Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

PERBAN Nomor 13 Tahun 2023

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

DEKONSENTRASI

Pasal 2

Koreksi

(1) Kepala Badan melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangannya kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi. (2) Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh GWPP; b. daerah memiliki pelaksana yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan; c. daerah memiliki prasarana dan sarana serta sumber daya manusia untuk menyelenggarakan dekonsentrasi; dan d. tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah. (3) Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap: a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan/atau b. Tugas Pembantuan Pusat di bidang pangan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota. (4) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: b. fasilitasi; c. konsultasi; dan d. pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: a. reviu; b. pemantauan; c. evaluasi; d. pemeriksaan; dan e. bentuk pengawasan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang pangan disusun ke dalam program, meliputi: a. ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; dan b. dukungan manajemen.

Pasal 4

Rincian program Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 5

Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Badan Pangan Nasional.

Pasal 6

(1) GWPP mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang pangan kepada Kepala Badan. (2) Kepala Badan mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang pangan kepada PRESIDEN melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang pangan merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara. (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang pangan.

Pasal 8

Petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang pangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III

TUGAS PEMBANTUAN PUSAT

Pasal 9

Koreksi

(1) Kepala Badan menugaskan sebagian urusan pemerintahan konkuren di bidang pangan yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. (2) Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan; c. daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota memiliki prasarana dan sarana serta sumber daya manusia untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan Pusat; d. tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah; e. memperhatikan karakteristik daerah; f. bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan g. bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 10

Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi program: a. ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; dan b. dukungan manajemen.

Pasal 11

Rincian program Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 12

Tugas Pembantuan Pusat kepada kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Badan Pangan Nasional.

Pasal 13

(1) Gubernur mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pangan kepada: a. Kepala Badan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Bupati/wali kota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pangan kepada: a. Kepala Badan; dan b. GWPP. (3) Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan laporan secara tertulis penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pangan kepada dewan perwakilan rakyat daerah. (4) Kepala Badan berdasarkan laporan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pangan kepada PRESIDEN. (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pangan merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara. (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pangan.

Pasal 15

Petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19