Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Konsumen adalah orang perseorangan, korporasi, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh penyelenggara. 2. Penyelenggara adalah setiap pihak, baik bank maupun lembaga selain bank, yang melakukan kegiatan yang diatur dan diawasi oleh Bank INDONESIA yang produk dan/atau layanannya dimanfaatkan oleh Konsumen. 3. Pelindungan Konsumen Bank INDONESIA yang selanjutnya disebut Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen. 4. Kebijakan Pelindungan Konsumen Bank INDONESIA yang selanjutnya disebut Kebijakan Pelindungan Konsumen adalah kebijakan pendukung yang dilaksanakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat guna mencapai stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 5. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 6. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PSP adalah bank umum atau lembaga selain bank umum yang menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran dan/atau infrastruktur Sistem Pembayaran. 7. Penyedia Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PJP adalah PSP yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa. 8. Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PIP adalah PSP yang menyelenggarakan infrastruktur untuk memfasilitasi pemindahan dana bagi kepentingan pesertanya. 9. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan: a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; b. transaksi pinjam-meminjam uang; c. transaksi derivatif suku bunga; dan d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di pasar uang, dalam mata uang rupiah atau valuta asing. 10. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran bank notes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing. 11. Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. 12. Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis termasuk dalam bentuk elektronik yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausul baku tentang isi, bentuk, dan cara pembuatan, serta digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal. 13. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen karena adanya permintaan informasi mengenai ketidakpahaman Konsumen atas produk dan/atau layanan Penyelenggara, indikasi pelanggaran ketentuan Bank INDONESIA yang dilakukan oleh Penyelenggara, dan/atau kerugian finansial dan/atau potensi kerugian finansial yang berdampak secara langsung kepada Konsumen. 14. Perilaku Penyelenggara (Market Conduct) adalah perilaku Penyelenggara dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan Pengaduan dalam upaya mewujudkan Pelindungan Konsumen. 15. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Penyelenggara yang telah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara.