Peraturan Badan Nomor 16-10-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

PERBAN Nomor 16-10-pbi-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di INDONESIA, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di INDONESIA, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di INDONESIA. 3. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. 4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan. 5. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 6. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yang menangani layanan kiriman secara ekspres atau peka waktu, memiliki izin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait, serta mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. 7. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan. 8. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor. 9. Nilai PEB adalah nilai Ekspor free on board (FOB) yang tercantum pada PEB. 10. Barang Tambang adalah Minyak dan Gas Bumi, Mineral, dan Batubara. 11. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi. 12. Minyak Bumi adalah minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi. www.djpp.kemenkumham.go.id 13. Gas Bumi adalah gas bumi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi. 14. Mineral adalah mineral sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara. 15. Batubara adalah batubara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara. 16. Pihak-Pihak Yang Tunduk Kepada Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Pihak Dalam Kontrak Migas adalah operator dan/atau pemegang participating interest beserta para penggantinya dari waktu ke waktu, yang tercatat di otoritas yang berwenang. 17. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing. 18. Debitur Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Debitur ULN adalah perorangan, badan hukum bukan Bank, dan badan lainnya, yang memiliki ULN. 19. Devisa Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DULN adalah devisa yang diperoleh Debitur ULN dari penarikan Utang Luar Negeri. 20. Pelapor DULN adalah Debitur ULN. 21. Hari adalah hari kerja Bank INDONESIA.

BAB II

KEWAJIBAN PENERIMAAN DHE MELALUI BANK DEVISA

Pasal 2

Koreksi

(1) Seluruh DHE wajib diterima melalui Bank Devisa. (2) Kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. DHE milik pemerintah yang diterima melalui Bank INDONESIA; atau b. DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sepanjang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB. (2) Penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran www.djpp.kemenkumham.go.id kemudian, collection, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan. (3) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur maka penerimaan DHE dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 4

(1) Eksportir harus menyampaikan informasi yang tercantum pada PEB terkait DHE yang diterima kepada Bank Devisa. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Devisa kepada Bank INDONESIA dalam laporan rincian transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa Bank. (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima. (4) Untuk DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank INDONESIA. (5) Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB. (6) Keharusan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk PEB dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya. (7) Dalam hal batas akhir penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur maka penyampaian informasi dan/atau dokumen pendukung dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 5

(1) Eksportir yang akan menerima DHE dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank INDONESIA. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam hal batas akhir penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur maka penyampaian dokumen pendukung dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan antara data PEB yang disampaikan Eksportir dengan data PEB yang diterima Bank INDONESIA dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maka Bank INDONESIA dapat MEMUTUSKAN data PEB yang akan dijadikan acuan pemenuhan ketentuan DHE.

Pasal 8

(1) Penerimaan nilai DHE yang lebih kecil dari Nilai PEB yang disebabkan netting antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir hanya diperbolehkan untuk netting dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan yang hanya melibatkan 2 (dua) pihak. (2) Dalam hal melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak, netting antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir dalam bentuk impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan, hanya diperbolehkan apabila pihak-pihak dimaksud berada dalam 1 (satu) grup. (3) Eksportir harus menyampaikan surat pernyataan bahwa: a. barang yang diimpor digunakan dalam proses menghasilkan barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan b. pihak-pihak yang melakukan netting antara tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan berada dalam 1 (satu) grup, dalam hal netting melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak. (4) Penerimaan DHE yang berasal dari hasil netting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan bukti transaksi netting yang memadai.

Pasal 9

(1) Eksportir yang menerima nilai DHE melalui Bank Devisa lebih kecil dari Nilai PEB, dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (force majeure), www.djpp.kemenkumham.go.id harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank INDONESIA. (2) Eksportir yang tidak menerima DHE, atau menerima DHE dalam bentuk uang tunai lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa, harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank INDONESIA. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk penerimaan DHE yang berasal dari cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau collection yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, harus disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 10

Dalam hal Eksportir tidak menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4) huruf b, Pasal 6 ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan/atau bukti transaksi netting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) maka nilai DHE yang diterima Eksportir dianggap tidak sesuai dengan PEB dan Eksportir dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 11

(1) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, kewajiban Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 menjadi tanggung jawab pemilik barang. (2) PJT harus menyampaikan informasi terkait PEB kepada pemilik barang.

Pasal 12

Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, kewajiban Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 menjadi tanggung jawab Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

KEWAJIBAN PENARIKAN DULN MELALUI BANK DEVISA

Pasal 13

Koreksi

(1) Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa. (2) Kewajiban penarikan DULN oleh Debitur ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai yang berasal dari: a. ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) dalam bentuk non revolving yang tidak digunakan untuk refinancing; b. selisih fasilitas refinancing dengan jumlah ULN lama; dan c. ULN berdasarkan surat utang (debt securities) dalam bentuk Bonds, Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN), Promissory Notes (PN), dan Commercial Paper (CP). (3) Penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA.

Pasal 14

(1) Nilai akumulasi penarikan DULN harus sama dengan nilai komitmen. (2) Dalam hal nilai akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa lebih kecil dari nilai komitmen ULN dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN, dan Debitur ULN tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung. (3) Dalam hal selisih kurang antara akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai komitmen ULN lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN apabila Debitur ULN menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai. (4) Penjelasan tertulis dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Bank INDONESIA paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu ULN. (5) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

(1) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menggunakan laporan realisasi penarikan ULN sebagaimana diatur www.djpp.kemenkumham.go.id dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa. (2) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank INDONESIA melalui kurir atau pos, atau menggunakan faksimili, email, atau media lainnya.

Pasal 16

(1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Bank INDONESIA secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. (2) Dalam hal hari terakhir penyampaian dokumen pendukung jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian dokumen pendukung dapat disampaikan pada Hari berikutnya. (3) Pelapor DULN dinyatakan terlambat menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen pendukung disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. (4) Pelapor DULN dinyatakan tidak menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) apabila Pelapor DULN tidak menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

Laporan penarikan DULN yang memuat data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank INDONESIA bersifat rahasia.

BAB V

PENGENAAN SANKSI

Pasal 19

Koreksi

(1) Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai nominal DHE yang belum diterima dengan nominal paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan pendaftaran PEB. (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pemilik barang. (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

Pasal 20

(1) Eksportir dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, dalam hal: a. Eksportir belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan belum membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); b. Eksportir belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun telah membayar administratif berupa sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); atau c. Eksportir telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun tidak memenuhi Pasal 3 dan belum membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pemilik barang. (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

Pasal 21

(1) Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari setiap nilai nominal penarikan DULN yang tidak melalui Bank Devisa, dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Pelapor DULN yang terlambat menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap Hari keterlambatan.

Pasal 22

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan/atau Pasal 21 tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penarikan DULN melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 23

(1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 disetorkan ke Bank INDONESIA. (2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 dilakukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank INDONESIA yang berlaku 1 (satu) Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan/atau pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bank INDONESIA diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pasal 24

(1) Untuk Eksportir yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pembebasan sanksi administratif berupa denda dilakukan setelah Eksportir menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE dan berdasarkan penelitian Bank INDONESIA, Eksportir tidak melakukan www.djpp.kemenkumham.go.id pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3. (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik barang. (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

Pasal 25

(1) Untuk Eksportir yang telah dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor, dilakukan sebagai berikut: a. dalam hal berdasarkan penelitian Bank INDONESIA terhadap bukti- bukti yang disampaikan setelah dikenakannya sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor, Eksportir tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3; b. dalam hal Eksportir melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Eksportir telah menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda; atau c. dalam hal Eksportir melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3, Eksportir telah menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda dan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3. (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik barang. (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

(1) Nilai DHE yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan Nilai PEB. (2) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB dan Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung. (3) Dalam hal selisih kurang nilai DHE dengan Nilai PEB lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan oleh: a. selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, sehingga terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai PEB; dan/atau b. maklon, jasa perbaikan, operational leasing atau financial leasing, perbedaan harga barang, perbedaan kualitas barang, perbedaan komposisi barang, dan perbedaan kuantitas barang, maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai. (4) Untuk Barang Tambang, dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB yang disebabkan oleh perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan kuantitas barang: a. paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai PEB maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB dan Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung; atau b. lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai PEB maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai. (5) Dalam hal selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank INDONESIA. (5) Dalam … www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b disampaikan kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa, untuk diteruskan kepada Bank INDONESIA. (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bank INDONESIA paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB.

Peraturan Badan Nomor 16-10-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31