Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia

PERBAN Nomor 8 Tahun 2024

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG BSBI

Pasal 4

Koreksi

BSBI berfungsi membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank INDONESIA untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank INDONESIA.

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BSBI bertugas membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam: a. membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan Bank INDONESIA; b. melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank INDONESIA; dan c. menyusun laporan kinerja. (2) Kelembagaan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan dukungan organisasi, sumber daya, tata kelola, dan pelaksanaan anggaran operasional dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank INDONESIA. (3) Kelembagaan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mencakup penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BSBI berwenang: a. meminta penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank INDONESIA; b. menerima tembusan laporan kinerja kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari Bank INDONESIA; c. melakukan Telaahan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank INDONESIA; d. meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan Telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank INDONESIA; e. menerima tembusan laporan keuangan tahunan dari Bank INDONESIA; f. melakukan Telaahan atas anggaran operasional Bank INDONESIA; g. menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai kelembagaan Bank INDONESIA; dan h. meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Gubernur Bank INDONESIA atas Telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf f dalam rapat bersama dengan BSBI. (2) Kewenangan BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk: a. menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank INDONESIA; b. menyatakan pendapat untuk mewakili Bank INDONESIA; dan c. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank INDONESIA baik secara langsung maupun tidak langsung kepada publik.

Pasal 7

(1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, BSBI membuat laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu- waktu apabila diperlukan, yang berupa: a. Laporan Pelaksanaan Tugas; dan b. laporan kinerja BSBI. (2) Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat hasil Telaahan atas tembusan laporan kinerja kelembagaan Bank INDONESIA yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan: a. laporan triwulanan dan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Bank INDONESIA serta laporan kinerja program dan indikator kinerja utama Bank INDONESIA; dan b. laporan triwulanan dan laporan tahunan tentang pelaksanaan anggaran operasional Bank INDONESIA. (3) Hasil Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan aspek dukungan organisasi, sumber daya, tata kelola, dan pelaksanaan anggaran operasional. (4) Laporan kinerja BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit laporan realisasi pengelolaan program kerja dan anggaran BSBI. Pasal 8 (1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, BSBI mendasarkan pada prinsip yang meliputi: a. taat asas; b. bertata kelola; c. integritas; d. mitra strategis; dan e. proporsionalitas. (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BSBI dalam kode etik dan pedoman pelaksanaan tugas BSBI. (3) Ketentuan BSBI mengenai kode etik dan pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Dalam penyusunan ketentuan mengenai kode etik dan pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BSBI dapat memperoleh masukan dari Bank INDONESIA.

BAB III

ORGANISASI BSBI

Pasal 9

Koreksi

(1) BSBI terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan beberapa anggota. (2) Ketua dipilih dari dan oleh anggota BSBI. (3) Dalam hal diperlukan, dapat ditetapkan salah seorang anggota sebagai wakil ketua. (4) Anggota BSBI berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. (5) Anggota BSBI menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (6) Ketua BSBI MENETAPKAN pembagian tugas dan wewenang anggota BSBI sesuai cakupan tugas BSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (7) Mekanisme pembagian tugas dan wewenang anggota BSBI ditetapkan oleh BSBI dalam ketentuan BSBI.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), calon anggota harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi; d. bukan pengurus partai politik saat pencalonan; e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang moneter, sistem pembayaran, makroprudensial, perbankan, sistem keuangan, organisasi dan manajemen, sistem informasi, dan/atau hukum; f. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan/atau semenda dengan anggota Dewan Gubernur Bank INDONESIA; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus lembaga jasa keuangan/perusahaan yang menyebabkan lembaga jasa keuangan/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Pasal 12

(1) BSBI didukung oleh alat kelengkapan berupa Sekretariat untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas BSBI. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas BSBI. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi: a. membantu proses penyusunan program kerja dan anggaran, serta penyiapan laporan Telaahan dan laporan kinerja BSBI; b. memastikan pelaksanaan program kerja dan anggaran BSBI sesuai dengan rencana program kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; c. mengoordinasikan hubungan atau komunikasi antara BSBI dan Dewan Perwakilan Rakyat, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Bank INDONESIA, serta pihak lainnya sesuai penugasan anggota BSBI; d. membantu merumuskan tata kelola, kode etik dan pedoman pelaksanaan tugas, serta mekanisme kerja BSBI; dan e. melaksanakan kegiatan manajemen kinerja, pengelolaan risiko, administrasi kepegawaian, anggaran, pajak, logistik, dan tugas kesekretariatan lainnya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas kepala Sekretariat, deputi kepala Sekretariat, tenaga ahli, dan tenaga pendukung. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang. (3) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang. (4) Jabatan kepala Sekretariat dan deputi kepala Sekretariat BSBI diisi melalui skema penugasan pegawai Bank INDONESIA. (5) Pemenuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung dilakukan oleh Bank INDONESIA atas permintaan BSBI setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IV

TATA KERJA BSBI

Pasal 14

Koreksi

(1) Tata kerja BSBI terdiri atas tahap: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pengendalian; dan d. pelaporan, terhadap program kerja dan anggaran. (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Program Kerja Utama; dan b. Program Kerja Pendukung. (3) BSBI MENETAPKAN indikator kinerja dalam menilai keberhasilan: a. Program Kerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan b. Program Kerja Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

(1) Dalam tahap perencanaan program kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, BSBI melakukan: a. penyusunan rencana program kerja dan anggaran sesuai dengan tugas BSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan b. pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan. (2) Dalam penyusunan rencana program kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BSBI dapat memperoleh masukan dari Bank INDONESIA. (3) BSBI menyampaikan rencana program kerja dan anggaran yang telah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Bank INDONESIA untuk menjadi bagian dari rencana anggaran tahunan Bank INDONESIA. (4) Penyampaian rencana program kerja dan anggaran yang telah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan siklus rencana anggaran tahunan Bank INDONESIA.

Pasal 16

(1) BSBI melaksanakan Program Kerja Utama dan Program Kerja Pendukung. (2) BSBI menggunakan anggaran untuk melaksanakan Program Kerja Utama dan Program Kerja Pendukung.

Pasal 17

(1) Tahap pelaksanaan Program Kerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas: a. penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk setiap objek Telaahan triwulanan, daftar rencana permintaan data, serta informasi kepada Bank INDONESIA dan/atau pihak eksternal; b. penyampaian Kerangka Acuan Kerja melalui surat permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan; c. penyampaian Kerangka Acuan Kerja yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Bank INDONESIA melalui Satuan Kerja Penghubung; d. penyediaan data dan/atau informasi oleh Bank INDONESIA yang relevan dengan objek Telaahan; e. pelaksanaan analisis data dan/atau informasi oleh BSBI; f. klarifikasi dan/atau pembahasan bersama Bank INDONESIA atas konsep Telaahan BSBI; g. permintaan penjelasan dan tanggapan Dewan Gubernur Bank INDONESIA atas Telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf f; h. penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas final oleh BSBI dengan mencantumkan hasil klarifikasi dan/atau tanggapan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan i. penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas final oleh BSBI kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bank INDONESIA. (2) Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan rencana permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BSBI dapat berkonsultasi dengan Bank INDONESIA.

Pasal 18

(1) Tahap pelaksanaan Program Kerja Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi: a. penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk setiap Program Kerja Pendukung; b. pengajuan surat permohonan dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan; c. penyampaian Kerangka Acuan Kerja yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat kepada Bank INDONESIA melalui Satuan Kerja Penghubung; d. pelaksanaan Program Kerja Pendukung; e. pengajuan pembebanan biaya untuk setiap kegiatan kepada Bank INDONESIA melalui Satuan Kerja Penghubung dengan menyertakan Kerangka Acuan Kerja yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; f. penyusunan laporan untuk setiap pelaksanaan Program Kerja Pendukung; dan g. penyampaian laporan untuk setiap pelaksanaan Program Kerja Pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bank INDONESIA. (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melaksanakan Program Kerja Pendukung selain yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, diperlukan persetujuan kembali dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perubahan Program Kerja Pendukung yang disertai penyampaian Kerangka Acuan Kerja. (3) Tahap pelaksanaan Program Kerja Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

