Peraturan Badan Nomor 24-2-pbi-2022 Tahun 2022 tentang TRANSAKSI BANK DENGAN BANK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PENYELESAIAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL NEGARA MITRA

PERBAN Nomor 24-2-pbi-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TRANSAKSI BANK DENGAN BANK INDONESIA

Pasal 4

Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN Underlying Transaksi untuk digunakan dalam transaksi Bank dengan Bank INDONESIA.

Pasal 5

Dalam hal Bank INDONESIA MENETAPKAN Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bank wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki Underlying Transaksi berupa kegiatan perdagangan internasional, investasi langsung, dan/atau kegiatan lainnya, yang didukung dengan dokumen Underlying Transaksi; b. tidak menggunakan Underlying Transaksi yang sama untuk lebih dari 1 (satu) transaksi dengan Bank INDONESIA; c. menatausahakan dokumen Underlying Transaksi; dan d. memastikan dan bertanggung jawab atas kebenaran data dokumen Underlying Transaksi.

Pasal 6

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan Underlying Transaksi, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Underlying Transaksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8

Transaksi Bank dengan Bank INDONESIA dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan pada hari kerja; b. berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan c. tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (early termination) oleh Bank.

Pasal 9

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN jenis, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan transaksi Bank dengan Bank INDONESIA. (2) Jenis transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa transaksi cross currency repurchase agreement dan/atau transaksi lain. (3) Mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mekanisme lelang dan/atau nonlelang. (4) Tata cara pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. waktu pelaksanaan; b. pengajuan transaksi; c. jenis valuta asing; d. Underlying Transaksi; e. penyelesaian transaksi; dan/atau f. tata cara pelaksanaan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 10

(1) Bank harus mematuhi tata cara pelaksanaan transaksi yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). (2) Dalam hal Bank tidak mematuhi tata cara pelaksanaan transaksi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA tidak menindaklanjuti pengajuan transaksi Bank dengan Bank INDONESIA.

Pasal 11

(1) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan transaksi Bank dengan Bank INDONESIA. (2) Bank yang telah mengajukan transaksi dengan Bank INDONESIA tidak dapat membatalkan transaksi yang telah diajukan.

Pasal 12

Dalam hal Bank INDONESIA MENETAPKAN Underlying Transaksi, pengajuan nilai transaksi oleh Bank paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi.

Pasal 13

(1) Dalam hal transaksi Bank dengan Bank INDONESIA dilakukan dengan menggunakan surat berharga, Bank INDONESIA MENETAPKAN jenis surat berharga yang dapat digunakan. (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat berharga milik Bank.

Pasal 14

Bank INDONESIA dapat: a. meniadakan transaksi dengan Bank; dan/atau b. menolak pengajuan transaksi Bank, berdasarkan pertimbangan Perjanjian Kerja Sama Keuangan Internasional dan/atau pertimbangan lainnya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Bank dengan Bank INDONESIA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 16

(1) Bank wajib melakukan penyelesaian transaksi dengan Bank INDONESIA. (2) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menyediakan surat berharga yang cukup pada rekening surat berharga di Bank INDONESIA atau di lembaga kustodian; b. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk Bank INDONESIA; c. menyampaikan perintah transfer dana dalam valuta asing ke rekening yang ditunjuk Bank INDONESIA; dan/atau d. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah Bank di Bank INDONESIA, pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 17

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi. (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar nilai yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 18

Dalam hal Bank tidak memenuhi kewajiban transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b pada tanggal jatuh waktu transaksi, Bank INDONESIA berwenang untuk: a. mewajibkan Bank melakukan penyelesaian transaksi pada waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; dan/atau b. melakukan eksekusi atas surat berharga yang digunakan oleh Bank dalam transaksi.

Pasal 19

Dalam penyelesaian transaksi Bank dengan Bank INDONESIA, Bank INDONESIA berwenang untuk: a. menghentikan pengagunan (pledge) surat berharga yang digunakan dalam transaksi; b. memindahkan surat berharga yang digunakan dalam transaksi dari rekening Bank ke rekening Bank INDONESIA; c. melakukan pencairan sebelum jatuh waktu (early redemption) atas surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA yang digunakan Bank dalam transaksi; d. menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain Bank INDONESIA yang digunakan Bank dalam transaksi; e. melakukan pembelian secara putus (outright) atas surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain Bank INDONESIA yang digunakan Bank dalam transaksi; dan/atau f. mendebit rekening giro rupiah Bank di Bank INDONESIA.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi Bank dengan Bank INDONESIA dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Kedua

Pelaksanaan Transaksi Bank dengan Bank INDONESIA

Pasal 8

Transaksi Bank dengan Bank INDONESIA dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan pada hari kerja; b. berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan c. tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (early termination) oleh Bank.

Pasal 9

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN jenis, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan transaksi Bank dengan Bank INDONESIA. (2) Jenis transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa transaksi cross currency repurchase agreement dan/atau transaksi lain. (3) Mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mekanisme lelang dan/atau nonlelang. (4) Tata cara pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. waktu pelaksanaan; b. pengajuan transaksi; c. jenis valuta asing; d. Underlying Transaksi; e. penyelesaian transaksi; dan/atau f. tata cara pelaksanaan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 10

(1) Bank harus mematuhi tata cara pelaksanaan transaksi yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). (2) Dalam hal Bank tidak mematuhi tata cara pelaksanaan transaksi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA tidak menindaklanjuti pengajuan transaksi Bank dengan Bank INDONESIA.

Pasal 11

(1) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan transaksi Bank dengan Bank INDONESIA. (2) Bank yang telah mengajukan transaksi dengan Bank INDONESIA tidak dapat membatalkan transaksi yang telah diajukan.

Pasal 12

Dalam hal Bank INDONESIA MENETAPKAN Underlying Transaksi, pengajuan nilai transaksi oleh Bank paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi.

Pasal 13

(1) Dalam hal transaksi Bank dengan Bank INDONESIA dilakukan dengan menggunakan surat berharga, Bank INDONESIA MENETAPKAN jenis surat berharga yang dapat digunakan. (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat berharga milik Bank.

Pasal 14

Bank INDONESIA dapat: a. meniadakan transaksi dengan Bank; dan/atau b. menolak pengajuan transaksi Bank, berdasarkan pertimbangan Perjanjian Kerja Sama Keuangan Internasional dan/atau pertimbangan lainnya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Bank dengan Bank INDONESIA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Ketiga

Penyelesaian Transaksi Bank dengan Bank INDONESIA

Pasal 16

(1) Bank wajib melakukan penyelesaian transaksi dengan Bank INDONESIA. (2) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menyediakan surat berharga yang cukup pada rekening surat berharga di Bank INDONESIA atau di lembaga kustodian; b. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk Bank INDONESIA; c. menyampaikan perintah transfer dana dalam valuta asing ke rekening yang ditunjuk Bank INDONESIA; dan/atau d. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah Bank di Bank INDONESIA, pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 17

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi. (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar nilai yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 18

Dalam hal Bank tidak memenuhi kewajiban transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b pada tanggal jatuh waktu transaksi, Bank INDONESIA berwenang untuk: a. mewajibkan Bank melakukan penyelesaian transaksi pada waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; dan/atau b. melakukan eksekusi atas surat berharga yang digunakan oleh Bank dalam transaksi.

Pasal 19

Dalam penyelesaian transaksi Bank dengan Bank INDONESIA, Bank INDONESIA berwenang untuk: a. menghentikan pengagunan (pledge) surat berharga yang digunakan dalam transaksi; b. memindahkan surat berharga yang digunakan dalam transaksi dari rekening Bank ke rekening Bank INDONESIA; c. melakukan pencairan sebelum jatuh waktu (early redemption) atas surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA yang digunakan Bank dalam transaksi; d. menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain Bank INDONESIA yang digunakan Bank dalam transaksi; e. melakukan pembelian secara putus (outright) atas surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain Bank INDONESIA yang digunakan Bank dalam transaksi; dan/atau f. mendebit rekening giro rupiah Bank di Bank INDONESIA.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi Bank dengan Bank INDONESIA dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

PENGHENTIAN TRANSAKSI SEBELUM JATUH WAKTU (EARLY TERMINATION)

Pasal 27

Bank INDONESIA dapat melakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (early termination) atas transaksi Bank dengan Bank INDONESIA dalam hal: a. Bank tidak memenuhi ketentuan Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. Bank menyampaikan surat pemberitahuan bahwa Bank tidak dapat menyediakan valuta asing untuk memenuhi kewajiban pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b; c. Bank tidak memenuhi kewajiban menyampaikan perintah transfer dana dalam valuta asing ke rekening yang ditunjuk Bank INDONESIA pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c; dan/atau d. Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 28

(1) Dalam hal dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (early termination) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan/atau huruf d, Bank wajib memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16. (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menggugurkan pengenaan sanksi administratif.

Pasal 29

(1) Bank INDONESIA melakukan eksekusi atas surat berharga yang digunakan dalam transaksi, dalam hal: a. Bank menyampaikan surat pemberitahuan bahwa Bank tidak dapat menyediakan valuta asing untuk memenuhi kewajiban pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b; atau b. Bank tidak menyampaikan perintah transfer dana dalam valuta asing ke rekening yang ditunjuk Bank INDONESIA untuk kepentingan penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c. (2) Eksekusi atas surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (early termination) dan pelaksanaan eksekusi atas surat berharga yang digunakan dalam transaksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.