Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2014 tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

PERBAN Nomor 10 Tahun 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek. 2. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 201 3 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya. 3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya. 4. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya. 5. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya. 6. Pemeriksa merek adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek adalah kegiatan pemeriksaan permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis yang meliputi pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisaan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi, hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internasionalisasi di bidang Merek. 8. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Merek dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek. 11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa Baik perorangan atau kelompok di bidang Merek. 12. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan. 13. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa Merek yang bertugas mengatur dan MENETAPKAN prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pemeriksa Merek.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 2

Koreksi

Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek termasuk dalam rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Pasal 3

Koreksi

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek. (2) Jabatan Fungsungan Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Pasal 4

Tugas pokok Pemeriksa Merek yaitu melakukan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen Merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen Merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internasionalisasi di bidang Merek.

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek merupakan jabatan fungsional keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pemeriksa Merek Ahli Pertama; b. Pemeriksa Merek Ahli Muda; c. Pemeriksa Merek Ahli Madya; dan d. Pemeriksa Merek Ahli Utama. (3) Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, yaitu: a. Pemeriksa Merek Ahli Pertama: 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pemeriksa Merek Ahli Muda: 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pemeriksa Merek Ahli Madya: 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Pemeriksa Merek Ahli Utama: 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/c. (4) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek didasarkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 8

Koreksi

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sesuai dengan jabatan, sebagai berikut: a. Pemeriksa Merek Ahli Pertama, meliputi: 1. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk Permohonan Pendaftaran Merek; 2. menyusun Program Kerja Pemeriksa Merek; 3. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek kata; 4. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek lukisan; 5. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek tiga dimensi; 6. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek suara, meliputi notasi balok dan angka; 7. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek hologram; 8. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya dia beruju terlebih dahulu terhadap elemen Merek kombinasi dari unsur-unsur Merek kata, Merek lukisan, Merek tiga dimensi, Merek suara, dan Merek hologram; 9. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek kata; 10. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek lukisan; 11. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek tiga dimensi; 12. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek suara, meliputi notasi balok dan angka; 13. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek hologram; 14. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek kombinasi dari unsur-unsur Merek kata, Merek lukisan, Merek tiga dimensi, Merek suara, dan Merek hologram; 15. melakukan penelusuran dan mengumpulkan data Merek terkenal; 16. melakukan penelusuran dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan indikasi geografis; 17. melakukan penelusuran data sengketa Merek; 18. melakukan penelusuran terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pemohon Merek; 19. menganalisis hasil penelusuran dokumen Merek; 20. membuat keputusan pendaftaran permohonan Merek; 21. membuat keputusan penolakan permohonan Merek; 22. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan Merek; dan 23. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas. b. Pemeriksa Merek Ahli Muda, meliputi: 1. Menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk permohonan keberatan dan sanggahan, serta tanggapan; 2. Menyusun Program Kerja Pemeriksa; 3. Menilai salinan peraturan penggunaan Merek kolektif; 4. Menganalisis dokumen tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek; 5. menganalisis dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap permohonan Merek; 6. menganalisis dokumen keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan; 7. menganalisis dokumen sanggahan atas keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan; 8. membuat keputusan mengabulkan permohonan keberatan; 9. membuat keputusan tidak mengabulkan permohonan keberatan; 10. membuat keputusan menerima permohonan tanggapan; 11. membuat keputusan tidak menerima permohonan tanggapan; 12. membuat keputusan pendaftaran terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek; 13. membuat keputusan penolakan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek; 14. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan tanggapan; 15. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan keberatan; 16. membuat keputusan penangguhan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek; 17. membuat keputusan terhadap permohonan Merek yang ditangguhkan; dan 18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas. c. Pemeriksa Merek Ahli Madya, meliputi: 1. mengusulkan Rencana Kerja Pemeriksaan; 2. menyusun Program Kerja Pemeriksa; 3. membuat keputusan terhadap permohonan tanggapan yang ditangguhkan; 4. membuat keputusan terhadap permohonan keberatan yang ditangguhkan; 5. membuat keputusan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek yang ditangguhkan; 6. melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran Merek; 7. melakukan validasi terhadap keputusan penolakan permohonan Merek; 8. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan keberatan; 9. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan tanggapan; 10. melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek; 11. melakukan validasi terhadap keputusan penolakan dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek; 12. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan Merek yang ditangguhkan; 13. menyusun laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan; 14. menjadi anggota sidang Majelis Komisi Banding Merek; 15. memberikan keterangan dalam sidang Majelis Komisi Banding Merek; 16. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan sidang peradilan; 17. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon pemeriksa Merek; 18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa Merek; dan 19. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas. d. Pemeriksa Merek Ahli Utama, meliputi: 1. mereviu Rencana Kerja Pemeriksa; 2. menyusun Program Kerja Pemeriksa; 3. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan tanggapan atau keberatan yang ditangguhkan; 4. melakukan validasi terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek yang ditangguhkan; 5. melakukan supervisi hasil pemeriksaan Merek; 6. melakukan evaluasi laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan; 7. menganalisis permasalahan hukum terhadap kegiatan pemeriksaan Merek; 8. menganalilis permasalahan hukum terkait putusan pengadilan di bidang Merek; 9. menganalisis permasalahan hukum terkait putusan Komisi Banding Merek; 10. melakukan pengkajian hasil analisis permasalahan hukum di bidang pemeriksaan Merek sebagai penyaji; 11. menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan sistem pemeriksaan Merek; 12. memimpin Sidang Majelis Komisi Banding Merek; 13. menjadi anggota Sidang Majelis Komisi Banding Merek; 14. memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Banding Merek; 15. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan Lembaga Internasional; 16. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan Lembaga Nasional; 17. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan sidang peradilan; 18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon pemeriksa Merek; 19. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; 20. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penasehat/tenaga ahli di lembaga-lembaga/instansi pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, pengkajian, dan dilingkungan Ditjen HKI di bidang Merek; 21. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penelaah dan pereferensi Merek terdaftar; dan 22. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas. (2) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013. (3) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa Merek diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013.

Pasal 9

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Merek yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pemeriksa Merek lain yang berada pada tingkat di atas atau atas tugas tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (2) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut: a. Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2014. b. Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013.

Pasal 11

(1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Merek wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pemeriksa Merek, sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Koreksi

Pejabat yang berwenang mengangkat akan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

(1) PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang hukum, manajemen, teknik, farmasi, dan humaniora; b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS. (3) Calon PNS dengan formasi Jabatan Pemeriksa Merek setelah diangkat sebagai PNS paling lambat 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek. (4) PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsallional Pemeriksa Merek, harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang merek. (5) PNS yang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Merek paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek. (6) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek bagi PNS yang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikecualikan apabila bukan merupakan kesalahan dari yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek harus memenuhi syarat: a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang Pemeriksaan Merek paling kurang 2 (dua) tahun; c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Merek; d. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan e. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. (4) Keputusan pengangkatan pada jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

BAB VI

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

Koreksi

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pemeriksa Merek wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan. (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

(1) Bahan penilaian Angka Kredit Pemeriksa Merek disampaikan oleh pimpinan unit kerja pejabat eselon III yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pemeriksa Merek yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit. (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek menyampaikan usul penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Usul penetapan Angka Kredit untuk Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (4) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek harus dilampiri dengan: a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; b. Surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan pemeriksaan di buat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penelusuran dokumen Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; d. Surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan dan penganalisisan dokumen Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII; e. Surat pernyataan melakukan kegiatan pembuatan keputusan terhadap hasil analisis dibuat menurut contoh formulir sebagannya tercantum dalam Lampiran VIII; f. Surat pernyataan melakukan kegiatan validasi hasil pemeriksaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX; g. Surat pernyataan melakukan kegiatan supervisi hasil pemeriksaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; h. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; i. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; dan/atau j. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 17

(1) Unsur kegiatan Pemeriksa Merek yang dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama, terdiri dari: a. Pendidikan, meliputi: 1. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah; 2. diklat fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan 3. Diklat Prajabatan. b. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek, meliputi: 1. perencanaan pemeriksaan; 2. penelusuran dokumen Merek; 3. pemeriksaan dan penganalisisan dokumen Merek; 4. pembuatan keputusan terhadap hasil analisis; 5. validasi hasil pemeriksaan; 6. supervisi hasil pemeriksaan; dan 7. tugas internalisasi di bidang Merek. c. Pengembangan profesi, meliputi: 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek; 2. penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Merek; dan 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Merta. d. Penunjang tugas Pemeriksa Merek, meliputi: 1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang Merek; 2. peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek; 3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi; 4. keanggotaan Tim Penilai; 5. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan 6. perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya. (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pemeriksa Merek. (4) Rincian kegiatan Pemeriksa Merek dan Angka Kredit masing-masing unsur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013.

Pasal 18

(1) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013. (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan Angka Kreditnya. (3) Penetapan Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Merek yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pemeriksa Merek dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. b. Untuk kenakan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (2) Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada: a. Pemeriksa Merek yang bersangkutan; b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; dan d. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

Koreksi

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit: a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek bagi Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawai Negara.

Pasal 22

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh: a. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal; b. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat. (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal; dan b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek untuk Tim Penilai Direktorat.

Pasal 23

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi permohonan pendaftaran Merek, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Merek. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pemeriksa Merek. (5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh Pemeriksa Merek, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek. (6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Merek yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. (7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (9) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti. (10) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN Tim Penilai.

Pasal 24

(1) Tugas Pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal, yaitu: a. membantu Pejabat Eselon I yang membidangi kekayaan intelektual dalam MENETAPKAN Angka Kredit bagi Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Tugas Pokok Tim Penilai Direktorat, yaitu: a. membantu Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek dalam MENETAPKAN Angka Kredit Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 25

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.

Pasal 26

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai. (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit, yaitu: a. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek kepada Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk Angka Kredit Pemeriksa Merek Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan b. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan unit yang membidangi permohonan pendaftaran Merek kepada Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek untuk Angka Kredit Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

BAB Kedua

Tim Penilai

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 28

Koreksi

Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa Merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Koreksi

(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa Merek, untuk: a. Pemeriksa Merek dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013; b. Pemeriksa Merek dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013; dan c. Pemeriksa Merek dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013. (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 30

(1) Pemeriksa Merek yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang. (3) Pedoman pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

Pasal 31

(1) Kenaikan jabatan Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila: a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan; b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek. (2) Kenaikan jabatan Pemeriksa Merek ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan kenaikan jabatan Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 32

(1) Pemeriksa Merek yang akan naik jabatan, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

Pasal 33

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila: a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Kenaikan pangkat Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (3) Kenaikan pangkat Pemeriksa Mered Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

(1) Pemeriksa Merek yang telah memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Pasal 35

(1) Pemeriksa Merek yang pada tahun pertama telah memenuhi atau telah melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek. (2) Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Merek dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. paling kurang 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (8) Pemeriksa Areh Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 14 (empat belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (9) Dalam hal Pemeriksa Areh Ahli Madya, pangkat Pemeriksa Muda, golongan ruang IV/c yang telah memenuhi Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi namun tidak tersedia formasi jenjang jabatan Pemeriksa Areh Ahli Utama maka pada tahun berikuta nya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek dan pengembangan profesi. (10) Pemeriksa Areh Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek dan pengembangan profesi.

BAB Kesatu

Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

BAB Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 37

Koreksi

(1) Pemeriksa Merke Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merke Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merke yang jabatannya lebih rendah dari yang dimiliki. Contoh: Sdri. Eriska, SH, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006, jabatan Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan pada Direktorat Direktorat Hak Dan Kekayaan Intelektual, dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merke Ahli Utama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 dengan Angka Kredit sebesar 260, Mengingat jabatan Sdri. Eriska, SH. lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merke Ahli Utama yaitu di Maret 2009 sampai dengan 28 Februari 2014 tidak dapat memenuhi Angka kredit untuk kenaikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yaitu 260 ke Angka kredit 400 maka yang bersangkutan terhitung mulai 28 Februari 2014 dibebaskan sementara dari jabatan Fungsional Pemeriksa Merke Ahli Muda. (2) Pemeriksa Merke Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merke Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merke yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir. Contoh: Sdr. Rahardian, SH, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011 dengan Angka Kredit sebesar 210, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda yaitu 1 Desember 2011 sampai dengan 30 November 2016 tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan Angka Kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 November 2016 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda. (3) Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkan lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir. Contoh: Sdr. Janitra, SH, MB, Jabatan Pemeriksa Merek Ahli Madya, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2008. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 dengan Angka Kredit sebesar 552, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2017 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan Angka Kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 September 2017 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Madya. (4) Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek dan pengembangan profesi. (5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pemeriksa Merek dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan antara keenam dan seterusnya; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. (6) Pembebasan sementara Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (7) Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 38

(1) Pemeriksa Merek yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja Pemeriksa Merek selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Pasal 39

(1) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena: a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki. b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama seja kali diangkat dalam jabatan terakhir. c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir. d. setiap tahun pejabat menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi pulang kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek dan pengembangan profesi bagi Pemeriksa Ahli Utama, pangkat Pembina golongan ruang IV/e. (2) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara kenaikan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, apabila apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan. (3) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara kena kenaikan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun. (4) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas usia yang dipersyaratkan.

Pasal 41

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemeriksa Merek yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara; b. Pemeriksa Merek yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki; dan c. Pemeriksa Merek yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 42

(1) Pemeriksa Merek diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi dari peringkat yang dimiliki; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir; c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir. d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan. e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat peringkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam tugas rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. (2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Mereka dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 43

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, pemberhentian dari Jabatan Fungsel Pemeriksa Mereka ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 37

Koreksi

BAB Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 39

Koreksi

Pasal 41

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Koreksi

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pemeriksa Mereka sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: 46/KEP/M-PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Mereka dan Angka Kreditnya, dan harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013.

Pasal 46

(1) Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013 mulai berlaku, PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Terampil dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, melaksanakan kegiatan Pemeriksa Merek Ahli Pertama. b. Pemeriksa Merek Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, melaksanakan kegiatan Pemeriksa Merek Ahli Muda. (2) Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prestasi kerjaannya dinilai dengan Angka Kredit sebagimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013. (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kenaikan pangkat paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, atau pangkat terakhir yang dimilikinya. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) tahun sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013 mulai berlaku, harus memiliki ijazah Sarjana (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan. (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memiliki ijazah Sarjana (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

Pasal 47

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dapat disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit terukur yang dimiliki ditambah prestasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) setelah dinilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.

Pasal 48

Pemeriksa Merek yang berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1) yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dapat diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, kegiatan pengembangan profesi Pemeriksa Merek ditambah Angka Kredit ijazah sarjana (S1) dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari kegiatan penunjang.

Pasal 49

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, Tim Penilai, dan pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit atas prestasi kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 27 Peraturan Bersama ini.

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA EKO SUTRISNO AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN 37 2014, No.831 LAMPIRAN I BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERSIHAN BIROKRASI NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBERSIH MERDEKA DAN ANGGOTA KREDITNA CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALİ DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBERSIH MERDEKA KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HOK ASASI MANUSIA NOMOR: TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALİ DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBERSIH MERDEKA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemberi Merdeka dan Anggota Kreditna perlu untuk mengangkat seseorang; ) Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2013; 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ............................ mengangkat Pegawai Negeri Sipil a. Nama : ........................................................ b. NIP : ........................................................ c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ............................... d. Unit kerja : ................................................ dalam jabatan ......................... dengan angka kredit sebesar ........................... ) KEDUA : KETIGA : KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat ketidakadaan dalam keputusan ini, akan disediakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Akan Diterbitkan Keputusan Perubahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diumumkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ............................ pada tanggal ........................... NIP. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; 3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; 4. Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;**) 5. Pegawai yang bersangkutan. *) Dan apabila ada penambahan dilampirkan yang diatur perlu. **) (Core yang tidak perlu. LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPOLISIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DAN ANGKOTA KREDIT/POLISI CONTOH KETENTUAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN LAIN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERINTAH DAERAH KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPOLISIAN NEGARA NOMOR : ............................ TENTANG PENGATURAN JABATAN LAIN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERINTAH DAERAH Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi INDONESIA Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Jabatan Lain Dalam Anggota Kredit/Polisi, diputuskan untuk mengangkat Saudara .................................................................. dalam jabatan Pemerintahan Daerah; ..........................................................................................................................................."; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2010; 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 4 Tahun 2013; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2013; 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepolisian Negara Nomor ....................; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERTAMA : mengangkat Pegawai Negeri Sipil a. Nama : .............................. b. NIP : .............................. c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .............................. d. Unit kerja : .............................. dalam jabatan dengan angka kredit sebesar .................... KEDUA : .............................. KETIGA : .............................. KEEMPAT : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ............................ pada tanggal ............................ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (signature/seal) (name) dan Kepala Badan Kepolisian Negara (signature/seal) (name) Tembusan: 1. Kepala Badan Kepolisian Negara; 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; 3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan; 4. Kepala Bagian Keuangan yang bersangkutan;*| dan 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *| Jika apabila ada penambahan diktum yang diatur perlu. ** Ditetapkan yang tidak perlu. LAMPIRAN II A PERATURAN BUPATI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN MENTERI AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN INTEGRASI PENDAFTARAN APATURAT NEGARA BESAR DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA DESA 2) melakukan penelitian dan mengumpulkan dokumen Merck terhadap komponen: a) bahan baku; b) merek dagang; c) merek dagang; d) merek untuk, meliputi bahan dan juga; e) kemasan; f) merek kondisi dari unsur merek baja, merek, merekan, merek dagang, merek usaha, dan merek dagang. 3) melakukan penelitian dan mengumpulkan data Merck yang berkaitan dengan gugatan Merte yang berhubungan dengan gugatan Merte. 4) melakukan penelitian terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pihak lain. 5) Penerimaan dan Pengawasan Dokumen Merck 6) melakukan pemeriksaan dokumen Merck 7) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Merck 8) melakukan tugas pengawasan terhadap merek 9) melakukan tugas pengawasan terhadap Departemen Keimigrasian Terkait Anum Merte 10) melakukan koordinasi dengan instansi terkait 11) melakukan tugas perizinan terhadap dokumen Merck 12) melakukan tugas pengawasan terhadap merek C. Pengembangan Produk A. Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merte 1) menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang penelitian, pengujian, survei dan edukasi di bidang Merte yang di publikasikan dalam bentuk: a) buku yang diterbitkan dan diberikan secara nasional b) majalah; 2) menyusun karya tulis/karya ilmiah dalam bentuk penelitian, pengujian, survekan dan edukasi di bidang Merte yang di publikasikan dalam bentuk: a) makalah; b) majalah 3) membuat makalah dalam bidang Merte yang di peroleh dari penelitian atau pengujian, dan atau temuan lainnya dalam bidang Merte pada pertemuan ilmiah B. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja di bidang Merte 1) menyusun/membuat kerangka kerja di bidang Merte yang di publikasikan dalam bentuk: a) buku yang diterbitkan dan diberikan secara nasional b) majalah; c) materi yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan; d) materi yang dipublikasikan dalam bentuk: a) makalah; b) majalah C. Penyusunan Kerangka Pedoman/Ketentuan Pelaksanaan/Ketentuan Teknis di bidang Merte 1) membuat buku pedoman di bidang Merte; 2) membuat kerangka acuan kerja di bidang Merte; 3) membuat ketentuan teknis di bidang Merte JUMLAH UNUM UTAMA I E D 3 III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK: 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Merek 6. dan seterusnya IV Cetatan Pejabat Penguji : 1. ... 2. ... 3. ... 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat penguji) NIP. V Catatan Anggota Tim Penilai: 1. ... 2. ... 3. ... 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP. VI Catatan Ketua Tim Penilai: 1. ... 2. ... 3. ... 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP. LAMPIRAN II B PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2014 DAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2014 DAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN STATUS JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI C. Penyusunan Buku Pedoman/Ketentuan Pelaksanaan/Ketentuan Kerja di bidang Merek 1) membuat pedoman pelatihan di bidang Merek 2) membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Merek 3) membuat ketentuan teknis di bidang Merek D. UNSUR UTAMA I S D 3 II. UNSUR PENUNJANG A. Penugasan Tugas Pemeriksaan Merek 1) mengikuti/melaksanakan tugas fungsional/teknis di bidang Merek 2) mengikuti/melaksanakan tugas bidang pemeriksaan merek B. Pelaksanaan Seminar/Lokakarya/Konferensi di bidang Merek 1) mengikuti seminar/lokak/konferensi di bidang Merek sebagai: a) peserta b) pembicara/moderator/narasumber c) panitia C. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi 1) menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional sebagai: a) pengurus aktif b) anggota aktif 2) menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat internasional sebagai: a) pengurus aktif b) anggota aktif D. Keikutsertaan dalam Pelatihan Jabatan Fungsional/ Keahlian/ Kemahiran Merek 1) menjadi anggota Tim Penilai 2) Tim Penilai Direktorat 3) Tim Penilai Direktorat E. Pelatihan/ Pengembangan/ Tugas Serta Laksana Karya Nyata 1) 80 hingga tahun 2) 40 hingga tahun 3) 20 hingga tahun F. Pelatihan Gelah/ Jamin/ Kesarjanaan Lainnya 1) mengikuti pelatihan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 2) Sarjana (S1) 3) Magister (S2) 4) Doktor (S3) JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG The provided image contains only a table (Lampiran/tabular data) and no textual body content such as BAB, Bagian, Paragraf, Pasal, or Ayat to extract according to your instructions. Therefore, no text can be extracted from this specific page. III LAMPIRAN PENGESAHAN DUPAK: 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang Tugas Pokok/ Mandiri 6. dan seterusnya ........................................................ NIP. IV Catatan Pejabat Pengawas : 1. .......................................................... 2. .......................................................... 3. .......................................................... 4. dan seterusnya ........................................................ { jabatan } [nama pejabat pengawas] NIP. V Catatan Anggota Tim Penilai : 1. .......................................................... 2. .......................................................... 3. .......................................................... 4. dan seterusnya ........................................................ [Nama Penilai I ] NIP. [Nama Penilai II] NIP. VI Catatan Ketua Tim Penilai : 1. .......................................................... 2. .......................................................... 3. .......................................................... 4. dan seterusnya ........................................................ Ketua Tim Penilai, [Nama] NIP. LAMPIRAN III C. PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM DAN MENTERI AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2014 DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/KMK.07/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM DAN M/R KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN HAK MEREK DAN AKSES KREDITNYA CONTOH: DAFTAR USUL PERTANAHAN AGRARIA KREDIT JASATAN FUNGSIONAL PERTANAHAN MEREK DAFTAR USUL PERTANAHAN AGRARIA KREDIT JASATAN FUNGSIONAL PERTANAHAN AGRARIA MADYA Nama: Bulan: Bulan Perjalan: Tahun: Unsur Yang Dinilai C. Sarana Fasilitas 1. Terpeliharanya sarana dan kondisi meliputi peralatan monitoring pemantauan berkala 2. tersedia sarana lainnya di lingkungan Merdeka 3. meningkatkan/memberikan instruksi/pelatihan/sdm/ C. Penyusunan Buku Pedoman/Ketentuan Pelaksanaan/Ketentuan Teknis di Bidang Merck 1) membuat buku pedoman di bidang Merck 2) membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Merck 3) membuat ketentuan teknis di bidang Merck JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3 B. UNSUR PENUNJANG 1. Penunjang Tugas Pemecahan Masalah Penunjang Tugas Pemecahan Masalah Penunjang tugas Peduli di bidang fungsional/teknis di bidang Merck mengajar/mengikuti di bidang Merck pada diklat fungsional/teknis bidang pemecahan Masalah 2. Penunjang tugas dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merck sebagai: 1) mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merck sebagai: a) pembicara/moderator/narasumber b) peserta 3) mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai: a) ketua b) anggota 2) mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai: a) ketua b) anggota 3. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi 1) menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional sebagai: a) pengurus inti b) anggota aktif 2) menjadi anggota Organisasi Profili tingkat internasional sebagai: a) pengurus aktif b) anggota aktif 4. Keanggotaan Tim Penilai 4. Keanggotaan Tim Penilai Analisis Kredit Jabatan Fungsional Pemecahan Masalah 5. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa menerima penghargaan/Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya 1) 30 tiga puluh) tahun 2) 20 (dua puluh) tahun 3) 10 (sepuluh) tahun 6. Perolehan Gelar/ Ijazah Kearsanaan Lainnya memperoleh gelar/ ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1) Sarjana (S1) 2) Magister (S2) 3) Doktor (S3) JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG III LAMPIRAN PENGUMUM DIPA/RD: 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan . . . . . . . . . . . . 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan . . . . . . . . . . . . 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan . . . . . . . . . . . . 4. Surat pernyataan melakukan . . . . . . . . . . . . melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pencegahan Moral 6. dan seterusnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAMPIRAN III D PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2018 NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKSANAAN PELAKSANAAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APARATUR NEGARA DAN DARURAT KEADAAN KEADAAN DARURAT TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MERK DAN KOMISANYA a) melakukan evaluasi laporan monitoring pelaksanaan penelitian b) melakukan pemantauan terhadap kegiatan penelitian c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian d) melakukan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi penelitian e) melakukan pengujian hasil analisis permasalahan dalam bidang penelitian sebagai serangkaian proses penelitian f) menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan penelitian penelitian g) Peran Utama dalam Bidang Sarana, Sumber Daya, Manusia h) Peran Utama dalam Bidang Penelitian i) Menyusun kebijakan dan/atau memberikan instruksi dalam bidang penelitian j) Peran Utama dalam Bidang Organisasi k) Kelembagaan Internasional l) Kerjasama Internasional m) Jejaring Penelitian n) Bidang Pengabdian 1) Tugas internasional di Bidang Merwek 2) melakukan kerjasama internasional di Bidang Merwek sebagai perwakilan dari pusat/mitra Merwek 3) melakukan tugas internasional di Bidang Merwek sebagai perwakilan, penanggung jawab, dan koordinator, lembaga kerja pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lingkungan Universitas Halu Oleo di Bidang Merwek 4) melakukan tugas internasional di Bidang Merwek sebagai perwakilan dan mitra internasional di Bidang Merwek 5) melakukan tugas internasional di Bidang Merwek 2) PENGEMBANGAN PROFESI 1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Merwek 2) membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengabdian, atau tugas lainnya di Bidang Merwek yang dipublikasikan dalam sebuah jurnal; 3) membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengabdian, atau tugas lainnya di Bidang Merwek yang dipublikasikan dalam sebuah prosiding; 4) membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atasan, laporan hasil, atau tugas lainnya di Bidang Merwek yang dipublikasikan dalam sebuah buku; 5) membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atasan, laporan hasil, atau tugas lainnya di Bidang Merwek yang dipublikasikan dalam sebuah jurnal; 6) menyusunkan prumena/perumusan tinjauan, gagasan, dan ide lainnya dalam Bidang Merwek sebagai perumusan 7) membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atasan, laporan hasil, atau tugas lainnya di Bidang Merwek yang dipublikasikan dalam sebuah buku; 8) Penyusunan/Penyaduran Buku dan/atau Karya Ilmiah di Bidang Merwek I cannot fulfill this request because the provided image consists entirely of a table. According to your instructions, I must skip any section that is a Lampiran consisting primarily of tabular data and omit all table content including rows and columns. Since there is no non-tabular text in the document to extract, I have nothing to output. LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 DAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEBERAP JENIS ANJAGA KREDITIVITAS. CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN SURAT PERNYATAAN Mengikuti Pendidikan Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................................................. NIP : .................................................................. Pangkat/golongan ruang : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Unit kerja : .................................................................. Menyatakan bahwa: Nama : .................................................................. NIP : .................................................................. Pangkat/golongan ruang/TMT : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Unit kerja : .................................................................. Telah mengikuti pendidikan sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .................................................. Atasan Langsung NIP........................................... LAMPIAN V PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI TENTANG PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ABOTUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN SURAT PERNYATAAN MELAKULKAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................................................................. NIP : .................................................................................. Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................ Jabatan : .................................................................................. Unit kerja : .................................................................................. Menyatakan bahwa: Nama : .................................................................................. NIP : .................................................................................. Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................ Jabatan : .................................................................................. Unit kerja : .................................................................................. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung NIP ........................................... IAMFIRMATIF PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENGGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPE/WAIAN NEGARA NOMOR NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGK KREDIT/A CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELUSURAN DOKUMEN MEREK SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELUSURAN DOKUMEN MEREK Yang bertanda tangan di bawah ini: .............................................................. Nama : ......................................................................................................... NIP : ............................................................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ....................................................................................................... Unit kerja : .................................................................................................... Menyatakan bahwa: .......................................................................................... Nama : ......................................................................................................... NIP : ............................................................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ....................................................................................................... Unit kerja : .................................................................................................... Telah melakukan kegiatan penelusuran dokumen sebagai berikut: LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2014 dan NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG: KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHНН 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGGOTA KREDIT. CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGANALISISAN DOKUMEN MEREK SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGANALISISAN DOKUMEN MEREK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Pangkat/golongan ruang/TMT : Jabatan : Unit kerja : Menyatakan bahwa: Nama : NIP : Pangkat/golongan ruang/TMT : Jabatan : Unit kerja : Telah melakukan kegiatan pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .............................................. Atasan Langsung NIP....................................... LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 DAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG ANGKATAN FUNGSI/ANALIS JABATAN PEMESANAN MEEER DAN ANGKAT KREDITNYA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMBUATAN KEPUTUSAN TERHADAP HASIL ANALISIS SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMBUATAN KEPUTUSAN TERHADAP HASIL ANALISIS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................................... NIP : .................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : .................................................... Jabatan : .................................................... Unit kerja : .................................................... Menyatakan bahwa: Nama : .................................................... NIP : .................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : .................................................... Jabatan : .................................................... Unit kerja : .................................................... Telah melakukan kegiatan pembuatan keputusan terhadap hasil analisis sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung NIP........................................ LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENYAYANGGUNGAN APARATUR NEGARA DAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MERK DAN ANGKA KREDITNYA CONTOH SURAT PERNYATAAN KEGIATAN VALIDASI HASIL PEMERIKSAAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN VALIDASI HASIL PEMERIKSAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/ golongan/ruang/TMT : ......................................... Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/ golongan/ruang/TMT : ......................................... Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Telah melakukan kegiatan validasi hasil pemeriksaan sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .................................................. Atasan Langsung NIP ............................................ LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MUSEUM DAN ARKEOLOG KREDITINYA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN SUPERVISI HASIL PEMERIKSAAN SURAT PERNYATAAN MELAKUSKAN KEGIATAN SUPERVISI HASIL PEMERIKSAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................................................. NIP : .................................................................. Pangkat/golongan ruang/TMT : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Unit kerja : .................................................................. Menyatakan bahwa: Nama : .................................................................. NIP : .................................................................. Pangkat/golongan ruang/TMT : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Unit kerja : .................................................................. Telah melakukan kegiatan supervisi hasil pemeriksaan sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ........................................................................... Atasan Langsung NIP....................................................... LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 DAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGGOTA KREDITNDA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS INTERNALISASI DI BIDANG MEREK SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS INTERNALISASI DI BIDANG MEREK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................................................................. NIP : .................................................................................. Pangkat/golongan ruang/TMT : .................................................................................. Jabatan : .................................................................................. Unit kerja : .................................................................................. Menyatakan bahwa: Nama : .................................................................................. NIP : .................................................................................. Pangkat/golongan ruang/TMT : .................................................................................. Jabatan : .................................................................................. Unit kerja : .................................................................................. Telah melakukan kegiatan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang merek sebagai berikut: IAMFIRAHI PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAM ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MERK DAN ANGKA KREDITNYA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI SURAT PERNYATAAN MELAKLUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................................................. NIP : .................................................................. Pangkat/golongan ruang/TMT : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Unit kerja : .................................................................. Menyatakan bahwa: ............................................................................................................ ............................................................................................................ Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung .......................................... NIP .......................................... LAMPIRAN XIII PERATURAN BERSAMA MENTERI HUBUNGAN DAN HARAPAN MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERAYAGRADAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG FUNGSIONAL PEMERIKSA MERK DAN ANGKA KREDITNYA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS SURAT PERNYATAAN MELAKUSKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit kerja : ............................................................ Menyatakan bahwa: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit kerja : ............................................................ Telah melakukan kegiatan penunjang tugas sebagai berikut: LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANKRA KREDITNYA. CONTOH PENETAPAN ANGGA KREDIT PENETAPAN ANGGA KREDIT NOMOR: .................................................. Instansi: .................................................... Masa Penilaian: ........................................ I KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama ...................................................... 2 NIP .......................................................... 3 Nomor Seri EARPEG .............................. 4 Pangkat/Golongan ruang TMT ............... 5 Tempat dan Tanggal lahir ..................... 6 Jenis Kelamin ........................................... 7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya ................................................... 8 Jabatan Fungsional/TMT ........................ 9 Nama Istri ................................................ II PENETAPAN ANGGA KREDIT A. UNSUR UTAMA 1. Pendidikan: 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah 2) Diklat fungsional/tekis di bidang Merek serta mengikuti kursus tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) serta sertifikat 3) Diklat Jabatan: B. Penilaian Penunjang Pendaftaran Merek C. Pengembangan Profesi D. Unsur Utama UNSUR PENUNJANG Penunjang: Unsur Pemeriksa Merek Jumlah Unsur Penunjang ........................ JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG ......................... III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM JABATAN ........................... / PANGKAT ............... / TMT ...................................... ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepada Badan Kepegawaian Negara Tembusan disampaikan kepada yang bersangkutan: 1. Pemeriksa Merek yang bersangkutan; 2. Sekretaris Dirjen Merek yang bersangkutan; 3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; dan 4. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. Ditetapkan di : ........................................... Pada tanggal: .............................................. Nama Lengkap ............................................ NIP. ............................................................ LAMPIRAN BERSAMA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN PEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEGAWAIAN NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKOTA KREDITIF CONTNG KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEGAWAIAN NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR .................... KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Anggota Kreditif dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Nomor ....... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Anggota Kreditif dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; Mengingat : a. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014; b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 2010; c. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ............................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ......................................................................... b. NIP : ........................................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TTD : .................................... d. Unit kerja : ................................................................... dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek jenjang .................................. ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek jenjang ................................ dengan angka kredit sebesar ............................... KEDUA : .................................................................................................... KETIGA : .................................................................................................... KEEMPAT : Apabila kemudian ada ternyata terdapat kedudukan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan ditetapkan dengan keputusan lainnya. Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dimaklumi sebagaimana mestinya. ditetapkan di ......................... pada tanggal ......................... BUP. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; 3. ..................................................; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan; 5. Pegawai yang bersangkutan. LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2014 NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MERAK DAN ANGKA KREDITNYA CONTOH SURAT PERINGATAN SURAT PERINGATAN Nomor: ............................................ DARI : ............................................ JUMLAH YTH. : ............................................ ALAMAT : ............................................ TANGGAL : ............................................ 1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa: Nama : ............................................ NIP : ............................................ Pangkat/Gol. Ruang : ............................................ Jabatan : ............................................ Unit kerja : ............................................ unit kerja sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ......................... tahun menduduki jabatan ......................... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah ......................... angka kredit, disarankan ......................... dan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang disarankan. 2. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merak. 3. Demikian untuk diketahui dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya. ............................................ ............................................ BIP. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; *) 3. Pemegang Jabatan Pemeriksa Merak yang bersangkutan; 4. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEJABAT middle MINISTER DAN ADMINISTRATOR CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : .................................. TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PEJABAT ADMINISTRATOR MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Menimbang : a. bahwa Saudara ............................................................................................. b. bahwa untuk kepentingan jabatan yang bersangkutan .................................................. tanggal ........................... Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 201 }]; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2002; 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2002; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013; 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERTAMA : membebaskan sementara dari jabatan ............................................. Pejabat Administrator ........................................................... ................................................................................................................... b. NIP : .................................................................. c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ........................................................... d. Unit Kerja : ........................................................ KEDUA : KETIGA : ditetapkan di .............................. pada tanggal ............................... NIP. ......................................... .................................................. NIP. ......................................... * Ditetapkan ada persiapan diktum yang diatur perlu. ** Cedat yang tidak perlu. LAMPIRAN KEP PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014 DAN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEGAWAI APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MERK DAN ANGGOTA KREDITNYA CONTOH KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KEMBALI NOMOR : .......................... KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUS/A TENTANG PENGEMBALIAN KEMBALI DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MERREK Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merre Model dan Anggota Kreditnya perlu diatur untuk mengembalikan kembali kepada .......................... dalam jabatan Fungsional Pemeriksa Merre; b. .......................... Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 .......................... 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diatur dengan 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 5 Tahun 2014 .......................... 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara .......................... 6. .......................... 7. .......................... 8. .......................... 9. .......................... a. .......................... b. .......................... c. .......................... d. .......................... e. .......................... f. .......................... MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal .......................... mengembalikan kembali Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : .......................... b. NIP : .......................... c. Pangkat/golongan/ruang/TMT : .......................... d. Unit kerja : .......................... e. Dalam jabatan .......................... dengan angka kredit sebesar (..........................) (...........................) f. .......................... PERTAMA : .......................... KEDUA : .......................... KETIGA : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan melalui perhitungan kembali keputusan ini. KEEMPAT : .......................... Keputusan ini diinstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. ditetapkan di .......................... pada tanggal .......................... .......................... NIP. Lampiran XIX PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2014 DAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PERSEKUTUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PROFESIONAL HUKUM AGAM/A TAHUN 2013 DAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEKERJA MEREK DAN ARAKA KEPENTINYA CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR .................................. TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA PELANGGARAN DISIPLIN BERAT DAN TELAH MEMPERTAHANKAN KEKUATAN HUKUM TETAP/DIAJUKAN DALAM ANGKOTA KREDIT YANG DITETAPKAN *) Menimbang : a. bahwa Saudara .......................................... jabatan/ pangkat/ golongan ruang/ kelas ......................... berdasarkan kopifikasi pejabat yang berwenang Rom/ tanggal ............................ telah dijadikan hukuman disiplin tingkat berat/dimaksudkan dalam angk. kredit angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagaimana .................... *) b. bahwa untuk administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan/ ... diperingatkan dengan surat peringatan ........ Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017; 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2021; 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2021; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; 6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ........ MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ............................ memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek : a. Nama : ......................... b. NIP : ......................... c. Pangkat/ Golongan ruang/ TMT : ......................... d. Unit Kerja : ......................... *) KEDUA : ...................................................................................................... KETIGA : Apabila kemudian ada ketidakhoukan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pertimbangan kembali sebagaimana mestinya. KEEMPAT : * Angka kredit yang diperoleh. *) Disertai addendum penambahan dilutum yang dianggap perlu. ........................... ditetapkan di ......................... pada tanggal ......................... NIP. ......................... Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Biro/Bagian .........................; 3. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*) dan 5. Pejabat yang berwenang dalam angka kredit. *) Core yang tidak perlu. **) Disertai addendum penambahan dilutum yang dianggap perlu.

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2014 tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

Pasal 32

BAB Ketiga

Pasal 33