Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan

(1) Pelaksanaan bentuk kegiatan tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 dilakukan melalui manajemen tata kelola Kehumasan. (2) Manajemen tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. analisis situasi pengumpulan data dan fakta; b. strategi perencanaan dan program; c. implementasi tindakan dan komunikasi; dan d. evaluasi pengukuran hasil.

Analisis situasi pengumpulan data dan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. melakukan identifikasi kondisi aktual Kehumasan; dan/atau b. menganalisis unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Strategi perencanaan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara: a. memanfaatkan hasil penelitian kualitatif dan/atau kuantitatif tentang program Kehumasan; b. merumuskan masalah Kehumasan; c. menyusun formulasi tujuan dan strategi Kehumasan; d. membuat rincian dan rencana pelaksanaan program; e. menyusun rencana waktu pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya; f. menyusun rencana dan rincian anggaran program Kehumasan; dan/atau g. menyusun metode pemantauan dan evaluasi.

Implementasi tindakan dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara: a. rapat kerja Kehumasan; b. diskusi kelompok terpumpun; c. rapat koordinasi Kehumasan; d. rapat kerja teknis Kehumasan; e. hubungan dengan media; dan/atau f. metode lain yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan program Kehumasan.

Evaluasi pengukuran hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara: a. pengukuran masukan; b. pengukuran keluaran dan hasil; dan/atau c. pengukuran manfaat.

(1) Bawaslu menyusun manajemen krisis untuk setiap pelaksanaan bentuk kegiatan tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 dan manajemen tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Manajemen Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses sistematis yang meliputi pencegahan, persiapan, respon, dan pemulihan krisis untuk mengembalikan stabilitas, keberlangsungan, dan reputasi lembaga Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Manajemen krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditindaklanjuti dengan: a. mengidentifikasi dan klasifikasi situasi krisis; b. melakukan mekanisme respon cepat terhadap krisis; c. protokol komunikasi dengan media dan pemangku kepentingan; d. melakukan koordinasi antar unit kerja dalam merespon krisis; e. menggunakan media sosial dan saluran komunikasi lainnya dalam mengelola krisis; dan f. melakukan tindakan pasca-krisis untuk memulihkan citra lembaga. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(1) Manajemen krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikoordinasikan oleh Unit Kerja. (2) Pengoordinasian manajemen krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing tingkatan sesuai dengan substansi krisis yang terjadi. (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan: a. penyiapan bahan dukung; dan b. dukungan fasilitasi substansi, dalam pelaksanaan manajemen krisis tata kelola Kehumasan.

(1) Tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi: a. hubungan dan layanan masyarakat; b. hubungan media massa; c. pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi; d. pengelolaan media sosial kelembagaan; dan e. pengelolaan data dukung Kehumasan. (2) Tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Unit Kerja sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

(1) Tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi: a. hubungan dan layanan masyarakat; b. hubungan media massa; c. pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi; d. pengelolaan media sosial kelembagaan; dan e. pengelolaan data dukung Kehumasan. (2) Tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Unit Kerja sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

(1) Bentuk kegiatan hubungan dan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. penerimaan aspirasi masyarakat; b. diskusi publik; c. siniar; d. penjenamaan lembaga; e. iklan layanan masyarakat; dan f. kegiatan lain yang berkaitan dengan hubungan dan layanan masyarakat. (2) Bentuk kegiatan hubungan dan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara: a. konvensional; dan/atau b. digital.

(1) Bentuk kegiatan hubungan dan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. penerimaan aspirasi masyarakat; b. diskusi publik; c. siniar; d. penjenamaan lembaga; e. iklan layanan masyarakat; dan f. kegiatan lain yang berkaitan dengan hubungan dan layanan masyarakat. (2) Bentuk kegiatan hubungan dan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara: a. konvensional; dan/atau b. digital.

