Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

PERBAN Nomor 1 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon yang terdiri atas: 1. nama; 2. umur; 3. tempat dan tanggal lahir; 4. alamat; 5. unit kerja; 6. jabatan; dan 7. nomor telepon; b. uraian singkat pokok Masalah Hukum; dan c. dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum. (3) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum diperlukan untuk waktu yang mendesak, permohonan Bantuan Hukum dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau secara lisan yang selanjutnya disampaikan dengan permohonan tertulis. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum disampaikan oleh unit kerja secara tertulis, permohonan paling sedikit memuat: a. nama pimpinan unit kerja; b. nama unit kerja; c. uraian singkat pokok Masalah Hukum; dan d. dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.

Pasal 5

(1) Berdasarkan pengajuan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Biro Hukum dan Kerja Sama menindaklanjuti permohonan Bantuan Hukum. (2) Biro Hukum dan Kerja Sama merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. (3) Penolakan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan; b. Pemohon mengajukan gugatan kepada Badan baik dalam perkara perdata maupun tata usaha negara; c. Pemohon pada tindak pidana khusus narkoba dan terorisme; d. Pemohon yang tidak kooperatif dalam menyediakan data/dokumen yang berkaitan dengan pokok persolan; e. berkas yang diusulkan tidak lengkap; dan/atau f. Pemohon sudah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai aparatur sipil negara dan Pegawai Lainnya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara dan Pegawai Lainnya.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 6

Koreksi

Jenis Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara: a. pidana; b. perdata; dan c. tata usaha negara.

Pasal 7

Koreksi

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan melalui proses: a. yang mengarah kepada proses pengadilan; b. yang sedang dalam proses pengadilan; dan c. setelah adanya putusan pengadilan.

Pasal 8

(1) Bantuan Hukum dalam perkara pidana yang mengarah pada proses pengadilan meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik atau penyidik; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, atau tersangka; d. pendampingan saksi, ahli, atau tersangka di hadapan penyelidik atau penyidik; dan/atau e. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian. (2) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum yang berstatus tersangka tindak pidana khusus korupsi atau tindak pidana khusus pencucian uang hanya diberikan berupa konsultasi hukum terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai saksi dan/atau tersangka.

Pasal 9

(1) Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi Masalah Hukum bidang perdata atau tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan gugatan di badan peradilan memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum yang diperoleh oleh Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi dan pertimbangan hukum berupa: a. pemberian pendapat; b. kajian; dan c. nasihat dan saran, di bidang perdata atau tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan gugatan.

Pasal 10

Bantuan Hukum dalam perkara pidana yang sedang dalam proses pengadilan meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, atau terdakwa dalam proses pemeriksaan di badan peradilan; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau terdakwa; d. pendampingan saksi atau terdakwa di badan peradilan untuk mengetahui perkembangan perkara; dan/atau e. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian.

Pasal 11

(1) Penerima Bantuan Hukum yang mendapatkan Masalah Hukum di bidang perdata yang telah terdaftar dan/atau diproses melalui badan peradilan memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus: a. penggugat; atau b. tergugat. (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum sesuai status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masalah yang menjadi objek perkara; b. koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. penyiapan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan; e. penyiapan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama; dan f. pengajuan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Badan.

Pasal 12

(1) Penerima Bantuan Hukum yang mendapatkan Masalah Hukum di bidang tata usaha negara yang telah terdaftar dan/atau diproses melalui badan peradilan memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus: a. pejabat tata usaha negara yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat; atau b. pejabat tata usaha negara sebagai Pemohon intervensi. (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum sesuai status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas masalah yang menjadi objek perkara; b. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. penyiapan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan; e. penyiapan jawaban gugatan, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama; dan/atau f. pengajuan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan atas putusan yang merugikan Badan.

Pasal 13

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diproses lebih lanjut oleh Biro Hukum dan Kerja Sama dengan ketentuan: a. telah mendapat surat teguran dari badan peradilan; b. mendapat persetujuan pelaksanaan putusan; dan c. telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

(1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan oleh Badan, Biro Hukum dan Kerja Sama menyampaikan alasan kepada badan peradilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud. (2) Penyampaian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dengan menggunakan surat kuasa khusus lama maupun surat kuasa khusus baru apabila diperlukan.

Pasal 15

(1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus direhabilitasi berupa pemulihan hak dan/atau martabat yang bersangkutan. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Kerja Sama.

BAB Ketiga

Bantuan Hukum yang Sedang dalam Proses Pengadilan

Pasal 10

Koreksi

Bantuan Hukum dalam perkara pidana yang sedang dalam proses pengadilan meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, atau terdakwa dalam proses pemeriksaan di badan peradilan; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau terdakwa; d. pendampingan saksi atau terdakwa di badan peradilan untuk mengetahui perkembangan perkara; dan/atau e. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian.

Pasal 11

(1) Penerima Bantuan Hukum yang mendapatkan Masalah Hukum di bidang perdata yang telah terdaftar dan/atau diproses melalui badan peradilan memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus: a. penggugat; atau b. tergugat. (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum sesuai status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masalah yang menjadi objek perkara; b. koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. penyiapan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan; e. penyiapan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama; dan f. pengajuan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Badan.

Pasal 12

(1) Penerima Bantuan Hukum yang mendapatkan Masalah Hukum di bidang tata usaha negara yang telah terdaftar dan/atau diproses melalui badan peradilan memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus: a. pejabat tata usaha negara yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat; atau b. pejabat tata usaha negara sebagai Pemohon intervensi. (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum sesuai status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas masalah yang menjadi objek perkara; b. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. penyiapan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan; e. penyiapan jawaban gugatan, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama; dan/atau f. pengajuan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan atas putusan yang merugikan Badan.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25