Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

PERBAN Nomor 4 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri/Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga. 2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga. 4. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana. 5. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. 6. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian/BKKBN. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/BKKBN. 10. Eselon I Penanggung Jawab Program adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian/BKKBN yang bertanggung jawab pada pelaksanaan Bantuan Pemerintah. 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2

Koreksi

(1) Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa. (2) Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian/BKKBN meliputi: a. penghargaan; b. beasiswa; c. sarana prasarana; dan/atau d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. (3) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada: a. perseorangan nonpegawai aparatur sipil negara, nonprajurit Tentara Nasional INDONESIA, dan/atau nonanggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, kecuali diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kelompok masyarakat; dan/atau c. lembaga pemerintah/nonpemerintah. (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah yang berperan dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa bantuan pendidikan kepada masyarakat atau perseorangan yang berperan dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. (6) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk barang yang memiliki karakteristik spesifik kepada instansi Pemerintah Daerah selain organisasi perangkat daerah dan masyarakat yang berperan dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. (7) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan berupa: a. alat dan/atau obat kontrasepsi; dan/atau b. bentuk lainnya yang ditetapkan oleh PA dialokasikan untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat atau penugasan PRESIDEN.

Pasal 3

(1) Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan memenuhi syarat: a. tercantum dalam rencana kerja pemerintah; b. diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan/atau peraturan PRESIDEN; dan/atau c. mendapat penugasan PRESIDEN. (2) Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan akun peruntukannya. (3) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah dan berbasis proposal, dilengkapi dengan surat pernyataan pejabat Eselon I Penanggung Jawab Program yang menyatakan bahwa alokasi tersebut telah berdasarkan proposal yang diterima.

Pasal 4

Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10