Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter

PERBAN Nomor 11 Tahun 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan Moneter adalah kebijakan Bank INDONESIA yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah. 2. Pengendalian Moneter adalah langkah Bank INDONESIA dalam menjalankan tugas MENETAPKAN dan melaksanakan Kebijakan Moneter melalui pengelolaan suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas. 3. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. 4. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri. 5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 7. Operasi Moneter adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank INDONESIA untuk Pengendalian Moneter. 8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank INDONESIA dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter. 9. Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank INDONESIA kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank INDONESIA untuk Operasi Moneter. 10. Dana Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing. 11. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai rekening giro di Bank INDONESIA. 12. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai Rekening Giro di Bank INDONESIA. 13. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai Rekening Giro di Bank INDONESIA. 14. Sistem Bank INDONESIA-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. 15. Dana Bank INDONESIA-Fast Payment yang selanjutnya disebut Dana BI-FAST adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada Bank INDONESIA-Fast Payment untuk melakukan setelmen dana. 16. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS. 17. Peserta Operasi Moneter adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank INDONESIA untuk dapat mengikuti Operasi Moneter.

BAB III

KERANGKA KERJA PENGENDALIAN MONETER

Pasal 9

Koreksi

(1) Bank INDONESIA melaksanakan Pengendalian Moneter untuk mencapai sasaran operasional suku bunga dan mengarahkan nilai tukar rupiah agar bergerak stabil. (2) Sasaran operasional suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight dan struktur suku bunga di pasar uang. (3) Suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikendalikan agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank INDONESIA. (4) Struktur suku bunga di pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan agar sejalan dengan arah Kebijakan Moneter.

Pasal 10

Pengendalian Moneter berdasarkan prinsip syariah dilaksanakan untuk memengaruhi likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 11

Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bank INDONESIA menggunakan instrumen Pengendalian Moneter yang terdiri atas: a. Operasi Moneter di pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi; dan b. pengaturan GWM dalam rupiah dan valuta asing.

Pasal 12

(1) Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas: a. Operasi Moneter rupiah; dan b. Operasi Moneter valuta asing. (2) Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan transaksi Operasi Moneter melalui Bank INDONESIA. (3) Selain Operasi Moneter melalui Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Operasi Moneter dapat dilaksanakan dengan transaksi Operasi Moneter melalui market.

Pasal 13

Bank INDONESIA MENETAPKAN instrumen transaksi Operasi Moneter melalui Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan instrumen transaksi Operasi Moneter melalui market sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 14

(1) Kebijakan prinsipil dan strategis dalam Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Dewan Gubernur. (2) Penetapan kebijakan prinsipil dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Dewan Gubernur.

Pasal 15

(1) Proses Pengendalian Moneter meliputi: a. perumusan; b. pelaksanaan; c. pelaporan dan pengawasan; d. koordinasi dan sinergi; dan e. akuntabilitas dan transparansi. (2) Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kontinu.

BAB V

PELAKSANAAN PENGENDALIAN MONETER

Pasal 21

Koreksi

Operasi Moneter rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. OPT rupiah; dan b. Standing Facilities.

Pasal 22

Koreksi

Pelaksanaan Operasi Moneter rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menggunakan rupiah digital sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai mata uang.

Pasal 32

(1) Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (2) Pelaksanaan Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan rupiah digital sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai mata uang.

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bank INDONESIA MENETAPKAN: a. jenis dan karakteristik instrumen Operasi Moneter valuta asing; dan b. harga yang digunakan dalam Operasi Moneter valuta asing. (2) Instrumen Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penerbitan surat berharga Bank INDONESIA; b. transaksi repo (repurchase agreement) dan/atau reverse repo surat berharga; c. penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA; d. transaksi pembelian dan/atau penjualan valuta asing; dan/atau e. transaksi lain di pasar uang dan pasar valuta asing. (3) Operasi Moneter valuta asing dilaksanakan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan. (4) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengarahkan nilai tukar rupiah agar bergerak stabil.