Bentuk kegiatan hubungan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. kunjungan media, yakni kegiatan kunjungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota ke kantor media massa sesuai tingkatan wilayah kerja; b. kunjungan lokasi dan fasilitas, yakni kegiatan kunjungan media massa ke kantor atau fasilitas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; c. kerja sama media, yakni kegiatan untuk menjalin hubungan baik dengan upaya untuk percepatan penyebarluasan atas suatu pesan atau informasi lembaga untuk pencapaian pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat dengan informasi yang maksimal dan berimbang khususnya terkait penyelenggaraan pengawasan Pemilu; d. forum media, yakni sarana komunikasi dan diskusi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan wartawan yang ditugaskan oleh media massa sesuai wilayah kerja masing-masing; e. arahan media, yakni kegiatan temu muka antara Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan redaktur dan/atau pimpinan media massa untuk menyampaikan arahan tertentu berkaitan dengan masalah atau kebijakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada pimpinan media sesuai wilayah kerja masing-masing; f. siaran media, yakni kegiatan pengiriman berita baik yang bersifat insidental maupun berkala kepada media massa dengan sasaran agar media massa mendapatkan aktualitas berita mengenai perkembangan kebijakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mempublikasikannya di media masing-masing; g. konferensi media, yakni kegiatan temu muka antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan media massa untuk menyampaikan informasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota tentang program kerja, kebijakan lembaga, tanggapan isu lembaga, temuan dugaan pelanggaran, tahapan pengawasan Pemilu, atau informasi lainya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada media; h. liputan dan/atau wawancara media, yakni kegiatan yang dilakukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengundang media massa untuk mewawancarai pimpinan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai isu aktual sesuai wilayah kerja masing-masing; i. lokakarya media, yakni program peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bagi kalangan media massa; j. temu media, yakni kegiatan temu muka antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan sejumlah media massa secara informal untuk menciptakan hubungan personal yang lebih intensif; k. tinjauan media, yakni kegiatan yang mengundang dan memfasilitasi media massa untuk mengikuti kegiatan dan kunjungan terkait pelaksanaan program kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing; l. ajang media, yakni program pemberian penghargaan dan apresiasi kepada media massa terhadap kontribusi liputan, pemberitaan, dan bentuk kerja sama lainnya yang menunjang perkembangan citra positif kelembagaan Bawaslu, yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; m. pemantauan media massa, yakni pemantauan pemberitaan di media cetak, media penyiaran elektronik, media dalam jaringan dan/atau media pemberitaan lainnya yang dapat dilaksanakan setiap hari kerja; dan/atau n. kegiatan lain yang berkaitan dengan hubungan media massa.

Bentuk kegiatan hubungan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. kunjungan media, yakni kegiatan kunjungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota ke kantor media massa sesuai tingkatan wilayah kerja; b. kunjungan lokasi dan fasilitas, yakni kegiatan kunjungan media massa ke kantor atau fasilitas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; c. kerja sama media, yakni kegiatan untuk menjalin hubungan baik dengan upaya untuk percepatan penyebarluasan atas suatu pesan atau informasi lembaga untuk pencapaian pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat dengan informasi yang maksimal dan berimbang khususnya terkait penyelenggaraan pengawasan Pemilu; d. forum media, yakni sarana komunikasi dan diskusi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan wartawan yang ditugaskan oleh media massa sesuai wilayah kerja masing-masing; e. arahan media, yakni kegiatan temu muka antara Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan redaktur dan/atau pimpinan media massa untuk menyampaikan arahan tertentu berkaitan dengan masalah atau kebijakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada pimpinan media sesuai wilayah kerja masing-masing; f. siaran media, yakni kegiatan pengiriman berita baik yang bersifat insidental maupun berkala kepada media massa dengan sasaran agar media massa mendapatkan aktualitas berita mengenai perkembangan kebijakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mempublikasikannya di media masing-masing; g. konferensi media, yakni kegiatan temu muka antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan media massa untuk menyampaikan informasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota tentang program kerja, kebijakan lembaga, tanggapan isu lembaga, temuan dugaan pelanggaran, tahapan pengawasan Pemilu, atau informasi lainya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada media; h. liputan dan/atau wawancara media, yakni kegiatan yang dilakukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengundang media massa untuk mewawancarai pimpinan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai isu aktual sesuai wilayah kerja masing-masing; i. lokakarya media, yakni program peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bagi kalangan media massa; j. temu media, yakni kegiatan temu muka antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan sejumlah media massa secara informal untuk menciptakan hubungan personal yang lebih intensif; k. tinjauan media, yakni kegiatan yang mengundang dan memfasilitasi media massa untuk mengikuti kegiatan dan kunjungan terkait pelaksanaan program kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing; l. ajang media, yakni program pemberian penghargaan dan apresiasi kepada media massa terhadap kontribusi liputan, pemberitaan, dan bentuk kerja sama lainnya yang menunjang perkembangan citra positif kelembagaan Bawaslu, yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; m. pemantauan media massa, yakni pemantauan pemberitaan di media cetak, media penyiaran elektronik, media dalam jaringan dan/atau media pemberitaan lainnya yang dapat dilaksanakan setiap hari kerja; dan/atau n. kegiatan lain yang berkaitan dengan hubungan media massa.

Bentuk kegiatan pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui: a. peliputan kegiatan kelembagaan; b. penulisan, penyuntingan, dan pengunggahan materi publikasi di saluran informasi resmi lembaga; c. publikasi kelembagaan; d. pendokumentasian hasil peliputan kegiatan kelembagaan; dan e. bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberitaan, publikasi dan dokumentasi.

Bentuk kegiatan pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui: a. peliputan kegiatan kelembagaan; b. penulisan, penyuntingan, dan pengunggahan materi publikasi di saluran informasi resmi lembaga; c. publikasi kelembagaan; d. pendokumentasian hasil peliputan kegiatan kelembagaan; dan e. bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberitaan, publikasi dan dokumentasi.

Kegiatan Pengelolaan media sosial kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui: a. perencanaan konten; b. penyiapan data; c. produksi konten; d. reviu dan persetujuan konten; e. penyebaran konten; f. pemantauan konten; g. evaluasi konten; dan h. kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan media sosial.

Perencanaan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan proses awal dalam rangkaian pengelolaan media sosial kelembagaan untuk menyusun kalender konten publikasi media sosial kelembagaan.

(1) Penyiapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan data dukung dalam pembuatan konten. (2) Penyiapan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi. (3) Unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan dan/atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan kepada Unit Kerja untuk kepentingan publikasi.

Produksi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan proses visualisasi konsep, petunjuk, dan ide menjadi sebuah rancangan konten media sosial kelembagaan.

(1) Reviu dan persetujuan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan proses reviu dan pemberian persetujuan terhadap kelaikan rancangan konten media sosial kelembagaan sebelum dipublikasikan. (2) Reviu dan persetujuan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui persetujuan Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada: a. tenaga ahli Bawaslu; b. pejabat struktural yang melaksanakan fungsi di bidang Kehumasan; atau c. pejabat fungsional yang ditunjuk, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penyebaran konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan proses mengunggah konten media sosial kelembagaan pada platform media sosial kelembagaan setelah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pemantauan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan proses memantau perkembangan konten setelah diunggah pada platform media sosial dan aplikasi perpesanan kelembagaan.

(1) Evaluasi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan proses mengukur dan menganalisis kinerja pengelolaan media sosial kelembagaan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

Kegiatan Pengelolaan media sosial kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui: a. perencanaan konten; b. penyiapan data; c. produksi konten; d. reviu dan persetujuan konten; e. penyebaran konten; f. pemantauan konten; g. evaluasi konten; dan h. kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan media sosial.

Perencanaan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan proses awal dalam rangkaian pengelolaan media sosial kelembagaan untuk menyusun kalender konten publikasi media sosial kelembagaan.

(1) Penyiapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan data dukung dalam pembuatan konten. (2) Penyiapan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi. (3) Unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan dan/atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan kepada Unit Kerja untuk kepentingan publikasi.

Produksi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan proses visualisasi konsep, petunjuk, dan ide menjadi sebuah rancangan konten media sosial kelembagaan.

(1) Reviu dan persetujuan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan proses reviu dan pemberian persetujuan terhadap kelaikan rancangan konten media sosial kelembagaan sebelum dipublikasikan. (2) Reviu dan persetujuan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui persetujuan Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada: a. tenaga ahli Bawaslu; b. pejabat struktural yang melaksanakan fungsi di bidang Kehumasan; atau c. pejabat fungsional yang ditunjuk, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penyebaran konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan proses mengunggah konten media sosial kelembagaan pada platform media sosial kelembagaan setelah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pemantauan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan proses memantau perkembangan konten setelah diunggah pada platform media sosial dan aplikasi perpesanan kelembagaan.

(1) Evaluasi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan proses mengukur dan menganalisis kinerja pengelolaan media sosial kelembagaan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

Pengelolaan data dukung Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui: a. permintaan data dukung kepada unit organisasi terkait; b. pengolahan data dukung; dan c. pengarsipan data dukung.

Pengelolaan data dukung Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui: a. permintaan data dukung kepada unit organisasi terkait; b. pengolahan data dukung; dan c. pengarsipan data dukung.

(1) Pelaksanaan bentuk kegiatan tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 dilakukan melalui manajemen tata kelola Kehumasan. (2) Manajemen tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. analisis situasi pengumpulan data dan fakta; b. strategi perencanaan dan program; c. implementasi tindakan dan komunikasi; dan d. evaluasi pengukuran hasil.

Analisis situasi pengumpulan data dan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. melakukan identifikasi kondisi aktual Kehumasan; dan/atau b. menganalisis unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Strategi perencanaan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara: a. memanfaatkan hasil penelitian kualitatif dan/atau kuantitatif tentang program Kehumasan; b. merumuskan masalah Kehumasan; c. menyusun formulasi tujuan dan strategi Kehumasan; d. membuat rincian dan rencana pelaksanaan program; e. menyusun rencana waktu pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya; f. menyusun rencana dan rincian anggaran program Kehumasan; dan/atau g. menyusun metode pemantauan dan evaluasi.

Implementasi tindakan dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara: a. rapat kerja Kehumasan; b. diskusi kelompok terpumpun; c. rapat koordinasi Kehumasan; d. rapat kerja teknis Kehumasan; e. hubungan dengan media; dan/atau f. metode lain yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan program Kehumasan.

Evaluasi pengukuran hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara: a. pengukuran masukan; b. pengukuran keluaran dan hasil; dan/atau c. pengukuran manfaat.

(1) Bawaslu menyusun manajemen krisis untuk setiap pelaksanaan bentuk kegiatan tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 dan manajemen tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Manajemen Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses sistematis yang meliputi pencegahan, persiapan, respon, dan pemulihan krisis untuk mengembalikan stabilitas, keberlangsungan, dan reputasi lembaga Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Manajemen krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditindaklanjuti dengan: a. mengidentifikasi dan klasifikasi situasi krisis; b. melakukan mekanisme respon cepat terhadap krisis; c. protokol komunikasi dengan media dan pemangku kepentingan; d. melakukan koordinasi antar unit kerja dalam merespon krisis; e. menggunakan media sosial dan saluran komunikasi lainnya dalam mengelola krisis; dan f. melakukan tindakan pasca-krisis untuk memulihkan citra lembaga. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(1) Manajemen krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikoordinasikan oleh Unit Kerja. (2) Pengoordinasian manajemen krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing tingkatan sesuai dengan substansi krisis yang terjadi. (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan: a. penyiapan bahan dukung; dan b. dukungan fasilitasi substansi, dalam pelaksanaan manajemen krisis tata kelola Kehumasan.