(1) BSBI menggunakan anggaran sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Penggunaan anggaran BSBI didukung dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) BSBI menyampaikan surat permohonan penggunaan anggaran kepada Bank INDONESIA melalui Satuan Kerja Penghubung dengan melampirkan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Bank INDONESIA berwenang untuk menolak pengajuan permohonan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak sesuai dengan program kerja dan anggaran BSBI, dan/atau tidak disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) BSBI dapat mengajukan usulan tambahan anggaran pengeluaran dan/atau pengembalian jika terdapat: a. perubahan kondisi eksternal yang memengaruhi asumsi yang digunakan pada saat penyusunan anggaran; dan/atau b. perubahan program kerja karena permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. (6) Usulan tambahan anggaran pengeluaran dan/atau pengembalian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan dengan Bank INDONESIA untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan. (7) Usulan tambahan anggaran pengeluaran dan/atau pengembalian anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bank INDONESIA melalui Satuan Kerja Penghubung.

Pasal 20

Tata cara penyusunan anggaran, pengajuan anggaran, penggunaan anggaran, dan pengajuan usulan tambahan anggaran pengeluaran dan/atau pengembalian oleh BSBI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA.

Pasal 21

(1) BSBI wajib melaksanakan pengendalian program kerja dan anggaran yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Pengendalian program kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan Sekretariat. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan program kerja dan anggaran. (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas: a. pencapaian program kerja; b. penggunaan anggaran; dan c. indikator kinerja. (5) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Penghubung. (6) Pengukuran kinerja BSBI terhadap program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (7) Tata cara pengendalian program kerja dan anggaran ditetapkan oleh BSBI dalam ketentuan BSBI.

Pasal 22

(1) BSBI menyampaikan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas dan laporan kinerja BSBI kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (2) BSBI menyampaikan tembusan Laporan Pelaksanaan Tugas BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank INDONESIA. (3) Laporan kinerja BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban BSBI kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 23

(1) Permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d disampaikan oleh BSBI secara tertulis kepada Bank INDONESIA dengan waktu yang cukup melalui Satuan Kerja Penghubung. (2) Data dan/atau informasi untuk pelaksanaan Telaahan disampaikan oleh Bank INDONESIA kepada BSBI dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan data dan/atau informasi yang ada di Bank INDONESIA. (3) Cakupan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang relevan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a. (4) Data dan/atau informasi yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa data dan/atau informasi yang memiliki: a. kesesuaian dengan topik yang ditelaah; dan b. kesesuaian perincian data dan/atau informasi dengan tugas BSBI dalam melakukan Telaahan. (5) Dalam hal terdapat permintaan data dan/atau informasi dari BSBI kepada pihak eksternal, BSBI terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan menyertakan perincian dan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.

BAB Ketiga

Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran

Pasal 16

Koreksi

(1) BSBI melaksanakan Program Kerja Utama dan Program Kerja Pendukung. (2) BSBI menggunakan anggaran untuk melaksanakan Program Kerja Utama dan Program Kerja Pendukung.

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

(1) Anggota BSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diseleksi dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (2) BSBI memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BSBI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut. (3) Dewan Perwakilan Rakyat memulai proses pemilihan anggota BSBI terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota yang baru paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BSBI yang lama. (4) Pemilihan dan penetapan calon anggota BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Anggota BSBI yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (6) Anggota BSBI dilarang memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya. (7) Anggota BSBI diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali; d. mengundurkan diri; e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; f. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah; g. tidak melaksanakan dengan baik atau lalai dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau h. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (8) Pemberhentian anggota BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (9) Dalam hal anggota BSBI diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilihan anggota BSBI pengganti dilakukan dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Anggota BSBI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diangkat untuk menggantikan jabatan anggota BSBI yang diberhentikan dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota BSBI yang digantikan. (11) Penggantian anggota BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota BSBI yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29