Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2022 tentang PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM

PERBAN Nomor 8 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. 7. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan. 8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. 9. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD. 10. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai Warga Negara. 11. Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. 12. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. 13. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 14. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh. 15. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh. 16. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau sebutan lain. 17. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lain. 18. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 19. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. 20. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di INDONESIA yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu. 21. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 22. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi, termasuk Komisi Independen Pemilu Provinsi Aceh. 23. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disebut disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, termasuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh. 24. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 25. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. 26. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. 27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 28. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. 29. Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. 30. Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan Pelanggaran Pemilu. 31. Pelanggaran Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. 32. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. 33. Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjiikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. 34. Temuan adalah dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. 35. Laporan adalah dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang punya hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. 36. Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu yang selanjutnya disebut Investigasi adalah serangkaian tindakan Pengawas Pemilu untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dan fakta guna membuat terang dugaan Pelanggaran Pemilu. 37. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pasal 4

Koreksi

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang. (3) Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan. (4) Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS.

Pasal 5

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 6

Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu. (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyampaikan Laporan dapat mewakilkan kepada pihak yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus.

Pasal 8

Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: a. Partai Politik Peserta Pemilu; b. Calon Anggota DPR; c. Calon Anggota DPD; d. Calon Anggota DPRD Provinsi; e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; f. Pasangan Calon; g. tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; h. KPU; i. KPU Provinsi; j. KPU Kabupaten/Kota; k. PPK; l. PPLN; m. PPS; n. KPPS; dan/atau o. KPPSLN.

Pasal 9

(1) Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari: a. Temuan; atau b. Laporan yang telah dilakukan kajian awal dan merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. (2) Tata cara penetapan Temuan dan penyampaian Laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 10

Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang telah memenuhi syarat formal dan materiel diregistrasi dengan cara: a. mencatat Temuan atau Laporan dalam buku register Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; b. memberikan nomor Temuan atau Laporan sesuai dengan Formulir Model ADM.NRL yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan c. menerbitkan berita acara sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-REG yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

(1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan. (2) Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat menjalankan tugas, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan Temuan kepada Bawaslu.

Pasal 12

Pasal 36

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan dengan menyusun putusan sesuai dengan Formulir Model ADM.PUTUSAN yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan berdasarkan rapat pleno. (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 37

Pasal 38

(1) Salinan putusan disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan dibacakan. (2) Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dimuat dalam laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Status penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu diumumkan di laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Formulir Model ADM.STATUS yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 39

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan putusan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai wilayahnya masing- masing.

Pasal 44

Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 45

(1) Pelapor/penemu dan/atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kecuali putusan pemeriksaan acara cepat. (2) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Bawaslu sesuai dengan Formulir Model ADM.KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini serta melampirkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan dibacakan.

Pasal 46

(1) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berisi alasan permintaan koreksi dan hal yang diminta untuk dikoreksi. (2) Alasan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan. (4) Bawaslu menerbitkan tanda terima permintaan koreksi sesuai dengan Formulir Model ADM.TT-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan: a. 1 (satu) rangkap untuk Pelapor/penemu atau Terlapor; dan b. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Pasal 47

Bawaslu melakukan registrasi permintaan koreksi dengan cara: a. mencatat permintaan koreksi dalam buku register permintaan koreksi; b. memberikan nomor permintaan koreksi sesuai dengan Formulir Model ADM.NRL yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan c. menerbitkan berita acara sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-REG.KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 48

(1) Bawaslu menyampaikan pemberitahuan kepada Pelapor/penemu atau Terlapor paling lama 1 (satu) Hari setelah permintaan koreksi diregister. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan kepada Pelapor/penemu atau Terlapor untuk membuat dan menyampaikan jawaban atas permintaan koreksi. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai salinan permintaan koreksi sesuai dengan Formulir Model ADM.KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi. (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Formulir Model ADM.SP-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 49

(1) Pelapor/penemu atau Terlapor menyampaikan jawaban sebanyak 1 (satu) rangkap sesuai dengan Formulir Model ADM.JAWABAN-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 2 (dua) Hari setelah Pelapor/penemu atau Terlapor menerima pemberitahuan. (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi ke Bawaslu.

Pasal 50

Dalam hal permintaan koreksi disampaikan melebihi tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Bawaslu menyatakan permintaan koreksi tidak dapat diterima sesuai dengan Formulir Model ADM.PUTUSAN-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 51

(1) Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah permintaan koreksi diregister oleh Bawaslu. (2) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi dibuat dalam bentuk putusan koreksi berdasarkan rapat pleno sesuai dengan Formulir Model ADM.PUTUSAN-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Putusan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.

Pasal 52

Putusan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas: a. menerima permintaan koreksi; b. menolak permintaan koreksi; atau c. permintaan koreksi tidak dapat diterima.

Pasal 53

(1) putusan koreksi disampaikan kepada Pelapor/penemu atau Terlapor melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Salinan putusan koreksi diumumkan pada laman resmi Bawaslu. (3) Status penyelesaian permintaan koreksi diumumkan sesuai dengan Formulir Model ADM.STL-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 54

Dalam hal terdapat permintaan koreksi, pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditunda sampai diterbitkannya putusan koreksi oleh Bawaslu.

BAB Kelima

Temuan dan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Secara Nasional

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu serta terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pengawasannya melalui keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu. (2) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, hasil pengawasan tersebut dapat dijadikan Temuan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat diatasnya untuk diperiksa, dikaji, dan diputus. (3) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis. (4) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut.

BAB Keenam

Pemeriksaan

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan oleh majelis pemeriksa. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota Majelis pemeriksa; dan b. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis pemeriksa. (3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh: a. sekretaris pemeriksa; dan b. asisten pemeriksa.

Pasal 14

(1) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a berasal dari pejabat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menandatangani berita acara dalam setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-SP yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perisalah. (4) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. (5) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun risalah sidang dalam setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan Formulir Model ADM.RISALAH yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

(1) Asisten pemeriksa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota berasal dari pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan materi selama proses pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pasal 16

Majelis pemeriksa, sekretaris pemeriksa dan asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan perisalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

BAB 1

Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

(1) Sidang pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa paling sedikit 2 (dua) orang. (2) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu; b. jawaban Terlapor; c. pembuktian; d. kesimpulan; dan e. pembacaan putusan.

Pasal 18

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meminta kehadiran Pelapor/penemu dan Terlapor dalam sidang pemeriksaan. (2) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dan Terlapor dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus.

Pasal 19

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan secara tertulis kepada Pelapor/penemu dan Terlapor paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jadwal sidang pemeriksaan pertama. (2) Surat pemberitahuan kepada Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan formulir Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi. (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi. (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan Formulir Model ADM.SPS yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

(1) Dalam hal Pelapor/penemu dan/atau Terlapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kedua kepada Pelapor/penemu dan/atau Terlapor untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya. (2) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Pelapor/penemu tidak hadir, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tetap melanjutkan pemeriksaan dengan agenda jawaban Terlapor. (3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tetap melanjutkan pemeriksaan dengan agenda pembacaan Temuan atau Laporan. (4) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Pelapor/penemu dan Terlapor tetap tidak hadir, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tetap melanjutkan sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan putusan.

Pasal 21

(1) Pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan pada sidang pemeriksaan pertama. (2) Sebelum membacakan Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor/penemu dapat mengajukan perbaikan materi Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. (3) Perbaikan Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disampaikan sebanyak 1 (satu) kali sebelum Terlapor menyampaikan jawaban atas Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. (4) Selain menyampaikan perbaikan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelapor/penemu dapat menyampaikan perbaikan tambahan. (5) Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan: a. permintaan dari Pelapor/penemu kepada majelis pemeriksa; dan/atau b. catatan yang disampaikan oleh majelis pemeriksa. (6) Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan setelah pembacaan materi Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. (7) Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terkait dengan kekeliruan penulisan yang tidak mengubah pokok materi Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pasal 22

(1) Majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan bukti paling lambat pada agenda jadwal sidang berikutnya. (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) rangkap sesuai dengan Formulir Model ADM.JAWABAN yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan in. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk surat disampaikan kepada majelis pemeriksa sebanyak 1 (satu) rangkap. (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk elektronik disimpan dalam media penyimpanan data elektronik dan disampaikan kepada majelis pemeriksa. (5) Setelah materi jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Terlapor dapat menyampaikan perbaikan terhadap jawaban yang disampaikan. (6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terkait dengan kekeliruan penulisan yang tidak mengubah pokok materi jawaban Terlapor.

Pasal 23

(1) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan oleh majelis pemeriksa setelah Terlapor menyampaikan jawaban. (2) Alat bukti dalam pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. surat atau tulisan; b. dokumen elektronik; c. keterangan ahli; d. keterangan saksi; e. keterangan Pelapor/penemu dan Terlapor; dan/atau f. pengetahuan majelis pemeriksa.

Pasal 24

(1) Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu; b. laporan hasil investigasi penanganan Pelanggaran Pemilu; dan/atau c. dokumen tertulis yang relevan dengan fakta. (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Pengawas Pemilu yang melakukan pengawasan kepada majelis pemeriksa. (3) Laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal diperlukan untuk kebutuhan pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. (4) Laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pelaksana investigasi kepada majelis pemeriksa. (5) Dokumen tertulis yang relevan dengan fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan dalam sidang pemeriksaan oleh para pihak. (6) Ketentuan mengenai investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan tersendiri.

Pasal 25

Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 26

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c merupakan keterangan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Pasal 27

Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pasal 28

Keterangan Pelapor/penemu dan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e merupakan keterangan Pelapor/penemu atau Terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pasal 29

Pengetahuan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f merupakan hal yang oleh majelis pemeriksa diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 30

(1) Selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), majelis pemeriksa dalam tahapan pembuktian dapat menghadirkan lembaga terkait dan/atau pihak terkait untuk dimintai keterangan yang diperlukan pada sidang pemeriksaan. (2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga atau badan yang berdasarkan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya perlu didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan. (3) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan sesuai dengan kewenangan lembaganya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk. (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap pokok Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. (5) Keterangan lembaga dan/atau pihak terkait dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

Pasal 31

(1) Saksi dan ahli wajib diambil sumpah sebelum memberikan keterangan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d. (2) Setelah diambil sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi dan ahli menandatangani berita acara pengambilan sumpah sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-SUMPAH yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 32

Majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pelapor/penemu dan Terlapor untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli, lembaga terkait, dan/atau pihak terkait.

Pasal 33

(1) Majelis pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan setempat dalam hal terdapat alat bukti yang tidak dapat dihadirkan dalam sidang pemeriksaan. (2) Majelis pemeriksa memberitahukan dan mengundang Pelapor/penemu dan Terlapor dalam sidang pemeriksaan untuk hadir dalam pemeriksaan setempat. (3) Dalam hal Pelapor/penemu dan/atau Terlapor tidak hadir dalam pemeriksaan setempat, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan setempat tanpa dihadiri oleh Pelapor/penemu dan/atau Terlapor. (4) Hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-PST yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 34

Majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pelapor/penemu dan Terlapor untuk dapat menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d secara tertulis atau lisan setelah melakukan pembuktian.

Pasal 35

(1) Dalam keadaan tertentu, sidang pemeriksaan terhadap Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dapat dilaksanakan secara daring. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kondisi geografis; b. faktor keamanan; c. ketersediaan sarana dan prasarana; d. bencana alam; dan/atau e. bencana nonalam. (3) Dalam melaksanakan sidang pemeriksaan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota: a. menginformasikan kepada para pihak dalam surat panggilan sidang bahwa pemeriksaan dilakukan secara daring; b. memastikan jaringan dan teknologi yang memadai untuk dilakukan perekaman secara audiovisual; dan c. memeriksa identitas para pihak yang hadir dalam sidang pemeriksaan secara daring.

BAB 2

Sidang Pemeriksaan

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c merupakan keterangan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pengetahuan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f merupakan hal yang oleh majelis pemeriksa diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pelapor/penemu dan Terlapor untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli, lembaga terkait, dan/atau pihak terkait.

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB 2

Objek

Pasal 41

Koreksi

(1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas: a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu; b. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan c. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. (2) Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye di tempat kejadian. (3) Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu di tempat kejadian. (4) Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Panwaslu LN melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di TPS luar negeri.

Pasal 42

(1) Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu. (2) Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat mengesampingkan ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 35.

Pasal 43

(1) Pemeriksaan acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN, sebagai penemu mencatatkan hasil pengawasannya dan meminta keterangan Terlapor; b. dalam hal dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Laporan maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN, meminta keterangan Pelapor dan Terlapor; c. menguraikan peristiwa dan analisa hukum; dan d. memutus. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN menuangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai putusan dalam Formulir Model ADM.ACARA CEPAT yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Formulir Model ADM.ACARA CEPAT yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini ditandatangani oleh anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN yang melakukan penyelesaian di tempat kejadian. (4) Formulir Model ADM.ACARA CEPAT yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap diserahkan masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pelapor, 1 (satu) rangkap untuk Terlapor, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip. (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno.

BAB Kesembilan

Koreksi

Pasal 44

Koreksi

Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 45

Koreksi

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Putusan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas: a. menerima permintaan koreksi; b. menolak permintaan koreksi; atau c. permintaan koreksi tidak dapat diterima.

Pasal 53

Pasal 54

Dalam hal terdapat permintaan koreksi, pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditunda sampai diterbitkannya putusan koreksi oleh Bawaslu.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM

Pasal 55

Koreksi

(1) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan merekomendasikan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 56

Koreksi

(1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas: a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.

Pasal 57

Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 58

Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu.

Pasal 59

Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas: a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan e. Pasangan Calon.

Pasal 60

(1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi atau mewakili Pelapor atau Terlapor dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. (2) Penunjukan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus.

Pasal 61

(1) Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berasal dari: a. Temuan; atau b. Laporan yang telah dilakukan kajian awal dan merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. (2) Tata cara penetapan Temuan dan penyampaian Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 62

(1) Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota atau penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara. (2) Dalam hal terdapat Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan dan penghitungan suara, Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan menggunakan mekanisme penanganan Pelanggaran Pemilu lainnya.

Pasal 63

Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) yang telah memenuhi syarat formal dan materiel diregistrasi dengan cara: a. mencatat Temuan atau Laporan dalam buku register Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; b. memberikan nomor Temuan atau Laporan sesuai dengan Formulir Model ADM.NRL yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan c. menerbitkan berita acara sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-REG yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 64

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM oleh calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bawaslu untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 65

(1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilakukan oleh majelis pemeriksa. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua Bawaslu sebagai Ketua merangkap anggota majelis pemeriksa; dan b. Anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa. (3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 66

(1) Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM oleh calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua Bawaslu sebagai Ketua merangkap anggota majelis pemeriksa; b. Anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa; dan c. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi sebagai anggota majelis pemeriksa. (3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 67

(1) Ketentuan mengenai pemeriksaan Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, kecuali terhadap jumlah majelis dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan. (2) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh majelis pemeriksa paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri 1 (satu) orang berasal dari Bawaslu dan 2 (orang) berasal dari Bawaslu Provinsi.

Pasal 68

(1) Bawaslu memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi. (2) Bawaslu memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. (3) Bawaslu menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan dengan menyusun putusan sesuai dengan Formulir Model ADM.PUTUSAN yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat pleno. (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.

Pasal 69

Pasal 70

(1) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor/penemu, Terlapor, dan KPU paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan dibacakan. (2) Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dimuat dalam laman resmi Bawaslu. (3) Status penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM diumumkan di laman resmi Bawaslu sesuai dengan Formulir Model ADM.STATUS yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 71

Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang dilaksanakan oleh KPU.

BAB Keempat

Temuan dan Laporan

Pasal 61

Koreksi

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

BAB Keenam

Putusan

Pasal 68

Koreksi

Pasal 69

(1) Putusan Bawaslu atas Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menyatakan: a. terbukti; atau b. tidak terbukti. (2) Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, majelis pemeriksa menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon. (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat amar putusan: a. menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif; b. menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; c. memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan terlapor sebagai calon anggota DPR/DPD atau Pasangan Calon; d. memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk membatalkan Terlapor sebagai calon anggota DPRD Provinsi; dan/atau e. memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan Terlapor sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat amar putusan: a. menyatakan Terlapor sebagai calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; atau b. menyatakan Terlapor sebagai calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 70

Pasal 71

Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang dilaksanakan oleh KPU.

(1) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atas Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas: a. terbukti; atau b. tidak terbukti. (2) Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pemilu. (3) Dalam hal putusan berupa putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, amar putusan memuat: a. menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; b. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, atau KPPSLN untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; d. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota agar Terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaran Pemilu; dan/atau e. memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG mengenai Pemilu. (4) Dalam hal putusan berupa putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, amar putusan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2022 tentang PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20