Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

PERBAN Nomor 6 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri/Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga. 2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga. 4. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana. 5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat utama Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah Kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota. 6. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian terhadap pemangku kepentingan dalam upaya memastikan penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. 7. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah ketentuan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. 8. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan sebagai upaya menjamin ketaatan terhadap NSPK dalam penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan anggaran. 9. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB III

PELAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Hasil Pembinaan oleh Kementerian/BKKBN dan daerah Provinsi serta daerah kabupaten/kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pembinaan paling sedikit memuat: a. arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional; b. sasaran; dan c. fokus. (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 9

Koreksi

(1) Hasil Pengawasan oleh APIP Kementerian/BKKBN dan APIP daerah Provinsi serta APIP daerah kabupaten/kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing, paling sedikit memuat: a. tahapan penyusunan rencana Pengawasan; b. objek dan sebaran wilayah Pengawasan; c. pelaksanaan Pengawasan; d. Pengawasan di lingkungan Kementerian/BKKBN, Provinsi dan daerah Kabupaten/kota; dan e. jadwal dan anggaran Pengawasan. (2) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) APIP daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelaporan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan terhadap pelaksanaan Pengawasan kepada Menteri/Kepala. (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 10

(1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/ kota secara berjenjang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Gubernur menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi dan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Menteri/Kepala. (3) Menteri/Kepala menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kewenangannya masing-masing kepada PRESIDEN. (4) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri/Kepala menyusun ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3). (5) Dalam menyusun ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga, Menteri/ Kepala dapat melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kepala daerah. (6) Menteri/Kepala menyampaikan ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PRESIDEN.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12