situasi Konsumsi Pangan nasional, provinsi, atau kabupaten/kota; dan b. rekomendasi kebijakan di bidang Pangan.

(1) Penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH dilakukan pada tingkatan: a. nasional; b. provinsi; dan c. kabupaten/kota. (2) Penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. (3) Penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan. (4) Penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan. (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun berjalan.

(1) Dalam melaksanakan penilaian jumlah dan komposisi pangan berdasarkan PPH tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Badan Pangan Nasional membentuk tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. Badan Pangan Nasional; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; c. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan; dan h. akademisi/pakar. (3) Dalam melaksanakan penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), provinsi dapat membentuk tim dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan oleh Gubernur. (4) Dalam melaksanakan penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), kabupaten/kota dapat membentuk tim dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan oleh Bupati/Wali kota.

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyampaikan hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat nasional kepada Kepala Badan. (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) menyampaikan hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat provinsi kepada Gubernur dan Kepala Badan. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menyampaikan hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat kabupaten/kota kepada Bupati/Wali kota, Gubernur, dan Kepala Badan.

(1) Hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat nasional ditetapkan oleh Kepala Badan, dan disampaikan kepada PRESIDEN dan kementerian/lembaga terkait. (2) Hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Kepala Badan. (3) Hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Wali kota dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Gubernur dan Kepala Badan.

(1) Badan Pangan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyebarluaskan hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH dilaksanakan oleh Kepala Badan. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. pengumpulan Data dan informasi; b. melakukan kunjungan; dan/atau c. rapat koordinasi.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang Pangan.

(1) Pembinaan dalam penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH terhadap Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan secara berjenjang. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi; b. pemberian sosialisasi; dan c. pembinaan lainnya dalam hal pemanfaatan.

Pendanaan untuk pelaksanaan penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH bersumber pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2023 KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF PRASETYO ADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA LAMPIRAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG POLA PANGAN HARAPAN CONTOH PENGHITUNGAN SKOR PPH PPH merupakan manifestasi konsep gizi seimbang yang didasarkan pada konsep triguna makanan. Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan Departemen Pertanian tahun 2001 yang diadopsi dari FAO-RAPA, yaitu : (1) padi-padian 50% (lima puluh persen), (2) umbi-umbian 6% (enam persen), (3) Pangan hewani 12% (dua belas persen), (4) minyak dan lemak 10% (sepuluh persen), (5) buah dan biji berminyak 3% (tiga persen), (6) kacang-kacangan 5% (lima persen), (7) Gula 5% (lima persen), (8) sayur dan buah 6% (enam persen), serta (9) aneka bumbu dan bahan minuman 3% (tiga persen). Susunan PPH dengan proporsi tersebut seperti pada Tabel 1. Tabel 1. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional*) No Kelompok Pangan % AKG (FAO RAPA) Pola Pangan Harapan Nasional Gram Energi (kkal) % AKG Bobot Skor PPH Maksimum (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Padi - padian 40,0 – 60,0 289 1050 50,0 0,5 25,0 2. Umbi-umbian 0,0 – 8.0 105 126 6,0 0,5 2,5 3. Pangan Hewani 5,0 – 20,0 157 252 12,0 2,0 24,0 4. Minyak dan Lemak 5,0 – 15,0 21 210 10,0 0,5 5,0 5. Buah/Biji Berminyak 0,0 – 3,0 11 63 3,0 0,5 1,0 6. Kacang-kacangan 2,0 – 10,0 37 105 5,0 2,0 10,0 7. Gula 2,0 – 15,0 31 105 5,0 0,5 2,5 8. Sayur dan Buah 3,0 – 8,0 262 126 6,0 5,0 30,0 9. Aneka bumbu dan bahan minuman 0,0 – 5,0 - 63 3,0 0,0 0,0 Jumlah 2100 100,0 - 100,0 Sumber: *) Harmonisasi PPH, Badan Ketahanan Pangan (2019) Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok Pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi Pangan dalam triguna makanan, yaitu: (1) sumber karbohidrat/zat tenaga, (2) sumber protein/zat pembangun, dan (3) vitamin dan mineral/zat pengatur. Ketiga fungsi zat gizi tersebut memiliki proporsi yang seimbang, masing-masing sebesar 33.3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) berasal dari 100% (seratus persen) dibagi 3 (tiga). Pembobotan tersebut sesuai pada Gambar 1. Gambar 1. Pembobotan dalam kelompok Pangan PPH Penghitungan skor PPH dilakukan terhadap Data konsumsi Pangan dalam satuan energi (kkal) per kelompok Pangan. Untuk itu, sebelum menghitung skor PPH perlu melakukan konversi satuan, perubahan bentuk jenis Pangan menjadi bentuk Pangan asal, dan melakukan pengelompokkan jenis Pangan yang dikonsumsi berdasarkan 9 (sembilan) kelompok Pangan PPH. Tabel 2. Contoh Penghitungan Skor PPH No Kelompok Pangan Energi Aktual % Aktu al % AKE Bobot Skor Aktual Skor AKE Skor Maksimum Skor PPH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Padi-padian 1315 60,7 62,6 0,5 30,4 31,3 25 25 2 Umbi-umbian 53 2,4 2,5 0,5 1,2 1,3 2,5 1,3 3 Pangan hewani 233 10,8 11,1 2 21,6 22,2 24 22,2 4 Minyak dan lemak 240 11,1 11,4 0,5 5,6 5,7 5 5 5 Buah/biji berminyak 22 1 1,0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 6 Kacang-kacangan 60 2,8 2,9 2 5,6 5,7 10 5,7 7 Gula 78 3,6 3,7 0,5 1,8 1,9 2,5 1,9 8 Sayur dan buah 113 5,2 5,4 5 26,0 26,9 30 26,9 9 Aneka bumbu dan bahan minuman 52 2,4 2,5 0 0,0 0.0 0 0 Total 2.166 100,0 103,1 92,6 95,5 100 88,5 Tiga Guna Makanan sumber zat tenaga (karbohidrat, lemak) 1. serealia 50% 2. umbi-umbian/ 3. makanan berpati 6% 4. minyak & lemak 10% 5. biji dan buah berminyak 3% 6. gula 5% 33,3% : 74% = 0,5 33,3 1. Pangan hewani 12 % 2. kacang-kacangan 5 % 33,3% : 17% = 2 33,3 sumber zat pembangun (protein) sumber zat pengatur (vitamin & mineral) sayur dan buah 6% 33,3% : 6% = 5 33,3 aneka bumbu dan bahan minuman Keterangan : 1. Total konsumsi energi aktual seluruh kelompok Pangan dalam satuan kkal/kap/hari (kolom 3) = konsumi energi kelompok padi-padian + umbi- umbian + Pangan hewani + minyak dan lemak + buah/biji berminyak + kacang-kacangan + gula + sayur dan buah + aneka bumbu dan bahan minuman. 2. Kontribusi energi kelompok Pangan aktual (% aktual) (kolom 4) = konsumsi energi per kelompok Pangan (kolom 3) dibagi total konsumsi energi aktual (kolom 3) dikalikan 100% (seratus persen). 3. Kontribusi energi kelompok Pangan terhadap AKE (% AKE) (kolom 5) = konsumsi energi per kelompok Pangan (kolom 3) dibagi AKE standar 2100 kkal/kap/hari dikalikan 100% (seratus persen). 4. Bobot (kolom 6) dicantumkan sesuai pada gambar 1. 5. Skor aktual (kolom 7) = % aktual (kolom 4) dikalikan bobot (kolom 6) 6. Skor AKE (kolom 8) = % AKE (kolom 5) dikalikan bobot (kolom 6) 7. Skor maksimum (kolom 9) dicantumkan sesuai pada Tabel 1 kolom (8) 8. Skor PPH (kolom 10) dihitung dengan cara membandingkan skor AKE (kolom 8) dengan skor maksimum (kolom 9), dengan ketentuan sebagai berikut : a. jika skor AKE lebih tinggi dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor maksimum. b. jika skor AKE lebih rendah dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor AKE. KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF PRASETYO ADI