Pasal 34

Dalam melaksanakan Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bank INDONESIA dapat: a. MENETAPKAN persyaratan transaksi Operasi Moneter valuta asing; b. melakukan early redemption atau early termination atas instrumen Operasi Moneter valuta asing; c. menggunakan surat berharga yang dimiliki oleh pihak lain dalam Operasi Moneter valuta asing; dan/atau d. melaksanakan transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam Operasi Moneter valuta asing berdasarkan perjanjian kerja sama keuangan internasional.

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan transaksi Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Peserta Operasi Moneter dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA wajib memenuhi: a. kewajiban penggunaan underlying dalam transaksi Operasi Moneter valuta asing tertentu; dan/atau b. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. kewajiban membayar.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 71

Bank INDONESIA berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengambil kebijakan tertentu mengenai pelaksanaan Pengendalian Moneter dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Bank INDONESIA dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul akibat keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar dalam pelaksanaan Pengendalian Moneter.

BAB Kesatu

Operasi Moneter Rupiah

Pasal 21

Koreksi

Operasi Moneter rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. OPT rupiah; dan b. Standing Facilities.

Pasal 22

Koreksi

Pelaksanaan Operasi Moneter rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menggunakan rupiah digital sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai mata uang.

Pasal 23

OPT rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan untuk mengelola likuiditas di pasar uang dalam mata uang rupiah dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas.

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan OPT rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bank INDONESIA MENETAPKAN: a. jenis dan karakteristik instrumen OPT rupiah; dan b. harga yang digunakan dalam OPT rupiah. (2) Instrumen OPT rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penerbitan surat berharga Bank INDONESIA; b. pembelian dan penjualan surat berharga secara jual putus (outright) di pasar sekunder; c. transaksi repo (repurchase agreement) dan/atau reverse repo surat berharga; d. penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA; dan e. transaksi lain di pasar uang. (3) OPT rupiah dilaksanakan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan. (4) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk: a. mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank INDONESIA; dan b. mengarahkan struktur suku bunga di pasar uang agar sejalan dengan arah Kebijakan Moneter.

Pasal 25

Dalam melaksanakan OPT rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bank INDONESIA dapat: a. MENETAPKAN persyaratan transaksi OPT rupiah; b. melakukan early redemption atau early termination atas instrumen OPT rupiah; dan/atau c. menggunakan surat berharga yang dimiliki oleh pihak lain dalam OPT rupiah.

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan transaksi OPT rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Peserta Operasi Moneter dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA wajib memenuhi: a. pembatasan transaksi surat berharga Bank INDONESIA di pasar sekunder; dan/atau b. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. kewajiban membayar. Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut mengenai OPT rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

OPT Rupiah

Pasal 23

Koreksi

OPT rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan untuk mengelola likuiditas di pasar uang dalam mata uang rupiah dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas.

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

Standing Facilities sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan untuk menjaga kecukupan likuiditas Peserta Operasi Moneter pada akhir hari.

Pasal 29

(1) Standing Facilities dilaksanakan dengan cara: a. penyediaan dana dalam rupiah; dan b. penempatan dana dalam rupiah. (2) Standing Facilities sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap hari kerja. (3) Standing Facilities sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jangka waktu 1 (satu) hari kerja atau jangka waktu lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 30

Dalam melaksanakan Standing Facilities sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bank INDONESIA MENETAPKAN: a. jenis dan karakteristik instrumen Standing Facilities; dan b. harga yang digunakan dalam Standing Facilities, sebagai bagian dari Kebijakan Moneter.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standing Facilities sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Kedua

Operasi Moneter Valuta Asing

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara

Pasal 42

Koreksi

(1) Operasi Moneter melalui Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diikuti oleh: a. Bank; dan/atau b. pihak lain, yang telah disetujui oleh Bank INDONESIA sebagai Peserta Operasi Moneter. (2) Operasi Moneter melalui market sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diikuti oleh Peserta Operasi Moneter yang berperan sebagai: a. dealer utama; b. agent bank; c. Bank appointed cross currency dealer; dan/atau d. pendukung lain dalam pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

Pasal 43

Bank INDONESIA MENETAPKAN kriteria Peserta Operasi Moneter yang dapat mengikuti Operasi Moneter melalui market sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Pasal 44

(1) Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN instrumen Operasi Moneter yang dapat diikuti Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 secara langsung dan/atau tidak langsung melalui lembaga perantara. (2) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan penawaran transaksi Operasi Moneter untuk dan atas nama Peserta Operasi Moneter.

Pasal 45

Lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas: a. perusahaan pialang di pasar uang dan pasar valuta asing yang sudah memperoleh izin usaha dari Bank INDONESIA; dan b. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 47

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN persyaratan bagi Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang mengikuti transaksi Operasi Moneter. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kesiapan infrastruktur; b. kesiapan sumber daya manusia; dan c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 48

(1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara melakukan langkah strategis dan mendasar serta berdampak pada hubungan operasional dengan Bank INDONESIA di bidang moneter, Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara harus tetap memenuhi persyaratan untuk mengikuti transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2). (2) Bank INDONESIA dapat melakukan pembatasan kepada Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara yang sedang dalam proses perubahan terkait langkah strategis dan mendasar.

Pasal 49

(1) Peserta Operasi Moneter atau lembaga perantara wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA dalam hal: a. terdapat perubahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan persyaratan untuk mengikuti transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; dan/atau b. terdapat perubahan data dan/atau informasi terkait langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA mengenai perizinan terpadu Bank INDONESIA melalui front office perizinan. (3) Peserta Operasi Moneter atau lembaga perantara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pembatasan keikutsertaan dalam transaksi Operasi Moneter.

Pasal 50

(1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter berupa Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a merupakan bank perantara, Bank INDONESIA MENETAPKAN persyaratan mengikuti transaksi Operasi Moneter. (2) Persyaratan bagi bank perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2). (3) Bank perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti transaksi Operasi Moneter setelah seluruh kewajiban terkait Operasi Moneter Bank asal diselesaikan dan/atau dialihkan kepada bank perantara.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mengikuti Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 2

Persyaratan Mengikuti Transaksi Operasi Moneter

Pasal 47

Koreksi

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mengikuti Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 52

Dalam melaksanakan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bank INDONESIA MENETAPKAN infrastruktur Operasi Moneter yang digunakan oleh Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara berupa: a. sarana yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter; b. sarana penatausahaan surat berharga Bank INDONESIA; dan c. infrastruktur pendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter, yang mengikuti perkembangan teknologi.

Pasal 53

(1) Sarana yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mencakup: a. sarana transaksi; b. sarana penyelesaian transaksi; dan c. sarana lain yang ditetapkan Bank INDONESIA. (2) Sarana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan oleh: a. Bank INDONESIA; dan/atau b. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 54

(1) Sarana penatausahaan surat berharga Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi surat berharga Bank INDONESIA. (2) Sarana penatausahaan surat berharga Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA yang dilakukan tanpa warkat. (3) Dalam mendukung pelaksanaan penatausahaan surat berharga Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat menunjuk pihak lain yang memenuhi persyaratan. (4) Bank INDONESIA dapat mencabut penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 55

(1) Infrastruktur pendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c mencakup infrastruktur untuk monitoring data transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dikelola Bank INDONESIA dan/atau infrastruktur pendukung lain. (2) Peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing wajib melakukan koneksi infrastruktur yang digunakan dalam transaksi tersebut dengan sistem monitoring transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dikelola Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bank INDONESIA MENETAPKAN cakupan, jenis, dan nilai transaksi yang dipantau secara langsung dan seketika (real time) melalui sistem monitoring transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dikelola Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Peserta Operasi Moneter yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 3

Infrastruktur Operasi Moneter

Pasal 52

Koreksi

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 57

(1) Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 atau lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dihentikan keikutsertaannya dalam Operasi Moneter berdasarkan: a. inisiatif sendiri; atau b. penetapan Bank INDONESIA. (2) Penghentian keikutsertaan dalam Operasi Moneter berdasarkan inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter atau lembaga perantara kepada Bank INDONESIA untuk memperoleh persetujuan. (3) Penghentian keikutsertaan dalam Operasi Moneter berdasarkan penetapan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bank INDONESIA dengan pertimbangan Peserta Operasi Moneter atau lembaga perantara: a. tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mengikuti Operasi Moneter; dan/atau b. dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian keikutsertaan dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

Pelaksanaan Transaksi Operasi Moneter

Pasal 58

Koreksi

Transaksi Operasi Moneter dilakukan pada hari kerja dan dalam window time transaksi Operasi Moneter yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 59

Koreksi

(1) Transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau nonlelang. (2) Transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti Peserta Operasi Moneter secara langsung dan/atau tidak langsung melalui lembaga perantara.

Pasal 60

(1) Dalam pelaksanaan transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi yang diajukan. (2) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mengajukan penawaran transaksi tidak dapat membatalkan penawarannya. (3) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tata cara dan persyaratan pengajuan penawaran transaksi Operasi Moneter yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Dalam hal Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara tidak memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran transaksi yang telah diajukan akan ditolak dan/atau tidak diproses oleh Bank INDONESIA.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 62

(1) Untuk penyelesaian transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Peserta Operasi Moneter wajib: a. menyediakan dana yang cukup di Rekening Giro Rupiah; b. menyediakan surat berharga yang cukup pada rekening surat berharga di Bank INDONESIA atau lembaga kustodian yang ditetapkan Bank INDONESIA; c. menyediakan dana yang cukup di Rekening Giro Valas; dan/atau d. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening Bank INDONESIA di Bank koresponden, guna memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Operasi Moneter. (2) Dalam hal Peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi Operasi Moneter dimaksud: a. dinyatakan batal; atau b. tetap harus diselesaikan, sesuai dengan jenis instrumen Operasi Moneter. (3) Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; dan/atau c. penghentian sementara untuk mengikuti transaksi Operasi Moneter.

Pasal 63

Untuk penyelesaian transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Bank INDONESIA melakukan pendebitan: a. Rekening Giro di Bank INDONESIA; dan/atau b. rekening surat berharga di Bank INDONESIA dan/atau lembaga kustodian, milik peserta Operasi Moneter.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

Kewajiban Pemenuhan GWM

Pasal 65

Koreksi

(1) BUK, BUS, dan UUS wajib memenuhi GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b secara: a. harian; dan b. rata-rata. (2) Dalam hal BUK, BUS, dan UUS melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b secara: a. harian bagi BUK, BUS dan UUS; dan b. rata-rata bagi BUK. (3) Pemenuhan GWM oleh BUK, BUS, dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. pemenuhan GWM dalam rupiah dilakukan melalui penempatan dana pada Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; b. pemenuhan GWM dalam valuta asing dilakukan melalui penempatan dana pada Rekening Giro Valas di sistem akunting Bank INDONESIA; dan c. penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b oleh BUS dan UUS dilakukan dengan menggunakan akad wadi’ah yad amanah khusus. (4) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap hari pada saat Bank INDONESIA menyelenggarakan Sistem BI-RTGS. (5) BUK, BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemenuhan GWM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 66

(1) Pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK, BUS, dan UUS dapat diberikan pelonggaran yang ditetapkan Bank INDONESIA berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Ketentuan pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA.

Pasal 67

(1) Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUK, BUS, dan UUS dalam rupiah selama periode laporan tertentu. (2) Besaran persentase GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BUK secara: a. harian sebesar 0% (nol persen); dan b. rata-rata sebesar 9% (sembilan persen). (3) Besaran persentase GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BUS dan UUS secara: a. harian sebesar 0% (nol persen); dan b. rata-rata sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). (4) Kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUK, BUS, dan UUS dalam valuta asing selama periode laporan tertentu. (5) Besaran persentase GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi BUK secara: a. harian sebesar 2% (dua persen); dan b. rata-rata sebesar 2% (dua persen). (6) Besaran persentase GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi BUS dan UUS secara harian sebesar 1% (satu persen). (7) Penyesuaian besaran persentase kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara penghitungan DPK BUK, BUS, dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DPK BUK, BUS, dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 68

(1) BUK yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat diberikan remunerasi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah. (2) BUS dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat diberikan insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah. (3) Remunerasi GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga tertentu. (4) Insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela oleh Bank INDONESIA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian remunerasi GWM dan insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 2

Besaran Kewajiban dan Remunerasi GWM

Pasal 67

Koreksi

Pasal 68

Pasal 69

(1) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku juga bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar berupa: a. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing untuk pertama kali; b. penggabungan atau peleburan; c. pemisahan UUS dari BUK; d. perubahan kegiatan usaha; dan/atau e. langkah strategis dan mendasar lain. (2) Pemenuhan GWM kepada BUK dan BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan pelonggaran tertentu yang ditetapkan Bank INDONESIA berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan GWM bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelonggaran atas pemenuhan kewajiban GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 70

(1) Dalam hal BUK menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau BUS menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah: a. besaran kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau b. besaran kewajiban GWM dalam valuta asing secara harian dan rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) dan ayat (6), dipenuhi seluruhnya secara harian. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban GWM oleh BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dan BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan Pengendalian Moneter, Bank INDONESIA memperoleh, memproses, dan mendiseminasi data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan perumusan dan pelaksanaan Pengendalian Moneter, komitmen nasional dan internasional, serta penyediaan data dan informasi bagi publik. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui: a. penyelenggaraan survei; b. pemerolehan data, informasi, laporan, keterangan, dan penjelasan dari pihak terkait; dan/atau c. pemerolehan data dan informasi dari dan/atau melakukan pertukaran data dan informasi dengan otoritas dan/atau kementerian dan lembaga terkait. (3) Pemrosesan dan diseminasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Ketentuan mengenai perolehan, pemrosesan, dan diseminasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA mengenai kebijakan data dan informasi Bank INDONESIA.

Pasal 75

(1) Dalam pelaksanaan Pengendalian Moneter, Peserta Operasi Moneter, lembaga perantara, Bank yang memiliki kewajiban GWM dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank INDONESIA wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA. (2) Peserta Operasi Moneter, lembaga perantara, Bank yang memiliki kewajiban GWM dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank INDONESIA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; dan/atau c. sanksi administratif lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 76

(1) Dalam pelaksanaan Pengendalian Moneter, Bank INDONESIA melakukan pengawasan yang mencakup: a. pengawasan tidak langsung; dan b. pemeriksaan. (2) Pengawasan Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memantau dan mengidentifikasi risiko; b. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan; dan/atau c. memantau hal lainnya terkait pelaksanaan Pengendalian Moneter. (3) Pengawasan Pengendalian Moneter dalam pelaksanaan Operasi Moneter dilakukan terhadap pihak yang terdiri atas: a. Peserta Operasi Moneter; b. lembaga perantara; dan/atau c. pihak lain yang ditetapkan atau ditunjuk Bank INDONESIA untuk mendukung pelaksanaan Operasi Moneter. (4) Pengawasan Pengendalian Moneter dalam pengaturan GWM dilakukan terhadap pihak yang terdiri atas BUK, BUS, dan UUS.

Pasal 77

(1) Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) wajib: a. menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank INDONESIA; dan b. bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank INDONESIA. (2) Data, informasi dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 78

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) wajib: a. memberikan: 1. dokumen dan/atau data yang diminta; 2. informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis; 3. akses terhadap sistem informasi; dan/atau 4. hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan; dan b. bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank INDONESIA.

Pasal 79

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, Bank INDONESIA dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan. (2) Penugasan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dan atas nama Bank INDONESIA. (3) Pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

Pasal 80

(1) Berdasarkan hasil pengawasan Pengendalian Moneter terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam 76 ayat (3) dan ayat (4), Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pengendalian Moneter. (2) Bank INDONESIA dapat menyampaikan tembusan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada otoritas terkait.

Pasal 81

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, dan Pasal 79 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 82

(1) Pengawasan atas Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan terintegrasi Bank INDONESIA. (2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank INDONESIA.

BAB Ketiga

Pengawasan

Pasal 76

Koreksi

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, dan Pasal 79 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Koreksi

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4942) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/15/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 97); b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/4/PBI/2009 tentang Transaksi USD Repurchase Agreement Bank kepada Bank INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4979); c. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 23/4/PBI/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6674); d. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 24/4/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6771); e. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 38/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 60/BI); f. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 130); g. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6748); h. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 24/2/PBI/2022 tentang Transaksi Bank dengan Bank INDONESIA untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6763); i. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 24/20/PBI/2022 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah kepada Bank INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 34/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 25/BI); dan j. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Transaksi Domestic Non Deliverable Forward Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 12/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 37/BI), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Bank INDONESIA mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2024 GUBERNUR BANK INDONESIA, Œ PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 71

Pasal 72

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34