Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

PERBAN Nomor 18 Tahun 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 3. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. 4. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. 5. Data Geospasial Dasar yang selanjutnya disebut DG Dasar adalah DG yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan IGD. 6. Data Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat DG Tematik adalah DG dengan tema tertentu yang digunakan dalam pembuatan peta tematik. 7. Jaring Kontrol Geodesi adalah sebaran titik kontrol geodesi yang terintegrasi dalam satu kerangka referensi. 8. Sistem Referensi Geospasial INDONESIA yang selanjutnya disingkat SRGI adalah sistem referensi koordinat yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. 9. Peta Dasar adalah peta yang menampilkan informasi geospasial berupa permukaan bumi berikut objek-objek yang ada di atasnya yang tidak berubah dalam waktu lama sebagai acuan dalam pembuatan dan penyajian IGT. 10. Peta Rupabumi INDONESIA yang selanjutnya disebut Peta RBI adalah Peta Dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut. 11. Wahana adalah sarana angkut yang dilengkapi dengan peralatan pengumpulan DG. 12. Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi. 13. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD. 14. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 16. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum. 17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau Badan Usaha. 18. Penyelenggara IGT adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang. 19. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG Dasar dan IGD. 20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 21. Global Navigation Satellite System yang selanjutnya disingkat GNSS adalah sistem penentuan posisi global berbasis pengamatan multi satelit navigasi. 22. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pejabat pimpinan tinggi di Badan.

BAB II

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

Pasal 3

Koreksi

(1) IGD diselenggarakan oleh Badan. (2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jaring Kontrol Geodesi; dan b. Peta Dasar. (3) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan: a. pengumpulan DG Dasar; b. pengolahan DG Dasar dan IGD; c. penyimpanan dan pengamanan DG Dasar dan IGD; d. penyebarluasan DG Dasar dan IGD; dan e. penggunaan IGD.

Pasal 4

(1) Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan realisasi dari SRGI. (2) SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SRGI horizontal; dan b. SRGI vertikal. (3) SRGI horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan posisi horizontal dalam penyelenggaraan IGD. (4) SRGI vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai acuan posisi vertikal dalam penyelenggaraan IGD. (5) Posisi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup ketinggian dan kedalaman suatu titik.

Pasal 5

(1) Peta Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur: a. garis pantai; b. hipsografi; c. perairan; d. nama rupabumi; e. batas wilayah; f. transportasi dan utilitas; g. bangunan dan fasilitas umum; dan h. penutup lahan. (2) Unsur Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur yang berada di wilayah darat, pantai, dan laut.

Pasal 6

(1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. garis pantai pasang tertinggi; b. garis pantai muka laut rata-rata; dan c. garis pantai surut terendah. (2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jaring kontrol vertikal nasional. (3) Jaring kontrol vertikal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan realisasi dari datum pasang surut pada SRGI vertikal. (4) Penentuan datum pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SRGI. (5) Dalam hal jaring kontrol vertikal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, garis pantai mengacu pada geoid.

Pasal 7

(1) Garis pantai pasang tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan datum pasang surut muka laut rata-rata tinggi purnama (Mean High Water Spring). (2) Dalam hal tidak dapat ditentukan berdasarkan datum pasang surut muka laut rata-rata tinggi purnama (Mean High Water Spring), garis pantai pasang tertinggi ditentukan berdasarkan indikasi kedudukan muka laut pada saat pasang tertinggi melalui interpretasi citra tegak resolusi tinggi, foto udara, dan/atau DG lain.

Pasal 8

Garis pantai muka laut rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan datum pasang surut muka laut rata-rata (Mean Sea Level).

Pasal 9

Garis pantai surut terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan datum pasang surut muka laut terendah secara astronomis (Lowest Astronomical Tide).

Pasal 10

(1) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut. (2) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. titik ketinggian dan titik kedalaman; dan b. kontur ketinggian dan kontur kedalaman. (3) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup wilayah darat, pantai, dan laut secara terintegrasi. (4) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada geoid.

Pasal 11

Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan kumpulan massa air yang terdapat di wilayah tertentu baik yang bersifat dinamis seperti antara lain laut dan sungai maupun statis seperti antara lain danau, waduk atau kolam.

Pasal 12

(1) Nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan nama yang diberikan pada unsur rupabumi. (2) Nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama rupabumi unsur alami; dan b. nama rupabumi unsur buatan. (3) Penyelenggaraan nama rupabumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi: a. batas negara; dan b. batas wilayah administrasi. (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan berdasarkan dokumen yang mengikat secara hukum yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang. (3) Dalam hal belum terdapat dokumen yang mengikat secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

Pasal 14

(1) Batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi: a. batas darat; dan b. batas maritim. (2) Batas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antara Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan negara tetangga yang bersebelahan di darat. (3) Batas maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antara Negara Kesatuan dengan negara tetangga yang bersebelahan dan berseberangan di laut. (4) Batas maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. batas laut teritorial; b. batas zona tambahan; c. batas zona ekonomi eksklusif; dan d. batas landas kontinen.

Pasal 15

Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi: a. batas provinsi; b. batas kabupaten/kota; c. batas kecamatan; dan d. batas desa/kelurahan.

Pasal 16

Transportasi dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan prasarana fisik untuk perpindahan manusia dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.

Pasal 17

Bangunan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan objek buatan manusia dan berbagai fasilitas umum yang berwujud bangunan.

Pasal 18

Penutup lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h merupakan penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri atas: a. bentang alam; dan/atau b. bentang buatan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 3

Koreksi

(1) IGD diselenggarakan oleh Badan. (2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jaring Kontrol Geodesi; dan b. Peta Dasar. (3) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan: a. pengumpulan DG Dasar; b. pengolahan DG Dasar dan IGD; c. penyimpanan dan pengamanan DG Dasar dan IGD; d. penyebarluasan DG Dasar dan IGD; dan e. penggunaan IGD.

Pasal 4

(1) Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan realisasi dari SRGI. (2) SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SRGI horizontal; dan b. SRGI vertikal. (3) SRGI horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan posisi horizontal dalam penyelenggaraan IGD. (4) SRGI vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai acuan posisi vertikal dalam penyelenggaraan IGD. (5) Posisi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup ketinggian dan kedalaman suatu titik.

Pasal 5

(1) Peta Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur: a. garis pantai; b. hipsografi; c. perairan; d. nama rupabumi; e. batas wilayah; f. transportasi dan utilitas; g. bangunan dan fasilitas umum; dan h. penutup lahan. (2) Unsur Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur yang berada di wilayah darat, pantai, dan laut.

Pasal 6

(1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. garis pantai pasang tertinggi; b. garis pantai muka laut rata-rata; dan c. garis pantai surut terendah. (2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jaring kontrol vertikal nasional. (3) Jaring kontrol vertikal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan realisasi dari datum pasang surut pada SRGI vertikal. (4) Penentuan datum pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SRGI. (5) Dalam hal jaring kontrol vertikal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, garis pantai mengacu pada geoid.

Pasal 7

(1) Garis pantai pasang tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan datum pasang surut muka laut rata-rata tinggi purnama (Mean High Water Spring). (2) Dalam hal tidak dapat ditentukan berdasarkan datum pasang surut muka laut rata-rata tinggi purnama (Mean High Water Spring), garis pantai pasang tertinggi ditentukan berdasarkan indikasi kedudukan muka laut pada saat pasang tertinggi melalui interpretasi citra tegak resolusi tinggi, foto udara, dan/atau DG lain.

Pasal 8

Garis pantai muka laut rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan datum pasang surut muka laut rata-rata (Mean Sea Level).

Pasal 9

Garis pantai surut terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan datum pasang surut muka laut terendah secara astronomis (Lowest Astronomical Tide).

Pasal 10

(1) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut. (2) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. titik ketinggian dan titik kedalaman; dan b. kontur ketinggian dan kontur kedalaman. (3) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup wilayah darat, pantai, dan laut secara terintegrasi. (4) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada geoid.

Pasal 11

Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan kumpulan massa air yang terdapat di wilayah tertentu baik yang bersifat dinamis seperti antara lain laut dan sungai maupun statis seperti antara lain danau, waduk atau kolam.

Pasal 12

(1) Nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan nama yang diberikan pada unsur rupabumi. (2) Nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama rupabumi unsur alami; dan b. nama rupabumi unsur buatan. (3) Penyelenggaraan nama rupabumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi: a. batas negara; dan b. batas wilayah administrasi. (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan berdasarkan dokumen yang mengikat secara hukum yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang. (3) Dalam hal belum terdapat dokumen yang mengikat secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

Pasal 14

(1) Batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi: a. batas darat; dan b. batas maritim. (2) Batas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antara Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan negara tetangga yang bersebelahan di darat. (3) Batas maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antara Negara Kesatuan dengan negara tetangga yang bersebelahan dan berseberangan di laut. (4) Batas maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. batas laut teritorial; b. batas zona tambahan; c. batas zona ekonomi eksklusif; dan d. batas landas kontinen.

Pasal 15

Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi: a. batas provinsi; b. batas kabupaten/kota; c. batas kecamatan; dan d. batas desa/kelurahan.

Pasal 16

Transportasi dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan prasarana fisik untuk perpindahan manusia dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.

Pasal 17

Bangunan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan objek buatan manusia dan berbagai fasilitas umum yang berwujud bangunan.

Pasal 18

Penutup lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h merupakan penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri atas: a. bentang alam; dan/atau b. bentang buatan.

BAB Kedua

Pengumpulan Data Geospasial Dasar

Pasal 19

Koreksi

(1) Pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG Dasar yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG Dasar. (2) Pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan wilayah yurisdiksinya.

Pasal 20

Koreksi

(1) DG Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan DG yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar. (2) DG Dasar yang digunakan untuk pembuatan Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. data pengukuran jarak, sudut, dan/atau beda tinggi; b. data pengamatan GNSS; c. data pengukuran gayaberat; dan/atau d. data pengamatan pasang surut. (3) DG Dasar yang digunakan untuk pembuatan Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. data pengukuran jarak, sudut, dan/atau beda tinggi; b. data pengamatan GNSS; c. stereo model; d. citra tegak resolusi tinggi; e. data ketinggian dan data kedalaman; dan/atau f. digital elevation model berupa digital surface model dan digital terrain model.

Pasal 21

(1) Pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan: a. survei, pengukuran, dan/atau pengamatan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG Dasar; b. mengolah data hasil survei, pengukuran dan/atau pengamatan yang menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG Dasar; dan/atau c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Instrumen pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan pada: a. wahana darat; b. wahana air; c. wahana udara; atau d. wahana angkasa. (3) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi madya yang membidangi urusan IGD.

Pasal 22

Pengumpulan DG Dasar pada wahana darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan menggunakan satu atau lebih instrumen pengumpulan DG Dasar yang meliputi: a. perangkat GNSS geodetik; b. sensor lidar; c. gravimeter; dan/atau d. instrumen pengumpulan DG Dasar lainnya.

Pasal 23

Pengumpulan DG Dasar pada wahana air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan DG Dasar yang terdiri atas: a. perangkat GNSS geodetik; b. echosounder; c. automatic water level recorder; d. gravimeter; dan/atau e. instrumen pengumpulan DG Dasar lainnya.

Pasal 24

Pengumpulan DG Dasar pada wahana udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan DG Dasar yang terdiri atas: a. perangkat GNSS geodetik; b. kamera udara metrik; c. kamera udara nonmetrik; d. sensor lidar; e. sensor radar; f. airborne gravimeter; dan/atau g. instrumen pengumpulan DG Dasar lainnya.

Pasal 25

Pengumpulan DG Dasar pada wahana angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan DG Dasar yang terdiri atas: a. sensor optis; b. sensor radar; c. sensor lidar; d. sensor gayaberat; dan/atau e. instrumen pengumpulan DG Dasar lainnya.

BAB 1

Umum

Pasal 19

Koreksi

(1) Pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG Dasar yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG Dasar. (2) Pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan wilayah yurisdiksinya.

Pasal 20

Koreksi

(1) DG Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan DG yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar. (2) DG Dasar yang digunakan untuk pembuatan Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. data pengukuran jarak, sudut, dan/atau beda tinggi; b. data pengamatan GNSS; c. data pengukuran gayaberat; dan/atau d. data pengamatan pasang surut. (3) DG Dasar yang digunakan untuk pembuatan Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. data pengukuran jarak, sudut, dan/atau beda tinggi; b. data pengamatan GNSS; c. stereo model; d. citra tegak resolusi tinggi; e. data ketinggian dan data kedalaman; dan/atau f. digital elevation model berupa digital surface model dan digital terrain model.

Pasal 21

(1) Pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan: a. survei, pengukuran, dan/atau pengamatan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG Dasar; b. mengolah data hasil survei, pengukuran dan/atau pengamatan yang menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG Dasar; dan/atau c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Instrumen pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan pada: a. wahana darat; b. wahana air; c. wahana udara; atau d. wahana angkasa. (3) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi madya yang membidangi urusan IGD.

Pasal 22

Pengumpulan DG Dasar pada wahana darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan menggunakan satu atau lebih instrumen pengumpulan DG Dasar yang meliputi: a. perangkat GNSS geodetik; b. sensor lidar; c. gravimeter; dan/atau d. instrumen pengumpulan DG Dasar lainnya.

Pasal 23

Pengumpulan DG Dasar pada wahana air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan DG Dasar yang terdiri atas: a. perangkat GNSS geodetik; b. echosounder; c. automatic water level recorder; d. gravimeter; dan/atau e. instrumen pengumpulan DG Dasar lainnya.

Pasal 24

Pengumpulan DG Dasar pada wahana udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan DG Dasar yang terdiri atas: a. perangkat GNSS geodetik; b. kamera udara metrik; c. kamera udara nonmetrik; d. sensor lidar; e. sensor radar; f. airborne gravimeter; dan/atau g. instrumen pengumpulan DG Dasar lainnya.

Pasal 25

Pengumpulan DG Dasar pada wahana angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan DG Dasar yang terdiri atas: a. sensor optis; b. sensor radar; c. sensor lidar; d. sensor gayaberat; dan/atau e. instrumen pengumpulan DG Dasar lainnya.

Pasal 26

(1) Pengumpulan DG Dasar harus dilaksanakan sesuai dengan standar pengumpulan DG Dasar. (2) Standar pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. spesifikasi teknis DG Dasar; dan b. prosedur pengumpulan DG Dasar. (3) Standar pengumpulan DG Dasar untuk Jaring Kontrol Geodesi meliputi standar: a. pengamatan GNSS menggunakan continuously operating reference station pada Jaring Kontrol Geodesi; b. survei GNSS episodik pada Jaring Kontrol Geodesi; c. pengukuran gayaberat pada Jaring Kontrol Geodesi; d. survei gayaberat terestris; e. survei gayaberat airborne; f. survei pengukuran sipat datar; g. pengamatan pasang surut; dan h. pengumpulan DG Dasar lainnya untuk pembuatan Jaring Kontrol Geodesi. (4) Standar pengumpulan DG Dasar untuk Peta Dasar meliputi standar: a. survei udara menggunakan kamera udara metrik; b. survei udara menggunakan kamera udara nonmetrik; c. survei udara menggunakan sensor lidar; d. survei udara menggunakan sensor radar; e. penyediaan citra satelit tegak resolusi tinggi; f. survei batimetri menggunakan echosounder; g. survei batimetri menggunakan sensor lidar; h. satellite derived bathymetry; i. survei terestris garis pantai; j. survei batas wilayah; dan k. pengumpulan DG Dasar lainnya untuk pembuatan Peta Dasar. (5) Standar pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Standar pengumpulan DG Dasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf k ditetapkan oleh Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

BAB 1

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

BAB Keempat

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan