Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tah…

Pasal 47A

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus terkait perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. (2) Penetapan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 24. Bab V dihapus. 25. Pasal 50 dihapus. 26. Pasal 51 dihapus. 27. Pasal 52 dihapus. 28. Pasal 53 dihapus. 29. Pasal 54 dihapus. 30. Pasal 55 dihapus. 31. Pasal 56 dihapus. 32. Ketentuan ayat (1) dan huruf b ayat (2A) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

Pasal 57

Koreksi

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, dan Bank. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengawasan tidak langsung; dan/atau b. pemeriksaan. (2A) Pengawasan terhadap Eksportir SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi; dan b. kewajiban pemasukan, penempatan, dan kepatuhan terhadap batasan persentase tertentu jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, dan pemanfaatan DHE SDA untuk selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi. (2B) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) dilaksanakan berdasarkan PPE yang diberi penanda sumber daya alam baik pada sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi maupun selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat: a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait; dan b. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. 33. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Koreksi

Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, dan Bank harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung untuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. 34. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Koreksi

Dalam hal Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, dan Bank tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, Bank INDONESIA menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan laporan, keterangan, dan/atau data yang dimiliki oleh Bank INDONESIA. 35. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Koreksi

(1) Bank INDONESIA menyampaikan hasil pengawasan terhadap Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas terkait: a. kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi; dan b. kewajiban pemasukan, penempatan, dan kepatuhan terhadap batasan persentase tertentu jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah, untuk selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi, kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. (2) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi. (3) Dalam hal terdapat gangguan teknis dalam sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyampaian hasil pengawasan dilakukan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. 36. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Koreksi

Dalam hal terdapat informasi terkini mengenai pemasukan dan penempatan DHE SDA serta penukaran DHE SDA ke rupiah setelah Bank INDONESIA menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Bank INDONESIA menyampaikan informasi tersebut untuk melengkapi hasil pengawasan. 37. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Koreksi

(1) Pengenaan sanksi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara kepada Eksportir SDA tidak menggugurkan pemenuhan kewajiban Eksportir SDA untuk memasukkan dan menempatkan DHE SDA dalam sistem keuangan INDONESIA serta memastikan kepatuhan terhadap batasan persentase tertentu atas jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah. (2) Dalam hal Eksportir SDA telah memenuhi kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA serta kepatuhan terhadap batasan persentase tertentu jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA menyampaikan informasi tersebut kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 38. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Koreksi

(1) Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari batasan nominal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor jika telah menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban pemasukan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon kepada Bank INDONESIA. (2) Dalam hal Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PJT, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor diberikan kepada Pemilik Barang. (3) Bank INDONESIA dapat menginformasikan Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikenai sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor kepada otoritas terkait.

Pasal II

Koreksi

1. Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d dan huruf d1 yang berasal dari DHE SDA atas PPE yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan belum jatuh tempo, tetap diselesaikan sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen penempatan berakhir. 2. Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2026 GUBERNUR BANK INDONESIA, Œ PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

BAB Kedua

Pasal 47A

BAB Kedua

Pasal 47A

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 66

Pasal II