(1) Pengelola Kehumasan terdiri atas: a. pembina Kehumasan; b. penanggung jawab Kehumasan; c. koordinator pelaksana Kehumasan; dan d. pelaksana teknis Kehumasan. (2) Pengelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(1) Pengelola Kehumasan Bawaslu terdiri atas: a. pembina Kehumasan dijabat oleh Anggota Bawaslu yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan; b. penanggung jawab Kehumasan dijabat oleh kepala biro pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Kehumasan; c. koordinator pelaksana Kehumasan dijabat oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional melaksanakan fungsi Kehumasan; dan d. pelaksana teknis Kehumasan dijabat oleh pelaksana di Unit Kerja di Bawaslu. (2) Pengelola Kehumasan di Bawaslu Provinsi terdiri atas: a. pembina Kehumasan dijabat oleh anggota Bawaslu Provinsi yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan; b. penanggung jawab Kehumasan dijabat oleh kepala bagian atau pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi Kehumasan untuk Bawaslu Provinsi; c. koordinator pelaksana Kehumasan dijabat oleh kepala bagian, pejabat fungsional, dan/atau staf yang ditunjuk pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Kehumasan untuk Bawaslu Provinsi; dan d. pelaksana teknis Kehumasan dijabat oleh staf di unit kerja Kehumasan atau pelaksana Bawaslu Provinsi yang ditunjuk melaksanakan pelaksanaan teknis Kehumasan. (3) Pengelola Kehumasan di Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas: a. pembina Kehumasan dijabat oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan; b. penanggung jawab Kehumasan dijabat oleh kepala sekretariat atau koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; c. koordinator pelaksana Kehumasan dijabat oleh kepala subbagian yang melaksanakan fungsi Kehumasan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau staf yang ditunjuk; dan d. pelaksana teknis Kehumasan adalah staf di unit kerja Kehumasan atau staf Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditunjuk melaksanakan pelaksanaan teknis Kehumasan. (4) Koordinator Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang menyesuaikan dengan beban kerja dalam melaksanakan bentuk kegiatan tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 dan ketersediaan sumber daya manusia.

(1) Pembina Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a bertugas: a. MENETAPKAN kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan; b. memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan; c. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan; dan d. melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan. (2) Penanggung jawab Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b bertugas: a. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan; b. menyusun program dan anggaran Kehumasan; c. melakukan reviu dan otorisasi konten; dan d. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan. (3) Koordinator pelaksana Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c bertugas: a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan; dan b. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan. (4) Pelaksana Teknis Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d bertugas: a. mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan; dan b. melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan.

(1) Penanggung jawab Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berkoordinasi dengan pembina Kehumasan dan memiliki tanggung jawab atas setiap pelaksanaan tugas pengelola Kehumasan. (2) Koordinator pelaksana Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan pelaksana teknis Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) berkonsultasi kepada penanggung jawab Kehumasan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

(1) Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya tata kelola Kehumasan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

(1) Bawaslu melakukan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri terhadap pelaksanaan tata kelola Kehumasan. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan tata kelola Kehumasan. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terhadap pelaksanaan tata kelola Kehumasan. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara: a. koordinasi; b. supervisi; c. monitoring; d. evaluasi; dan e. asistensi.

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tata kelola Kehumasan dan manajemen tata kelola Kehumasan kepada Bawaslu secara berjenjang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan periodik; dan b. laporan akhir. (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan yang disampaikan 3 (tiga) bulan sekali. (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. (5) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan laporan tematik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang.

(1) Bawaslu dapat melaksanakan survei layanan Kehumasan dan/atau survei jenama lembaga untuk mendukung pelaksanaan tata kelola Kehumasan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Survei layanan Kehumasan dan/atau survei jenama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. swakelola; atau b. kerja sama dengan lembaga yang memiliki keahlian di bidang survei layanan publik. (3) Survei layanan Kehumasan dan/atau survei jenama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan tata kelola Kehumasan dan manajemen tata kelola Kehumasan. (4) Survei layanan Kehumasan dan/atau survei jenama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan terhadap pelaksanaan tata kelola Kehumasan Bawaslu dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada mata anggaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pemberian dukungan pelaksanaan tata kelola Kehumasan. (2) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri melaksanakan tata kelola Kehumasan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Tata kelola Kehumasan panitia pengawas Pemilu kecamatan dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2024 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Œ Ѽ RAHMAT BAGJA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж