Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2022 tentang PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER SUBBIDANG KELUARGA BERENCANATAHUN 2022

PERBAN Nomor 2 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Reguler Subbidang KB adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik di bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, keluarga berencana serta penurunan stunting. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota. 5. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut OPD-KB adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah. 6. Tim Pengendali DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tingkat Pusat adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang KB secara nasional yang diketuai oleh Sekretaris Utama BKKBN. 7. Tim Pengendali DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tingkat Provinsi adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang KB di kabupaten dan kota yang diketuai oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. 8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 9. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendali operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana tingkat kecamatan.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK REGULER SUBBIDANG KB

Pasal 4

Koreksi

(1) DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022. (2) Petunjuk operasional DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendahuluan; b. ruang lingkup kegiatan; c. program dan kegiatan; d. kriteria teknis; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. Penutup. (3) Petunjuk operasional DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual; b. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan; c. jasa pendamping/fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola; d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual; e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. (3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 di kabupaten/kota sesuai dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan. (4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibiayai oleh APBD. (5) Pelaksanaan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyaluran DAK Fisik Reguler Subbidang KB dilakukan secara campuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penyaluran DAK Fisik Reguler.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2022 tentang PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER SUBBIDANG KELUARGA BERENCANATAHUN 2022

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10