Peraturan Badan Nomor 28 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN CADANGAN BAWANG PEMERINTAH DAN CADANGAN CABAI PEMERINTAH

PERBAN Nomor 28 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Bawang adalah bawang merah dan bawang putih yang termasuk dalam kelompok genus Allium. 2. Bawang Merah adalah salah satu tanaman hortikultura semusim dari spesies Allium ascalonicum L. yang memiliki umbi dan siung berlapis. 3. Bawang Putih adalah salah satu tanaman hortikultura semusim dari spesies Allium sativum L. yang memiliki umbi dan siung. 4. Cabai adalah salah satu tanaman hortikultura semusim yang terdiri atas cabai merah keriting dan cabai rawit merah dari kelompok genus Capsicum. 5. Cabai Merah Keriting adalah salah satu tanaman hortikultura dari spesies Capsicum annum L. 6. Cabai Rawit Merah adalah salah satu tanaman hortikultura dari spesies Capsicum frutescens L. 7. Cadangan Bawang Pemerintah yang selanjutnya disebut CBWP adalah persediaan Bawang yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 8. Cadangan Cabai Pemerintah yang selanjutnya disingkat CCP adalah persediaan Cabai yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 9. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian Bawang dan Cabai oleh pemerintah di tingkat produsen untuk ditetapkan menjadi CBWP dan CCP. 10. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. 11. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang -- 3 -- pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya. 12. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional. 13. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 15. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan. 16. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN CBWP DAN CCP

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelenggaraan CBWP dan CCP Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CBWP dan CCP paling sedikit meliputi: a. target sasaran penyaluran CBWP dan CCP; dan b. target pengadaan CBWP dan CCP. (2) Target sasaran penyaluran CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. stabilisasi harga pangan; b. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau c. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah. (3) Target pengadaan CBWP untuk Bawang Merah dan CCP berupa pengadaan dari dalam negeri. (4) Target pengadaan CBWP untuk Bawang Putih terdiri atas: a. pengadaan dari dalam negeri; dan/atau b. pengadaan dari luar negeri.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan CBWP dan CCP meliputi: a. pengadaan; b. pengelolaan; dan c. penyaluran. (2) Penyelenggaraan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada: a. Perum BULOG; dan/atau b. BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan. (3) Penugasan kepada BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. (4) Dalam pelaksanaan penugasan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik. -- 5 --

Pasal 6

Pengadaan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembelian Bawang dan Cabai yang ditetapkan sebagai CBWP dan CCP; dan b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 7

(1) Pembelian Bawang dan Cabai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melalui: a. pembelian produksi dalam negeri; dan/atau b. pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN c. Pangan. (2) Pembelian Bawang dan Cabai dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan HPP. (3) HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan. (4) Pembelian Bawang dan Cabai dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan harga Bawang dan Cabai komersial yang berlaku saat pengalihan.

Pasal 8

(1) Dalam hal rata-rata harga Bawang dan Cabai di tingkat produsen di bawah HPP, dilakukan pembelian dengan HPP. (2) Dalam hal rata-rata harga Bawang dan Cabai di tingkat produsen di atas HPP, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu. (3) Fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme: a. pembelian jangka panjang; dan b. kemitraan.

Pasal 10

(1) Dalam hal pengadaan CBWP untuk Bawang Putih melalui pembelian dari produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk: a. pemenuhan cadangan; b. menjaga stabilitas harga Bawang Putih dalam negeri; dan/atau c. memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya, -- 6 -- dapat dilakukan pengadaan CBWP untuk komoditas Bawang Putih dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri. (2) Jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan CBWP untuk Bawang Putih dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Pengadaan CBWP untuk Bawang Putih dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Pengelolaan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. penyimpanan; b. pemeliharaan; c. pemerataan stok antarwilayah; d. pengolahan; dan/atau e. pelepasan stok atas Bawang dan Cabai yang ditetapkan sebagai CBWP dan CCP.

Pasal 12

(1) Pengelolaan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk menjaga kecukupan CBWP dan CCP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu. (2) Pengelolaan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme: a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk. (3) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan: a. rencana penyaluran; b. umur simpan; c. lead time; dan d. nilai keekonomian.

Pasal 13

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dari CBWP dan CCP segar menjadi CBWP dan CCP olahan.

Pasal 14

CBWP dan CCP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami turun mutu akibat: a. penyimpanan; atau b. Keadaan Kahar, dapat dilakukan pelepasan. -- 7 --

Pasal 15

(1) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling singkat: a. 6 (enam) bulan untuk Bawang Putih; b. 1 (satu) bulan untuk Bawang Merah; dan c. 7 (tujuh) hari untuk Cabai. (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai CBWP dan CCP disimpan di gudang Perum BULOG, BUMN Pangan, dan/atau di gudang badan usaha atau pelaku usaha lainnya yang melakukan kerja sama dengan menggunakan pengaturan suhu dan/atau kelembapan. (3) CBWP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memenuhi kriteria: a. bertekstur layu; b. tumbuh tunas; c. tumbuh akar; dan/atau d. busuk. (4) CCP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memenuhi kriteria: a. bertekstur layu; b. berubah warna; dan/atau c. busuk.

Pasal 16

(1) CBWP dan CCP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan pelepasan. (2) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CBWP dan CCP akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai masa simpan dan kondisi mutu CBWP dan CCP. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh surveyor dan/atau petugas pemeriksa kualitas Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (4) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) MENETAPKAN pelepasan CBWP dan CCP.

Pasal 17

(1) CBWP dan CCP yang mengalami penurunan mutu akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dilakukan pelepasan. (2) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai: -- 8 -- a. penyebab Keadaan Kahar; dan b. kuantum stok CBWP dan CCP yang dilakukan pelepasan. (3) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MENETAPKAN pelepasan CBWP dan CCP.

Pasal 18

Pelepasan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui: a. penjualan; dan/atau b. pengolahan.

Pasal 19

(1) Penjualan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu CBWP dan CCP. (2) Pengolahan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan dan meningkatkan nilai penjualan CBWP dan CCP.

Pasal 20

(1) Dalam rangka menjaga jumlah CBWP dan CCP sesuai dengan yang ditetapkan, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan harus melakukan pengadaan Bawang dan Cabai untuk mengganti CBWP dan CCP yang telah dilakukan pelepasan. (2) Pengadaan Bawang dan Cabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelepasan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan mengacu pada harga atau nilai yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan, setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang meliputi: a. kuantum stok CBWP dan CCP yang dilakukan pelepasan; dan b. selisih harga dan/atau susut yang terjadi akibat pelepasan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CBWP dan CCP diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. -- 9 --

Pasal 23

(1) Penyaluran CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan: a. stabilisasi harga pangan; b. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau c. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah. (2) Penyaluran CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. operasi pasar umum; atau b. operasi pasar khusus pada sasaran tertentu. (3) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada harga acuan penjualan di tingkat konsumen. (4) Penyaluran CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.

Pasal 24

(1) Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. langsung di tingkat eceran; dan/atau b. melalui distributor atau mitra Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (2) Operasi pasar umum secara langsung di tingkat eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di: a. pasar rakyat, toko swalayan, dan/atau perdagangan melalui sistem elektronik; atau b. tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. (3) Perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (4) Operasi pasar umum melalui distributor atau mitra Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat eceran konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala Lembaga. -- 10 -- (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan CBWP dan CCP langsung kepada sasaran tertentu.

BAB Kedua

Pengadaan

Pasal 6

Koreksi

Pengadaan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembelian Bawang dan Cabai yang ditetapkan sebagai CBWP dan CCP; dan b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme: a. pembelian jangka panjang; dan b. kemitraan.

Pasal 10

BAB Ketiga

Pengelolaan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dari CBWP dan CCP segar menjadi CBWP dan CCP olahan.

Pasal 14

CBWP dan CCP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami turun mutu akibat: a. penyimpanan; atau b. Keadaan Kahar, dapat dilakukan pelepasan. -- 7 --

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pelepasan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui: a. penjualan; dan/atau b. pengolahan.

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CBWP dan CCP diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. -- 9 --

Peraturan Badan Nomor 28 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN CADANGAN BAWANG PEMERINTAH DAN CADANGAN CABAI PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30