Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2014 tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA

PERBAN Nomor 14 Tahun 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian. 2. Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Terampil adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya. 3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Mahir adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya. 4. Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Penyelia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya. 5. Pemeriksa Keimigrasian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNP) yang dibid tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian. 6. Pemeriksaan Keimsebrasian adalah kegiatan pelayanan keimigrasian yang mengatur lalu lintas orang yang masuk atau yang keluar wilayah INDONESIA serta pengawasannya yang meliputi dokumen keimigrasian, pengawasan/intelijen, pengelolaan informasi keimigrasian, pengendalian ruang detensi imigrasi, dan pelaksanaan pemulangan/deportasian. 7. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. 8. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. 9. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif. 10. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain yang sebagai tempat masuk dan ke luar wilayah INDONESIA. 11. Dokumen Keimigrasian adalah dokumen perjalanan Republik INDONESIA, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dibas lunar dua. 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Keimigrasian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 13. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Keimigrasian. 14. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa Keimigrasian baik perorangan atau kelompok di bidang Pemeriksaan Keimigrasian. 15. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa Keimigrasian yang bertugas mengatur dan MENETAPKAN prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pemeriksa Keimigrasian. 16. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 2

Koreksi

Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian termasuk dalam rumpun Imigrasi, Pajak, dan Asisten Profesional yang berkaitan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang Pemeriksaan Keimigrasian. (2) Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Pasal 4

Tugas Pokok Pemeriksa Keimigrasian yaitu melakukan kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian.

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pemeriksa Keimigrasian Terampil; b. Pemeriksa Keimigrasian Mahir; dan c. Pemeriksa Keimigrasian Penyelia. (3) Jenjang Jabatan dan pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: a. Pemeriksa Keimigrasian Terampil: 1. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan 2. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. b. Pemeriksa Keimigrasian Mahir: 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. c. Pemeriksa Keimigrasian Penyelia: 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (4) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan. (5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tetap sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dengan jabatan, sebagai berikut: a. Pemeriksa Keimigrasian Terampil, meliputi: 1. melakukan proses pemeriksaan kelengkapan berkas, input data permohonan dan cek bagai pemohon paspor RI; 2. melakukan proses pencetakan biodata pada paspor, alamat pada paspor, laminasi, uji kualitas, pemindaian tanda tangan pemegang paspor dan penyerahan paspor; 3. memindai persyaratan pendukung permohonan paspor RI; 4. melakukan pemeriksaan permohonan persetujuan visa yang diajukan secara manual (permohonan langsung) maupun secara online; 5. melakukan entry data dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) bagi permohonan persetujuan visa yang diajukan secara manual (permohonan langsung); 6. memeriksa kebenaran antara penumpang dengan dokumen perjalanannya atau atas lipas batas melalui pengamatan fisik dan wawancara singkat; 7. memeriksa keabsahan dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cek bagi melakukan pemindaian dokumen ke aplikasi Passenger Movement System (PMS); 8. memberikan persetujuan berupa tanda masuk atau tanda bertolak pada dokumen perjalanan dan kartu imigrasi (khusus WNA) serta pita lintas batas; 9. melakukan proses pemeriksaan kelengkapan berkas, entry data permohonan dan cek bagi TPI; 10. melakukan penerapan perpanjangan izin tinggal, pencetakan dan penyerahan Dokumen Keimigrasian; 11. melakukan pemindaian dokumen permohonan izin tinggal orang asing; 12. membuat surat permohonan perpanjangan izin tinggal yang memerlukan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktur Jenderal Imigrasi; 13. melakukan proses pemeriksaan kelengkapan berkas, entry data permohonan dan cek bagi orang asing yang memohon perpanjangan izin tinggal; 14. melakukan pemindaian dokumen permohonan perpanjangan izin tinggal; 15. membuat Surat Keterangan Keimigrasian dan penyerahan Dokumen Keimigrasian; 16. melakukan penyusunan bahan pemetaan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya; 17. melakukan pemeriksaan dokumen terkait informasi pelanggaran Keimigrasian dalam permohonan paspor RI; 18. menyiapkan bahan untuk dimulainya penyelidikan; 19. menyiapkan bahan untuk laporan kejadian; 20. menyiapkan bahan pemeriksaan tersangka dan saksi; 2 21. menyiapkan bahan kegiatan penangkapan; 22. menyiapkan bahan kegiatan penahanan; 23. menyiapkan bahan kegiatan penggeledahan, penyitaan dan surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Pengadilan Negeri; 24. menyiapkan bahan penyerahan berkas perkara; 25. menyiapkan bahan untuk melengkapi petunjuk jaksa (P18 dan P19); 26. menyiapkan bahan berita acara pemeriksaan tersangka; 27. membuat surat tindakan administratif Keimigrasian; 28. melakukan tindakan pendetensian; 29. melakukan pengawalan deteni ke TPI; 30. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamatan terhadap kegiatan WNI/WNA/penjamin yang diduga kuat berkaitan dengan pelanggaran Keimigrasian; 31. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penggambaran terhadap tempat yang dijadikan kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 32. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penjejakan terhadap orang dan tempat yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 33. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pendengaran terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 34. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyusupan pada tempat atau kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 35. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap personil imigrasi yang diduga kuat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; 36. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perizinan dan Dokumen Keimigrasian; 37. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamanan terhadap obyek-obyek khusus, yang meliputi fasilitas dan material di dalam kegiatan keimigrasian; 38. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) dan instansi terkait yang menangani masalah intelijen, dan yang memberikan perizinan terhadap orang asing; 39. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam rangka pengawasan Keimigrasian terhadap WNI dan WNA; 40. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA; 41. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pembandingan terhadap hasil pelaksanaan pengamatan, penggambaran, penyusunan dan penjejakan terhadap kegiatan WNI/WNA/penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran Keimigrasian; 42. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pembandingan terhadap laporan hasil pelaksanaan kerjasama organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, serta pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen; 43. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamatan terhadap permasalahan keimigrasian yang berdampak pada masalah nasional dan internasional; 44. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamatan terhadap permasalahan nasional dan internasional yang berdampak kepada masalah Keimigrasian; 45. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyelidikan dan kerjasama forensik Dokumen Keimigrasian atau dokumen lain yang merupakan data dukung bagi perizinan dan Dokumen Keimigrasian; 46. memeriksa kelengkapan administrasi penerimaan deteni; 47. menyiapkan bahan konsep surat keputusan, berita acara pedentensian; 48. meregistrasi barang dan dokumen milik deteni; 49. melakukan pemadaman ulang pada semua layanan yang ada di server; 50. melakukan pemeriksaan status perangkat, server dan aplikasi pada Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC); 5<0xA0>1. melaporkan kerusakan dan permasalahan dalam pengoperasian aplikasi ke Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian melalui aplikasi CRM; 52. melakukan instalasi penambahan perangkat; 53. melaporkan setiap permasalahan yang ada pada aplikasi pengaduan masyarakat kepada atasan; 54. menyiapkan dan penyusunan bahan penyebaran dan pemanfaatan informasi Keimigrasian; 55. menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi data server baik di Data Center maupun DPC; 56. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data informasi Keimigrasian; 57. melaksanakan pemilahan data WNI dan data WNA; 58. melaksanakan penghapusan data fisik Keimigrasian yang telah dialihmediakan; 59. memeriksa berkas permohonan pengembalian Dokumen Keimigrasian pemeriksaan cekal dan sponsor; 60. membuat surat pemberitahuan keberadaan deteni kepada perwakilannya di INDONESIA; 61. menyiapkan bahan kebutuhan makan deteni; 62. menyiapkan bahan kebutuhan perawatan kesehatan, kebersihan, olah raga dan fasilitas ibadah deteni; 63. menyiapkan data kebutuhan konseling deteni; 64. menyiapkan bahan pemindahan deteni; 65. menyiapkan bahan jadwal pengamanan; 66. menyiapkan bahan penggeledahan; 67. membuat laporan hasil monitoring ketertiban deteni; 68. melaksanakan penyerahan dan penerimaan deteni; 69. membuat berita acara pedetensian; 70. membuat naskah surat keputusan pedetensian; 71. menyimpan barang/dokumen milik deteni dan menyerahkan setelah deteni dikeluarkan dari Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim); 72. menyiapkan dokumen perjalanan dan tiket ke negara asal deteni; 73. menyiapkan bahan konsep surat keputusan pengeluaran, tindakan administratif Keimigrasian dan pengorganisasian pemulangan/deportasian; 74. membuat surat usulan penangkalan; 75. melakukan pemeriksaan koneksi jaringan komunikasi Keimigrasian; 76. memberikan hak akses, mencabut hak akses dan mereset password kepada petugas Kantor Imigrasi pada aplikasi SIMKIM; dan 77. menyelesaikan permasalahan editing request yang ada pada Customer Relationship Management (CRM). b. Pemeriksa Keimigrasian Mahir, meliputi: 1. membuat nota dinas sesuai hasil rapat tim koordinasi penilai pemberian visa dari negara-negara yang memerlukan Calling Visa untuk proses persetujuan visa; 2. menyampaikan penolakan permohonan persetujuan visa kepada pemohon melalui email, surat atau fax kepada pemohon/penjamin; 3. melakukan pencetakan persetujuan visa, pengiriman persetujuan visa melalui telex dan/atau email ke perwakilan RI; 4. memeriksa masa berlaku, membatalkan kartu izin tinggal terbatas dan membuat laporan; 5. mengecek dan membuat laporan stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK); 6. memeriksa daftar penumpang dan awak alat angkut serta menyelesaikan pengesahan; 7. membuat rekapitulasi laporan pencabutan kartu izin tinggal terbatas; 8. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan melaksanakan pengawasan orang asing di wilayah kerjanya; 9. membuat laporan kejadian sebaiknya anggota; 10. menyusun bahan perencanaan dan strategi dalam pemeriksaan tersangka dan saksi; 11. membuat naskah surat perintah dan berita acara penangkapan; 12. membuat naskah surat perintah dan berita acara penahanan; 13. membuat surat permohonan izin, naskah surat perintah dan berita acara penggeledahan dan penyitaan; 14. menyusun bahan perencanaan berkas perkara penyerahan petunjuk jaksa (P18 dan P19); 15. menyusun bahan kelengkapan petunjuk jaksa (P18 dan P19); 16. membuat berita acara penyerahan tersangka; 17. membuat surat laporan pemberian pengganjian paspor; 18. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamatan terhadap kegiatan WNI/WNA/penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 19. melaksanakan penggambaran terhadap tempat yang dijadikan kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 20. melaksanakan penjejakan terhadap orang dan tempat yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 21. melaksanakan pendengaran terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 22. melaksanakan penyusupan pada tempat atau kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 23. melaksanakan kegiatan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap personil imigrasi yang diduga kuat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; 24. melaksanakan kegiatan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perizinan dan Dokumen Keimigrasian; 25. melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap obyek-obyek khusus, yang meliputi fasilitas dan material di dalam kegiatan Keimigrasian; 26. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan instansi terkait yang menangani masalah intelijen, dan yang memberikan perizinan terhadap orang asing; 27. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA; 28. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA; 29. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pengamatan, penggambaran dan penjejakan terhadap kegiatan WNI/WNA/penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 30. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan perbandingan terhadap laporan hasil pelaksanaan kerjasama organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, serta pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen; 31. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyelidikan dan kerjasama forensik Dokumen Keimigrasian atau dokumen lain yang merupakan data dukung bagi perizinan dan Dokumen Keimigrasian; 32. menyusun Berita Acara Pedetensian; 33. menyusun surat pemberitahuan keberadaan deteni kepada perwakilannya di INDONESIA; 34. menyusun perencanaan, pengorganisasian kebutuhan makan deteni; 35. menyusun perencanaan, pengorganisasian kebutuhan perawatan kesehatan deteni; 36. menyusun perencanaan, pengorganisasian kegiatan olah raga dan memfasilitasi ibadah deteni; 37. menyusun perencanaan, pengorganisasian kebersihan Rudenim; 38. menyusun perencanaan konseling deteni; 39. menyusun perencanaan, pengorganisasian penempatan deteni; 40. menyusun administrasi Pemindahan deteni; 41. menyusun jadwal pengamanan; 42. menyusun Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Pengisolasian dan membuat nasabah Surat Keputusan Pengisolasian; 43. melakukan registrasi dan pemberian izin keluar wilayah RI dalam rangka pemulangan/deportasi; 44. membuat berita acara pengeluaran; 45. memberikan layanan terhadap permohonan Kartu Elektronik; 46. membuat perencanaan disain layout jaringan komputer pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi; 47. melakukan monitoring status perangkat kesisteman pada UPT Imigrasi; 48. melakukan sosialisasi terkait SIMKIM; 49. penyusunan perencanaan dan pengorganisasian penyebaran, pemanfaatan informasi keimigrasian; dan 50. menyusun perencanaan pengorganisasian dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi keimigrasian. c. Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, meliputi: 1. memeriksa hasil verifikasi data di Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim); 2. melakukan pengambilan data biometrik dan wawancara bagi pemohon paspor RI; 3. memeriksa berkas yang terindikasi terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran hukum kepada Direktorat Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi; 4. menyusun penempatan petugas di TPI; 5. merekomendasikan hasil pemeriksaan menyangkut keabsahan dokumen perjalanan dan daftar cekal; 6. merekomendasikan penolakan izin masuk dan penundaan keberangkatan yang tidak memenuhi persyaratan; 7. memeriksa kesesuaian data VKSK antara data Bank dengan data imigrasi (rekonsiliasi dengan Bank Persepsi); 8. melakukan pengambilan data biometrik dan wawancara bagi orang asing yang memohon izin tinggal; 9. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan rekomendasi hasil pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah kerjanya; 10. melakukan rapat koordinasi instansi terkait dan lembaga non pemerintah (Tim Pengawasan Orang Asing); 11. melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil koordinasi dengan instansi terkait; 12. membuat bahan resume dan pemberkasan penyidikan; 13. membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan; 14. menyusun bahan pemeriksaan tersangka dan saksi; 15. melaksanakan penangkapan; 16. melaksanakan penahanan; 17. melaksanakan penggeledahan dan penyitaan; 18. melaksanakan penyerahan berkas perkara, barang bukti (P18 dan P19); 19. menyerahkan kelengkapan berkas perkara, barang bukti (P21); 20. melakukan penyerahan tersangka; 21. melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang dikenakan tindakan administratif Keimigrasian; 22. membuat Berita Acara Pendapat terhadap hasil pemeriksaan orang asing yang dikenakan tindakan administratif Keimigrasian; 23. membuat naskah Surat Keputusan Kepala Kantor tentang paspor yang digunting karena alasan tertentu; 24. membuat Berita Acara Pemeriksaan penggantian paspor; 25. membuat Berita Acara Pendapat atas hasil pemeriksaan penggantian paspor; 26. membuat surat permohonan persetujuan penggantian paspor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; 27. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengamatan terhadap kegiatan WNI/WNA/penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 28. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan penggambaran terhadap tempat yang dijadikan kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 29. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan penjejakan terhadap orang dan tempat yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 30. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pendengaran terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran Keimigrasian; 31. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan penyusupan pada tempat atau kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 32. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap personil imigrasi yang diduga kuat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; 33. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perizinan dan Dokumen Keimigrasian; 34. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengamanan terhadap obyek-obyek khusus, yang meliputi fasilitas dan material di dalam kegiatan keimigrasian; 35. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan instansi terkait yang menangani masalah intelijen, dan memberikan perizinan terhadap orang asing; 36. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA; 37. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA; 38. melaksanakan supervisi, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pembandingan terhadap laporan hasil pelaksanaan pengamatan, penggambaran, penyusunan dan penjejakan terhadap kegiatan WNI/WNA/penjamin yang diduga kuat melakukan pelanggaran atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 39. melaksanakan supervisi, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pembandingan terhadap laporan hasil pelaksanaan kerjasama organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, serta pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen; 40. melaksanakan supervisi, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengamatan terhadap permasalahan keimigrasian yang berdampak kepada masalah nasional dan internasional atau permasalahan nasional dan internasional yang berdampak kepada keimigrasian; 41. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan penyelidikan dan kerjasama forensik Dokumen Keimigrasian atau dokumen lain yang merupakan data dukung bagi perizinan dan Dokumen Keimtegrasian; 42. membuat dan men setting booting image pada layanan server dokumen perjalanan Republik INDONESIA; 43. melakukan pelayanan terpadu permasalahan yang ada pada aplikasi Visa dan Izin Tinggal; 44. mengelola dan mendistribusikan Dokumen Keimigrasian dan Kartu Elektronik 45. membuat evaluasi dan rekomendasi pelayanan keimigrasian pada UPT Imigrasi 46. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keimigrasian; 47. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian; 48. melakukan pedetensian; 49. melakukan pengamanan barang dan dokumen deteni; 50. melakukan pemberian kebutuhan makan deteni; 51. melakukan perawatan kesehatan, kebersihan, olah raga, dan fasilitas ibadah; 52. melakukan konseling terhadap deteni; 53. melakukan pemindahan dan penempatan deteni; 54. melakukan tugas pengamanan; 55. melakukan penggeledahan; 56. melakukan pengisolasian; dan 57. melakukan evaluasi dan rekomendasi tentang deportase, pemulangan, dan penangkalan. (2) Pemeriksa Keimigrasian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014. (3) Pemeriksa Keimigrafian yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa Keimigrasian diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014.

Pasal 9

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Keimigrasian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pemeriksa Keimigrasian lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (2) Pemeriksa Keimigrasian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut: a. Pemeriksa Keimigrasian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014; b. Pemeriksa Keimigrasian yang melaksanakan kegiatan suatu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014.

Pasal 11

(1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Keimigrasian wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pemeriksa Keimigrasian, sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Koreksi

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

(1) PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian harus memenuhi syarat: a. berijazah Diploma III (DIII) bidang keimigrasian; atau b. berijazah Diploma III (DIII) bidang sosial, atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. menduduki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS. (3) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah diangkat sebagai PNS paling 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian. (4) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsahun Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah diangkat sebagai PNS paling 1 (satu) tahun harus mengikuti dan lulus Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian. (5) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian. (6) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 14

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian harus memenuhi syarat: a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); b. paling singkat 2 (dua) tahun memiliki pengalaman di bidang Pemeriksaan Keimigrasian; c. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan d. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. (4) Keputusan pengangkatan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 15

(1) Pemeriksa Keimigrasian yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, dengan ketentuan: a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Analis Keنميةimigrasian; b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian; c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang keimigrasian; dan d. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan. (2) Pemeriksa Keimigrasian yang akan diangkat menjadi Analis Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas Pemeriksa Keimigrasian, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang. (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 16

(1) Pemeriksa Keimigrasian, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pengatur Tingkat 1, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV akan diangkat dalam Analis Keimigrasian harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi yang ditentukan; b. fotokopi ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV); c. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir; dan d. fotokopi hasil prestasi kerja paling kurang bernilai baik (1 (satu) tahun terakhir. (3) Keputusan Pengangkatan dari Pemeriksa Keimigrasian ke Analis Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sesama ini.

BAB Keempat

Pengangkatan dari Pemeriksa Keimigrasian ke Analis Keimigrasian

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

BAB VI

PENILAIANPENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKRA KREDIT

Pasal 17

Koreksi

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pemeriksa Keimigrasian wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 18

(1) Bahan penilaian Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian disampaikan ke pimpinan unit kerja paling rendah eselon III yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pemeriksa Keimigrasian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit. (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian menyampaikan usul penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Usul penetapan Angka Kredit untuk Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (4) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian harus dilampiri dengan: a. surat pernyataan mengikuti pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan Dokumen Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; c. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengawasan/Intelijen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; d. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengelolaan Informasi Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX; e. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; f. surat pernyataan melakukan kegiatan Pelaksanaan Pemulangan/Deportasi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; g. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; dan/atau h. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 19

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang dinilai dalam pemberian Angka Kreditnya, terdiri dari: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama terdiri dari: a. Pendidikan, meliputi: 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2. diklat fungsional/teknis di bidang keimigrasian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); 3. diklat Prajabatan. b. Pemeriksaan Keimigrasian, meliputi: 1. dokumen keimigrasian; 2. pengawasan/intelijen; 3. pengelolaan informasi keimigrasian; 4. pengendalian rumah detensi imigrasi; dan 5. pelaksanaan pemulangan/pendeportasian. c. Pengembangan Profesi, meliputi: 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pemeriksaan Keimigrasian; 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang keimigrasian; dan 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksaan Keimigrasian. (3) Unsur penunjang, terdiri dari: a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang keimigrasian; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang keimigrasian; c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya. (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan yang mendukung tugas pokok Pemeriksa Keimigrasian. (5) Rincian kegiatan Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kredit masing-masing unsur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014.

Pasal 20

(1) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian harus dinilai secara saksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014. (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan Angka Kreditnya. (3) Penetapan Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pemeriksa Keimigrasian dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada: a. Pemeriksa Keimigrasian yang bersangkutan; b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; dan d. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 23

Koreksi

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit: a. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi bagi Pemeriksa Keimigrasian Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat eselon II di bidang keimigrasian yang ditunjuk bagi Pemeriksa Keimigrasian Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi. (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam menjalankan kewenangannya diatur oleh: a. Tim Penilai bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal; dan b. Tim Penilai bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia au pejabat eselon II di bidang keimigrasian yang ditunjuk akan selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Wilayah. (2) Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor Wilayah terdekat atau Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal. (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal; dan b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia au pejabat eselon II di bidang Keimigrasian yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kantor Wilayah.

Pasal 25

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Pemeriksaan Keimigrasian, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Keimigrasian. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pemeriksa Keimigrasian. (5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi na Pemeriksa Keimigrasian, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Keimigrasian. (6) Syarat untuk diangkat menjadi Anggota, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Keimigrasian yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Keimigrasian; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. (7) Masa jabatan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan keanggotaan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui waktu 1 (satu) masa jabatan. (9) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti. (10) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN Tim Penilai.

Pasal 26

(1) Tugas Pokok Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal, yaitu: a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi dalam MENETAPKAN Angka Kredit bagi Pemeriksa Keimigrasian Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Tugas Pokok Tim Penilai Kantor Wilayah, yaitu: a. membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia au pejabat eselon II di bidang keimigrasian yang ditunjuk untuk MENETAPKAN Angka Kredit bagi Pemeriksa Keimigrasian Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat eselon II di bidang keimigrasian yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 27

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.

Pasal 28

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari ahli baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (3) Tim Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penili. (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit, yaitu: a. Pejabat Eselon II yang membidangi Keimigrasian kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d; b. Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat eselon II di bidang keimigrasian yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian Terampil Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.

BAB Kedua

Tim Penilai

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN, DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 30

Koreksi

Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Koreksi

(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa Keimigrasian, dengan pendidikan Diploma III (D III) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014. (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 32

(1) Pemeriksa Keimigrasian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Keimigrasian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang. (3) Pedoman pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian.

Pasal 33

(1) Kenaikan Jabatan Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dipertimbangkan apabila: a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan; b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimloimigrasian. (2) Kenaikan Jabatan Pemeriksa Keimigrasian ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan kenaikan jabatan Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 34

(1) Pemeriksa Keimigrasian yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian.

Pasal 35

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dipertimbangkan apabila: a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan untuk menjadi Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

(1) SPemeriksa Keimigrasian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang telah disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Keimigrasian dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Pemeriksa Keimigrasian pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian. (2) StatistikPemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan Angka Kredit paling rendah 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian.

BAB Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pasal 37

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 39

Koreksi

(1) Pemeriksa Keimigrasian Terampil Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki. Contoh: Sdr. Lilik Bambang Lestari, Adm., pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012, Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Terampil terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 dengan Angka Kredit sebesar 70, Mengingat jabatan Sdr. Lilik Bambang Lestari, Adm., lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Terampil tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yaitu ke Angka Kredit 100, maka yang bersangkutan terhitung mulai 28 Februari 2019 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Terampil. (2) Pemeriksa Keimigrasian Terampil Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir. Contoh: Sdr. Herman Lukman, Amd.lm., pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Mahir terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 dengan Angka Kredit sebesar 105, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Mahir yaitu 1 Desember 2014 sampai dengan 30 November 2019 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan Angka Kredit 200, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 November 2019 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Mahir. (3) Pemeriksa Keimigrasian Terampil Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir. Contoh: Sdr. Ismowo, Amd.lm., pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Mahir terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 dengan Angka Kredit sebesar 105. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dengan Angka Kredit sebesar 153. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun iajak tahun sejak diberikan kenaikan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yaitu 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2021 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk menjadi Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dengan Angka Kredit 200, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 September 2021 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Mahir. (4) Pemeriksa Keimigrasian Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejauh menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok. Contoh: Sdr. Ujo Sujoto, Amd.Im., Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2017 dengan Angka Kredit sebesar 305. Apabila setelah tahun sejak 1 Oktober 2017 Sdr. Ujo Sujoto, Amd.Im., tidak dapat mengumpulkan pulang kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan dibebaskan sementara dari jabatannya. (5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pemeriksa Keimiglaan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk peralihan aneka ke empat dan seterusnya; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. (6) Pembebasan sementara Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan penghentian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum beliauwatus dapatkan pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (7) Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 40

(1) Pemeriksa Keimigrasian yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja Pemeriksa Keimigrasian selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Pasal 41

Pasal 42

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas usia yang dipersyaratkan.

Pasal 43

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemeriksa Keimigrasian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian dan pengembangan profesi yang diperoleh selama masa pembebasan sementara; b. Pemeriksa Keimigrasian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki; dan c. Pemeriksa Keimigrasian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 44

(1) Pemeriksa Keimigrasian diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimilik; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki; c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir; d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan; atau e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah sama dengan 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam tugas kedudukan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 45

Pembebasan sementara, penurunan jabatan pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Pembebasan Sementara

Pasal 39

Koreksi

BAB Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 41

Koreksi

(1) Pemeriksa Keimigrasian yang dibebaskan sementara karena: a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan peringkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki; b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkan lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir; c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir; d. setiap tahun sebagai menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Pemeriksa Keimigrasian Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan. (2) Pemeriksa Keimigrasian yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara dari jabatan negeri, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terdapat nyata bahwa bersangkutan bersalah. (3) Pemeriksa Keimigrasian yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun. (4) Pemeriksa Keimigrasian yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. (5) Pemeriksa Keimigrasian yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 42

Pasal 43

BAB XI

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 46

Koreksi

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Pemeriksa Keimigrasian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian. (2) PNS yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Diploma III (D.III); b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (sally) tahun terakhir; dan d. memperhatikan formasi jabatan. (3) Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014. (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014 hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing. (5) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya. (6) Masa kerja pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014 dihitung dalam pembuatan kebakatan, yaitu: a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun; b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun; c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun; d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun. (7) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (8) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

Pasal 47

(1) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan bersama ini diundangkan. (2) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian terlebih dahulu dibpertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah menggunakan pangkat terakhir. (3) PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsel Pemeriksa Keimigrasian untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, EKO SUTRISNO MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN I PERATURAN PERMINTAAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KEPUTUSAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUS A NOMOR ........................ TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dalam rangka untuk mengisi kebutuhan formasi ........................ dalam unit ........................ b. ............................................................ Mengingat: 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2015; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2018; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 14 Tahun 2014; MENETAPKAN: MENETAPKAN PERTAMA : ............................................................ mengangkat Pegawai Negeri sipil Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/golongan ruang/ TMT : ........................ Unit kerja : ............................................................ dalam jabatan ............................................................ SEKDA SEKDA KETIGA KEEMPAT : ............................................................ Apabila terdapat perubahan terhadap ketentuan dalam keputusan ini, al aman dilakukan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya. Ad. Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan dan dandaidahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ........................ Pada tanggal ........................ Tembusan: 1. Sekretaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan 1) 2. Direktorat Jenderal Imigrasi 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 4. Inspektur Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan 2) 6. Sekretaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/ Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan 3) 7. Pejabat lain yang dianggap perlu. 1) Disampaikan kepada pejabat yang diangkat perlu. 2) Untuk menjadi perhatian. 3) Untuk sebagai tembusan kepada yang bersangkutan. LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR & TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKΑ KREDITNYA CONTOH KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARKATAAN TENTANG PEMANGKATAN KE DALAM JABATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR .................................. TENTANG PEMANGKATAN KE DALAM JABATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya, dipandang perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ..................................................................................................................................................; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 82 Tahun 2000; 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 81 Tahun 2010; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 36 Tahun 2007; 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014; MENETAPKAN : PERTAMA : Mengangkat ................................................................... sebagai Pegawai Negeri Sipil .................................................................................................. pada .................................................................... KEDUA : Terhitung mulai tanggal ........................................................... KETIGA : ..............................................................................................................................................................." KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ..................................... Pada tanggal .................................... NIP. .................................................. DAN KATA KADA KEPADAIAN NEGARA TERSEBUT, KEPUTUSAN PELAKSANAAN PEJABAT/MUTASI PEJABAT/ REFORMASI BIROKRASI/ KEPUTUSAN BUPATI/ BUPATI/ MANTEN/ TAHUN 2014 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEIMIGRASIAN KEIMIGRASIAN DAN ANGKOTA KREDITIF CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT ALIH JABATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN KE ANALIS KEIMIGRASIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PEJABAT FUNGSIONAL KEIMIGRASIAN Nomor: .................................................. Instansi: .................................................. Masa Penilaian: ...../...../..... KETERANGAN PEORANGAN Nama: .................................................. NEP: ......................................... ................... Pangkat/Golongan Ruang/Tmt: .................................................. Tempat dan Tanggal Lahir: .................................................. Jenis Kelamin: .................................................. Pendidikan yang Diperlukan Angka kreditnya: .................................................. Jabatan Pemeriksa Keimigrasian/Tmt: .................................................. Lama: .................................................. Masa Kerja Golongan: .................................................. Unit Kerja: .................................................. PENETAPAN ANGKA KREDIT NO. URAIAN LAMA BARU JUMLAH ANGKA KREDIT ALIH JABATAN (1) (2) (3) (4) (5) I. PENDIDIKAN BESAR A. UNBUR UTAMA a. Diharapkan/ fungsional / Teknis di Bidang Keimigrasian serta memperbolehkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan STTPPnya atau Sertifikat b. Diharapkan Golongan II c. Penyesuaian Keimigrasian 2. Pengembangan Jabatan B. UNBUR PENJABATAN a. UNBUR UTAMA (JUMLAH I + II) (JUMLAH I + II) DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIALIHKAN DALAM JABATAN: ..... / PANGKAT: ........................................ ASLI disampaikan kepada hormat kepada: Kepala SKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan Tembusan disampaikan kepada: 1. Pemerintah Unit kerja yang bersangkutan; 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 3. Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan; 4. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. Ditetapkan di: .................................. Pada tanggal: .................................. Nama Lengkap: .................................. NIP: .................................. *) Coret yang tidak perlu. LAMPIRAN VI PERATURAN PERTAMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI TEKNIS PEGAWAI PADA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN BADAN KETAHANAN PANGAN CONTOH: DAFTAR URAI, PERINTEN ANGGA KELAS JABATAN FUNGSIONAL PERORANGAN KESEHATAN Nama: NIP: Jabatan: Unit Kerja: Instansi: Pangkat/Golongan Ruang: Tanggal TMT: Masa Kerja: Masa Kerja Golongan: Unit Kerja UNSUR, TUGAS, DAN FUNGSI UNSUR, TUGAS, DAN FUNGSI KES: 2. Ketentuan tentang pembentukan, perombakan, dan pembubaran unit kerja di lingkungan KES; 3. Ketentuan tentang tata kerja, prosedur operasional standar, dan mekanisme koordinasi antarunit kerja di lingkungan KES; 4. Ketentuan tentang pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran pada unit kerja di lingkungan KES; 5. Ketentuan tentang pembentukan, perombakan, dan pembubaran tim kerja atau gugus tugas yang dibentuk oleh pimpinan KES; 6. Ketentuan tentang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan KES. TUGAS DAN FUNGSI: 1. Melakukan penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran KES; 2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kebijakan serta program kerja di bidang KES; 3. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan KAST; 4. Melakukan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan sarana prasarana pada unit kerja di lingkungan KES; 5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan kementerian/lembaga terkait pelaksanaan tugas KES; 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang di dalamnya lengkap yang dapat dilaksanakan; 2 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat oleh ketua lembaga; 3 Menyusun laporan; 4 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 5 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 6 Menyusun perencanaan, pengorgan keorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 7 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 8 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 9 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakanlah; 10 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 11 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 12 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 13 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 14 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 15 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 16 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 17 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 18 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 19 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 20 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 21 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 22 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 23 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 24 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 25 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 26 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 27 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 28 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 29 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 30 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 31 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 32 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 33 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 34 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 35 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 36 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 37 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 38 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 39 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 40 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 41 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 42 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 43 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 44 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 45 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 46 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 47 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah membuat; 48 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 49 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 50 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 51 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 52 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 53 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 54 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 55 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 56 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 57 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 58 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 59 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 60 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 61 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 62 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 63 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 64 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 65 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 66 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 67 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 68 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 69 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 70 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 71 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 72 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 73 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 74 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 75 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 76 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 77 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 78 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 79 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 80 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 81 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 82 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 83 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 84 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 85 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 86 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 87 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 88 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 89 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 90 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 91 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 92 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 93 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 94 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 95 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 96 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 97 Menyusun perencanaan, pengorganisasion dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 98 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 99 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 100 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 101 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 102 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 103 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 104 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 105 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 106 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 107 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 108 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 109 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 110 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 111 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 112 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 113 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 114 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 115 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 116 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 117 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 118 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 119 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 120 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 121 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 122 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 123 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 124 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 125 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 126 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 127 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 128 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 129 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 130 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 131 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 132 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 133 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 134 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 135 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 136 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 137 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 138 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 139 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 140 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 141 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 142 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 143 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 144 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 145 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 146 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 147 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 148 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 149 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 150 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 151 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 152 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 153 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 154 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 155 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 156 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 157 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 158 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 159 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 160 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 161 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 162 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 163 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 164 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 165 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 166 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 167 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 168 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 169 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 170 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 171 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 172 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 173 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 174 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 175 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 176 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 177 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 178 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 179 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 180 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 181 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 182 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 183 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 184 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 185 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 186 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 187 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah melakukan; 188 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 189 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 190 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 191 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 192 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 193 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 194 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 195 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 196 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 197 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 198 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 199 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 200 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 201 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 202 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 203 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 204 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 205 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 206 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 207 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 208 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 209 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 210 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 211 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 212 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 213 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 214 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 215 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 216 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 217 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 218 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 219 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 220 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 221 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 222 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 223 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 224 Menyun menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 225 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 226 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 227 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 228 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 229 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 230 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 231 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 232 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 233 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 234 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 235 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 236 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 237 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 238 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 239 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 240 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 241 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 242 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 243 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 244 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 245 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 246 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 247 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 248 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 249 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 250 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 251 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 252 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 253 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 254 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 255 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 256 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 257 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 258 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 259 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 260 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 261 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 262 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 263 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 264 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 265 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 266 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 267 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 268 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 269 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 270 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 271 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 272 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 273 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 274 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 275 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 276 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 277 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 278 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 279 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 280 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 281 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 282 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 283 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 284 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 285 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 286 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 287 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah membuat; 288 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 289 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 290 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 291 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 292 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 293 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 294 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 295 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 296 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 297 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 298 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 299 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 300 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 301 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 302 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 303 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 304 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 305 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 306 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 307 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 308 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 309 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 310 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 311 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 312 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 313 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 314 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 315 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 316 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 317 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 318 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 319 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 320 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 321 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 322 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 323 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 324 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 325 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 326 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 327 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 328 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 329 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 330 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 331 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 332 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 333 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 334 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 335 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 336 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 337 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 338 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 339 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 340 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 341 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 342 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 343 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 344 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 345 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 346 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 347 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 348 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 349 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 350 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 351 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 352 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 353 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 354 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 355 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 356 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 357 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 358 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 359 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 360 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 361 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 362 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 363 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 364 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 365 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 366 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 367 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 368 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 369 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 370 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 371 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 372 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 373 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 374 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 375 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 376 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 377 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 378 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 379 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 380 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 381 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 382 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 383 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 384 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 385 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 386 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 387 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 388 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 389 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 390 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 391 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 392 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 393 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 394 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 395 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 396 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 397 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 398 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 399 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 400 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 401 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 402 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 403 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 404 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 405 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 406 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 407 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 408 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 409 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 410 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 411 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 412 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 413 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 414 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 415 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 416 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 417 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 418 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 419 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 420 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 421 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 422 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 423 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 424 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 425 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 426 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 427 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 428 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 429 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 430 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 431 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 432 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 433 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 434 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 435 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 436 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 437 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 438 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 439 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 440 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 441 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah melakukan; 442 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 443 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 444 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 445 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 446 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 447 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 448 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 449 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 450 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 451 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 452 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 453 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 454 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 455 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 456 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 457 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 458 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 459 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 460 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 461 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 462 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 463 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 464 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 465 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 466 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 467 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 468 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 469 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 470 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 471 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 472 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 473 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 474 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 475 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 476 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 477 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 478 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 479 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 480 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 481 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 482 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 483 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 484 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 485 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan melakukan; 486 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 487 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 488 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 489 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 490 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 491 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 492 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 493 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 494 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 495 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 496 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 497 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 498 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 499 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 500 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 501 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 502 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 503 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 504 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 505 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 506 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 507 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 508 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 509 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 510 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 511 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 512 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 513 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 514 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 515 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 516 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 517 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 518 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 519 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 520 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 521 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 522 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 523 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 524 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 525 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 526 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 527 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 528 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 529 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 530 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 531 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 532 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 533 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 534 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 535 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 536 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 537 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 538 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 539 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 540 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 541 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 542 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 543 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 544 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 545 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 546 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 547 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 548 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 549 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 550 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 551 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 552 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 553 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 554 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 555 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 556 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 557 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 558 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 559 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 560 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 561 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 562 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 563 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 564 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 565 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 566 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 567 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 568 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 569 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 570 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 571 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah melakukan; 572 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 573 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 574 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 575 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 576 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 577 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 578 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 579 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 580 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 581 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 582 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 583 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 584 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 585 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 586 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 587 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 588 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 589 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 590 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 591 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 592 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 593 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 594 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 595 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 596 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 597 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 598 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 599 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 600 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 601 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 602 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 603 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 604 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 605 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 606 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 607 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 608 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 609 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 610 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 611 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang melakukan; 612 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 613 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 614 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 615 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 616 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 617 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 618 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 619 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 620 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 621 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 622 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 623 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 624 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 625 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 626 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 627 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 628 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 629 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 630 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 631 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 632 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 633 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 634 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 635 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 636 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 637 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 638 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 639 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 640 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 641 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 642 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 643 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 644 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 645 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 646 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 647 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 648 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 649 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 650 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 651 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 652 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 653 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 654 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 655 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 656 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 657 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 658 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 659 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 660 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 661 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah membuat; 662 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 663 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 664 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 665 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 666 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 667 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 668 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 669 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 670 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 671 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 672 Menyusun perencanaan, melakukan; 673 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 674 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 675 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 676 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 677 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 678 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 679 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 680 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 681 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 682 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 683 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 684 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 685 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 686 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 687 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 688 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 689 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 690 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 691 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 692 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 693 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 694 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 695 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 696 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 697 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 698 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan melakukan; 699 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 700 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 701 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 702 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 703 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 704 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 705 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 706 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 707 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 708 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 709 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 710 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 711 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 712 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 713 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 714 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 715 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 716 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 717 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 718 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 719 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 720 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 721 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 722 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 723 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 724 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 725 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 726 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 727 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 728 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 729 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 730 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 731 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 732 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 733 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 734 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 735 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 736 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 737 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 738 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 739 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 740 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 741 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 742 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 743 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 744 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 745 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 746 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 747 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 748 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 749 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 750 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 751 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 752 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 753 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 754 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 755 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 756 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 757 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 758 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 759 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 760 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 761 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah melakukan; 762 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 763 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 764 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 765 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 766 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 767 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 768 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 769 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 770 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 771 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 772 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 773 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 774 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 775 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 776 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 777 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 778 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 779 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 780 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 781 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 782 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 783 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 784 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 785 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 786 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 787 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 788 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 789 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 790 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 791 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 792 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 793 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 794 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 795 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 796 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 797 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 798 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 799 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 800 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 801 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 802 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 803 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 804 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 805 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 806 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 807 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 808 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 809 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 810 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 811 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 812 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 813 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 814 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 815 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 816 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 817 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 818 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 819 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 820 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 821 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 822 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 823 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 824 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 825 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 826 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 827 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 828 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 829 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 830 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 831 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 832 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 833 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 834 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 835 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 836 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 837 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 838 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 839 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 840 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 841 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 842 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 843 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 844 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 845 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 846 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 847 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 848 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 849 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 850 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 851 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 852 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 853 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 854 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 855 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 856 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 857 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 858 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 859 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 860 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 861 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 862 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 863 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 864 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 865 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 866 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 867 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 868 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 869 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 870 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 871 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 872 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 873 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 874 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 875 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 876 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 877 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 878 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 879 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 880 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 881 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 882 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 883 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 884 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 885 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 886 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 887 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 888 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 889 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 890 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 891 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 892 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 893 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 894 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 895 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 896 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 897 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 898 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 899 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 900 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 901 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 902 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 903 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 904 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 905 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 906 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 907 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 908 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 909 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 910 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 911 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 912 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 913 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 914 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 915 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 916 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 917 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 918 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 919 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 920 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 921 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 922 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 923 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 924 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 925 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 926 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 927 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 928 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 929 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 930 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 931 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 932 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 933 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 934 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 935 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 936 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 937 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 938 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 939 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 940 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 941 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 942 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 943 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 944 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 945 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 946 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 947 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 948 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 949 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 950 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 951 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 952 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 953 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 954 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 955 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 956 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 957 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 958 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 959 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 960 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 961 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 962 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 963 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 964 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 965 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 966 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 967 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 968 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 969 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 970 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 971 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 972 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 973 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 974 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 975 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 976 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 977 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 978 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 979 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 980 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 981 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 982 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 983 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 984 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 985 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 986 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 987 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 988 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 989 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 990 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 991 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 992 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 993 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 994 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 995 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 996 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 997 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 998 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 999 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 1000 Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program kerja yang telah dibuat dengan menggunakan kebijakan lembaga; 3) Memberikan pelayanan yang lengkap, sesuai dengan aplikasi pada sistem farmer dan Farmer Recovery Center; 4) Melaksanakan tugas-tugas dan peranannya dalam program Agribisnis Perkebunan Rakyat (APR) dan program Kemitraan dengan Agribisnis Aplikasi GKM; 5) Melaksanakan pengelolaan perusahaan pembinaan; 6) Melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran; 7) Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan; 8) Menyusun laporan pertanggungjawaban kepada Direktur; 9) Mengoordinasikan dan mengelola unit kerja di bawahnya; 10) Melaksanakan penelitian pada unit kerja dan unit lainnya; 11) Melakukan penelitian terhadap program-program yang telah dilaksanakan, pertimbangan evaluasi dan sponsor; 12) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya; 1/2) Melakukan penelitian terhadap pengelolaan lahan, perbibitan, pemeliharaan, serta pengolahan hasil produksi; 14) Menyusun laporan bulanan; 15) Menyusun laporan tahunan; 16) Melakukan pembinaan terhadap unit kerja lainnya; 17) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya; 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. B. Perincian tugas ketua/wakil ketua di bidang perumusan 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perumusan kebijakan dan evaluasi di bidang Perumusan Keringanan di bidang pengawasan; 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan/atau kebijakan yang dilaksanakan secara mandiri; 3) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya; 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. C. Perincian tugas ketua/wakil ketua di bidang pengawasan 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan kebijakan dan evaluasi di bidang Perumusan Keringanan di bidang pengawasan; 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan/atau kebijakan yang dilaksanakan secara mandiri; 3) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya; 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. D. Perincian tugas ketua/wakil ketua di bidang perumusan 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan kebijakan dan evaluasi di bidang Perumusan Keringanan di bidang pengawasan; 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan/atau kebijakan yang dilaksanakan secara mandiri; 3) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya; 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. 5) Penenumerasi/ penyusun/ penyadur buku bahan ajar di bidang manajemen keperawatan. 1) Menyajikannya/menyusun/menyadur buku di bidang Penemtiksaan keperawatan secara mandiri. a) Buku yang dibuktikan dengan catatan revisi. b) Buku yang disahkan oleh pakar keperawatan. 2) Menuliskan/menulis/menyadur buku di bidang Penemtiksaan keperawatan yang dapat dipublikasikan, dalam bentuk: a) Buku ajar. b) Buku referensi. c) Buku monograf. 3) Menuliskan/menulis/menyadur modul keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan di bidang Penemtiksaan keperawatan. 4) Menuliskan/menulis/menyadur buku panduan/buku saku/buku pedoman dalam bidang Penemtiksaan ke/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan. JABATAN UTAMA I KODE 2 6) Penanggung Jawab Penelitan Keperawatan 1) Menjadi Peneliti utama/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti di bidang Penemtiksaan keperawatan. 2) Menjadi Peneliti pendamping/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti di bidang Penemtiksaan keperawatan. 3) Menjadi Anggota peneliti/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti/peneliti sebagai: a) Ketua. b) Anggota. c) Reviewer. d) Editor. e) Mitra bestari/reviewer/reviewer/reviewer/reviewer/reviewer/reviewer/reviewer/reviewer dalam bidang keperawatan. 4) Menjadi Anggota Organisasi Profesi, sebagai: a) Pengurus. b) Anggota. c) Dewan Pengawas. d) Dewan Etik. e) Dewan Kehormatan. f) Perwakilan Organisasi keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan/keperawatan di bidang keperawatan. JABATAN UTAMA II KODE PERISETTING 10 LAPORAN PERALATAN KERJA (isi) 1. Sesuai penyediaan melakukan kegiatan... 2. Sesuai penyediaan melakukan kegiatan... 3. Sesuai penyediaan melakukan kegiatan... 4. Sesuai penyediaan melakukan kegiatan penggunaan peralatan 5. Sesuai penyediaan melakukan kegiatan pemeliharaan 6. dan seterusnya 11 Catatan Pejabat Program: 1. ... 2. ... 3. ... 4. dan seterusnya (Jabatan) [nama pejabat program] NIP 12 Catatan Anggota Tim Penilai: 1. ... 2. ... 3. ... 4. dan seterusnya [Nama Penilai I] NIP [Nama Penilai II] NIP 13 Catatan Ketua Tim Penilai: 1. ... 2. ... 3. ... 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, [ Nama ] NIP LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM PERIZINAN BERUSAHA DAN IZIN OPERASI PERTAMBANGAN BATUBARA SERTA KEPEMILIKAN KONSESSI DAN KERJA SAMA KONTRAK KEPEMILIKAN EKSPLOITASI 2. MENETAPKAN tugas dan wewenang dari masing-masing unit kerja sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan. 3. Melakukan koordinasi antar unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 4. Mengendalikan pelaksanaan program kerja unit kerja sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan. 5. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja serta memberikan rekomendasi perbaikan. 6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. There is no text to extract from this image as it consists entirely of a table. II. LAMPIRAN PENYELENGGARAAN DOSEN: 1. Surat pernyataan orisinalitas tugas 2. Surat pernyataan keaslian tugas 3. Surat pernyataan keaslian tugas 4. Surat pernyataan keaslian tugas pengembangan profesi 5. Surat pernyataan keaslian tugas penelitian dan seterusnya III. Daftar Pejabat Penanggung Jawab: 1. .................................. 2. .................................. 3. .................................. 4. dan seterusnya (Jabatan) (Nama pejabat penanggung jawab) IV. Daftar Anggota Tim Peneliti: 1. .................................. 2. .................................. 3. .................................. 4. dan seterusnya (Nama Peneliti I) (Nama Peneliti II) V. Daftar Anggota Tim Peneliti: 1. .................................. 2. .................................. 3. .................................. 4. dan seterusnya Ketua Tim Peneliti, (Nama) CONTOH CAPTAIN DISPARITAS ANGIN KRIPTIF JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI KESEHATAN KEDERMADAN (sic) Nomor: CAPTAN DISPARITAS ANGIN KRIPTIF JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI KESEHATAN KEDERMAD (sic) MASA PERIODE: ... Bulan .../.. Tahun ... STRUKTUR ORGANISASI 1. Kepala 2. Sekretaris 3. Urusan Tata Usaha 4. Analis Kesehatan 5. Pengelola Pelayanan Kesehatan Masyarakat 6. Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UMT 7. Media uji kesehatan lingkungan 8. Media uji kesehatan pangan 9. Unit Kerja STRUKTUR UNIT KERJA Unit kerja pada unit kerja tertentu termasuk unit kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi unit kerja tersebut berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing STRUKTUR UNIT KERJA Unit kerja pada unit kerja tertentu termasah unit kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi unit kerja tersebut berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing 3. Menyediakan petunjuk teknis untuk dan bagi pelatihan keterampilan kerja 4. Merealisasikan/dan mengelola VSO secara mandiri dengan cara kerjasama dengan instansi/lembaga/pihak lain. 5. Merumuskan dan mengelola program Dana Bergulir bagi Penerima manfaat/tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan/magang/prakerin/penempatan kerja/rehabilitasi keterampilan/guna meningkatkan kemandirian/kewirausahaan yang akan dikembangkan dengan dukungan dana bergulir yang akan diberikan kepada peserta. 2) Penempatan dan Pelatihan Kerja a. Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan. b. Melaksanakan pelatihan/upgrading/peningkatan kompetensi. c. Melakukan pemetaan/rekrutmen tenaga kerja. d. Melakukan penyaluran tenaga kerja/prakerin/magang. e. Melaksanakan peng글دان/dan penempatan. f. Melakukan pengembangan unit usaha/pelatihan/produksi/ekspor. g. Melakukan pembinaan/pendampingan terhadap peserta pelatihan/magang/prakerin (perusahaan) yang telah lulus. h. Melakukan koordinasi/kerjasama dengan instansi/lembang/pihak lain terkait kebutuhan tenaga kerja. i. Melakukan pemetaan/identifikasi peluang kerja bagi masyarakat. j. Melakukan kerjasama dengan badan usaha/instansi/lembaga terkait untuk penyaluran tenaga kerja/magang/prakerin. 3) Pelatihan Keterampilan a. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pelatihan kursus/pelatihan/penajaman terhadap orang yang belum/tidak mempunyai keterampilan/kompetensi yang dibutuhkan secara ekonomis. b. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pelatihan kursus/pelatihan/penajaman terhadap orang yang belum/tidak mempunyai keterampilan/kompetensi yang dibutuhkan secara ekonomis. c. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pelatihan kursus/pelatihan/penajaman terhadap orang yang belum/tidak mempunyai keterampilan/kompetensi yang dibutuhkan secara ekonomis. (6) UNDANG-UNDANG TENTANG KATA KELUARGA INSTANSI PEMERINTAH TIM PENILAI | | | | 1 2 3 4 (g) Penerimaan Rekomendasi Sertifikasi 1 Berupa Karya/Tugas Berupa penelitian, peragaan, perancangan, dan pengujian dalam Penerimaan Sertifikasi yang dilakukan secara mandiri 2 Berupa Karya/Tugas Berupa penelitian, peragaan, perancahangan, dan pengujian dalam Penerimaan Sertifikasi yang dilakukan melalui kerja sama 3 Berupa Karya/Tugas Berupa penelitian, peragaan, perancahangan, dan pengujian dalam Penerimaan Sertifikasi yang dilakukan secara bersama-sama (h) Penerimaan/pemberian nilai dalam bidang Penerimaan Sertifikasi 1 Penerimaan/pemberian nilai dalam bidang Penerimaan Sertifikasi yang diberikan melalui evaluasi mandiri 2 Penerimaan/pemberian nilai dalam bidang Penerimaan Sertifikasi yang diberikan melalui evaluasi bersama 3 Penerimaan/pemberian nilai dalam bidang Penerimaan Sertifikasi yang dilakukan melalui evaluasi bersama-sama (i) Penerimaan/pemberian nilai dalam bidang Penerimaan Sertifikasi 1 Penerimaan/pemberian nilai dalam bidang Penerimaan Sertifikasi yang diberikan melalui evaluasi mandiri 2 Penerimaan/pemberian nilai dalam bidang Penerimaan Sertifikasi yang dilakukan melalui evaluasi bersama (j) Pemanfaatan hasil evaluasi dalam bidang Penerimaan Sertifikasi 1 Pemanfaatan hasil evaluasi dalam bidang Penerimaan Sertifikasi sebagai a. Penilaian b. Perbaikan c. Peningkatan LAMPIRAN PERUSUNGO DUPAL 1. Surat perjanjian melakukan kegiatan ............ 2. Surat perjanjian melakukan kegiatan ............ 3. Surat perjanjian melakukan kegiatan ............ 4. Surat perjanjian melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat perjanjian melakukan kegiatan pendamping 6. dan seterusnya ( ) Calon Pejabat Program: 1. _______________ 2. _______________ 3. _______________ 4. dan seterusnya [jakarta] (nama pejabat program) ( ) Calon Anggota Tim Penilai: 1. _______________ 2. _______________ 3. _______________ 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) (Nama Penilai II) ( ) Ketua Tim Penilai: 1. _______________ 2. _______________ 3. _______________ 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (Nama) LAMPIAN VI PODIUM HAN-SEJAMAS MENTERI PERUKN DAN FAK ARASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PROMOTER KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................................................................... NIP : ....................................................................................... Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ............................................................... Jabatan : ................................................................................ Unit kerja : ............................................................................. Menyatakan bahwa: Nama : ...................................................................................... NIP : ....................................................................................... Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ............................................................... Jabatan : ................................................................................ Unit kerja : ............................................................................. Telah mengikuti pendidikan sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ....................................................... Atasan Langsung NIP.......................................... LAMPIRAN VI PERNYATAAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN SURAT PERNYATAAN MELAKUN KEGIAATN PEMERIKSAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .............................................................. NIP : ............................................................... Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ................................................... Jabatan : .......................................................... Unit kerja : ....................................................... Menyatakan bahwa: Nama : .............................................................. NIP : ............................................................... Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ................................................... Jabatan : .......................................................... Unit kerja : ....................................................... Telah melakukan kegiatan Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ........................................................ Atasan Langsung NIP.............................................. LAMONGAN VII PERSETUJUAN DISMAS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENGERTIAN MENTERI PENDAVAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA KEISINAN DAN ANGKA KREDITNYA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN/INTELIJEN SURAT PERNYATAAN MELAKKAN KEGIATAN PENGAWASAN/INTELLIJEN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................................................................. NIP : .................................................................................. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : .................................................................................. Jabatan : .................................................................................. Unit kerja : .................................................................................. Menyatakan bahwa: Nama : .................................................................................. NIP : .................................................................................. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : .................................................................................. Jabatan : .................................................................................. Unit kerja : .................................................................................. Telah melakukan kegiatan pengawasan/intelijen sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung NIP............................................................ LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PELEMBAGA KEMKOMINFO DAN BKN KINERJA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGENDALIAN RUMAH DETENSI IMIGRASI SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGENDALIAN RUMAH DETENSI IMIGRASI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .......................................................................................... NIP : ........................................................................................... Pangkat/Golongan/Ruang/TMT : ......................................................... Jabatan : ........................................................................................ Unit kerja : ...................................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : .......................................................................................... NIP : ........................................................................................... Pangkat/Golongan/Ruang/TMT : ......................................................... Jabatan : ........................................................................................ Unit kerja : ...................................................................................... Telah melakukan kegiatan Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ............................................................. Atasan Langsung NIP......................................... LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI IMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KEIMIGRASIAN DAN SINERGII KEPEGAWAIAN CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI KEIMIGRASIAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI KEIMIGRASIAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :.......................................................................................... NIP :.......................................................................................... Pangkat/Golongan Ruang/TMT :........................................................ Jabatan :...................................................................................... Unit kerja :................................................................................... Menyatakan bahwa: Nama :.......................................................................................... NIP :.......................................................................................... Pangkat/Golongan Ruang/TMT :........................................................ Jabatan :...................................................................................... Unit kerja :................................................................................... Telah melakukan kegiatan Pengelolaan Informasi Keimigrasian sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .......................................................................................... Atasan Langsung NIP........................................ LAMPIRAN III PERATURAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KEPROFESIAN DAN SINAGA KHERISTY CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PEMULANGAN/PENDEPORTASIAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PEMULANGAN/PENDEPORTASIAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................... NIP : ........................................................... Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ........................................................... Jabatan : ........................................................... Unit kerja : ........................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................... NIP : ........................................................... Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ........................................................... Jabatan : ........................................................... Unit kerja : ........................................................... Telah melakukan kegiatan Pelaksanaan Pemulangan/Pendeportasian sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ........................................................... Atasan Langsung NIP............................................... LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Tentang: KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBERDAYAAN KEMISKINAN DAN SINERGITAS KESEJAHTERAAN CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI SURAT PERNYATAAN MELAKUSAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .......................................................................... NIP : .......................................................................... Pangkat/Golongan Ruang/TMT : .......................................................................... Jabatan : .......................................................................... Unit kerja : .......................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : .......................................................................... NIP : .......................................................................... Pangkat/Golongan Ruang/TMT : .......................................................................... Jabatan : .......................................................................... Unit kerja : .......................................................................... Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .......................................................................... Atasan Langsung NIP.............................................. LAMPIRAN XIII PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA KEIMIGRASIAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA KEIMIGRASIAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................... NIP : ........................................................... Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ........................................................... Jabatan : ........................................................... Unit kerja : ........................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................... NIP : ........................................................... Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ........................................................... Jabatan : ........................................................... Unit kerja : ........................................................... Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Keimigrasian sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ........................................................... Atasan Langsung NIP....................................... LAMPIRAN XIV PERSATUAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERSATUAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ALIH FUNGSIONAL PEGAWAI PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKAS NAVIGASI CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN NOMOR: ....................................... Instansi: ........................................ Masa Penilaian: ................................ LAMPIRAN XV PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERINTAH PUNGSI FUNGSIONAL IMIGRASI DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDIT/KREDIT CONTOH KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUS/ NOMOR: .................................. TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KEIMIGRASIAN Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Pemerintahan Keimigrasian berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pemerintah Keimigrasian, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 14 Tahun 2014. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2002; 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2008; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pemerintahan Keimigrasian dalam rangka reformasi birokrasi; 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 14 Tahun 2014. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERTAMA : ............................................................ mengangkat Pegawai Sipil: a. Nama : ............................................................ b. NIP : ............................................................ c. Pangkat/Golongan/Ruang/TMT : ............................................................ d. unit kerja : ............................................................ dan Jabatan Fungsional Pemerintahan Keimigaksian ......................... ke dalam Jabatan Fungsional Pemerintahan Keimigrasian dengan angka kredit sebesar ....................... KEDUA : ............................................................ KETIGA : ............................................................ KEEMPAT : Apabila terdapat kesalahan terhadap ketentuan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan penetapan kembali sebagaimana mestinya. Adapun Keputusan ini merupakan Keputusan Pegawai Sipil yang bersangkutan untuk ditetapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ........................ pada tanggal ........................ NIP, Tembusan: 1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; 1) 2. Direktur Jenderal Imigrasi; 2) 3. Kepala Balai/Kantor Imigrasi yang bersangkutan; 3) 4. Pejabat yang berwenang mengangkat Anggota Kredit; 4) 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; 5) 6. Kepala Direktorat Jenderal Imigrasi/Kepala Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; 6) 7. Pegawai yang bersangkutan; dan 7) 8. Arsip. LAMPIRAN XVI PERATURAN HUKUM MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMASIAN DAN ANGGOTA KEPEGAWAIAN CONTOH SURAT PERINGATAN SURAT PERINGATAN Nomor : ............................................................ DARI : ............................................................ KEPADA YTH. : ............................................................ ALAMAT : ............................................................ TANGGAL : ............................................................ 1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa : Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Jabatan/Pangkat/Gol. : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit kerja : ............................................................ sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah .......................................... tahun menduduki jabatan .......................................... tetapi belum memenuhi ketentuan Angka Kredit yang ditentukan sejumlah .......................................... 2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimasyarakatan dan Angka Kreditnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2014 dirinya agar Saudara dapat memenuhi ketentuan Angka Kredit yang dipersyaratkan. 3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimasyarakatan. 4. Demikian untuk dimaklumi dan agar perhatikan sebagai sebagaimana mestinya. .......................................... NIP. .................................. Tembusan: 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Badan Kepegawaian; 3. Pimpinan unit kerja Anak Keimasyarakatan yang bersangkutan; 4. Pejabat lain yang dipandang perlu. *) Coret yang tidak perlu. LAMPIRAN XVII PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERPENDANAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKOTA KESATUAN CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PEMERIKSA KEIMIGRASIAN FUNGSIONAL KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUS/ NOMOR: ........................ TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 32 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, perlu ditetapkan keputusan perlu untuk mengangkat kembali Berdasarkan: 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 2000; 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2002; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014; 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 Nomor 14 Tahun 2014. MENETAPKAN: PERTAMA: MEMUTUSKAN mengangkat kembali a. nama: .................................................................. b. NIP: .................................................................. c. Pangkat/Golongan/Ruang: .................................. d. unit kerja: ............................................................ dalam jabatan: ........................................................ dengan Angka Kredit sebesar .............................. (........................) KEDUA: ................................................................... KETIGA: ................................................................... KEEMPAT: Apabila ketentuan dalam berita ternyata terdapat ketidaklurusan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Adapun ketentuan dalam Keputusan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk ditetapkan dan diundangkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di .............................. pada tanggal: ........................... NIP. .................................................. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;*) 2. Direktur Jenderal Imigrasi; 3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian; 4. Kepala Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara; 5. Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan;*) 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala BPKN/Kepala Dirjen Keuangan yang bersangkutan;*) 7. Pegawai yang bersangkutan;*) *) Dibuat sebagai tambahan dictum yang diatur perlu. *) Disert oleh pihak perlu. LAMPIRAN XIX PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KEPUTUSAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEMASYARAKATAN DAN ANGKOTA KELUARGA CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA dan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEMUTUSKAN: TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN KARENA DIJATUHINNYA HUKUMAN DISIPLIN BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEPUTUSAN TETAP/INKRACHT DALAM PERKARA ANAK YANG DIUTUSKAN” Menimbang: a. bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kemasyarakatan; b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang bersangkutan Nomor ........................ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ........................... tanggal ........................... perlu ditetapkan Keputusan Pemberhentian; Mengingat: 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2005; 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kemasyarakatan; 6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 14 Tahun 2014. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA : memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian ........................................................................................................... Nama : ....................................................................................... NIP : ....................................................................................... Pangkat/Golongan/ Ruang/ TMT : ........................................................ Unit Kerja : ............................................................................... KEDUA : ................................................................................................. KETIGA : Apabila kemudian hari terdapat ketentuan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perubahaan mengikuti selegama nantinya. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diberitahukan sebagaimana mestinya. ditetapkan di .................................. pada tanggal .................................. .................................................. NIP. ............................................ LAMPIRAN XX PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK AS ASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Tentang KEPUTUSAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKOTA KESATUAN HYDRA CONTOH KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AS ASI MANUSIA NOMOR : .............................. TENTANG: PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN Menimbang : a. bahwa, Saudara ............................................. NIP ......................... dengan keputusan ........................... tanggal ........................... terhadap mulai tanggung ........................... telah ditugaskan melakukan kegiatan jasa, b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014, dipandang perlu untuk MENETAPKAN keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2014; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2010; 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2014; 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asusi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 14 Tahun 2014; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ............................................ mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ................................... b. NIP : ................................... c. Pangkat/Golongan ruang/TMP : ................................... d. Unit Kerja : ................................... KEDUA : .................................................................................................................... KETIGA : .................................................................................................................... ............................................................................................................. ditetapkan di ............................. pada tanggal ........................... ............................................................................................................. NIP ......................................... ............................................................................................................. [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2014 tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB ketiga

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kedua