Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Struktural adalah jabatan manajerial yang terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
13. Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN adalah analisis jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan/atau penempatan ASN yang dipertimbangkan sebagai kebutuhan pegawai bagi Instansi Pemerintah.
14. Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional adalah jumlah dan jenis jabatan ASN yang dipertimbangkan sebagai kebutuhan pegawai pada seluruh Instansi Pemerintah.
15. Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Setiap Instansi Pemerintah adalah jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan penempatan ASN yang dipertimbangkan untuk diberikan tambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Pemerintah dan kebijakan nasional.
Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN terdiri atas:
a. Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN secara Nasional.
b. Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN setiap Instansi Pemerintah.
c. Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan PNS dari Lulusan Sekolah Kedinasan.
Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN harus memperhatikan:
a. untuk Instansi Pusat:
1. susunan organisasi dan tata kerja;
2. jenis dan sifat urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk setiap jenjang Jabatan;
4. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
5. rasio jumlah antara PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan JF; dan
6. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.
b. untuk Instansi Daerah provinsi:
1. data kelembagaan;
2. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk setiap jenjang Jabatan;
3. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
4. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah kabupaten atau kota yang dikoordinasikan; dan
5. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.
c. untuk Instansi Daerah kabupaten/kota:
1. data kelembagaan;
2. luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi daerah untuk dikembangkan;
3. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk setiap jenjang Jabatan;
4. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
5. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk; dan
6. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.
BAB III
PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN ASN SECARA NASIONAL
(1) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN secara Nasional untuk Instansi Pusat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menghitung kebutuhan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrator, dan Jabatan pengawas;
b. menghitung kebutuhan Jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional; dan
c. menjumlahkan hasil penghitungan semua Jabatan.
(2) Penghitungan jumlah Kebutuhan ASN Secara Nasional untuk Instansi Pusat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 5
(1) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional untuk Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan data hasil analisis beban kerja sebagai berikut:
a. Hasil analisis beban kerja untuk setiap jabatan pada seluruh Instansi Pusat dijadikan sebagai dasar penghitungan pertimbangan teknis kebutuhan ASN.
b. Untuk menghasilkan jumlah kebutuhan riil Instansi Pusat, hasil analisis beban kerja harus divalidasi terlebih dahulu.
(2) Dalam hal hasil analisis beban kerja Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap untuk semua jabatan dan/atau belum divalidasi, penghitungan pertimbangan teknis kebutuhan ASN Instansi Pusat menggunakan variabel sebagai berikut:
a. Rasio jumlah ASN untuk Jabatan Struktural dan Jabatan pelaksana:
1. jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrator, dan Jabatan pengawas jumlahnya sama dengan jumlah unit kerja tertinggi sampai dengan terendah yang terlembagakan/tersedia.
2. jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan pelaksana yaitu dengan menghitung rasio kebutuhan Jabatan pelaksana dengan Jabatan Struktural yang menjadi atasan langsungnya.
3. Penghitungan rasio kebutuhan Jabatan pelaksana sebagaimana diatur pada angka 2 dilaksanakan dengan mengidentifikasi fungsi dari Jabatan Struktural/Subkoordinator dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Jabatan Struktural yang melaksanakan fungsi kesekretariatan, rasio jumlah Jabatan pelaksananya 3 (tiga) orang;
b) Jabatan Struktural/Subkoordinator yang melaksanakan fungsi teknis, rasio jumlah Jabatan pelaksananya 2 (dua) orang;
dan/atau c) Jabatan Struktural/Subkoordinator yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat, rasio jumlah jabatan pelaksananya 5 (lima) orang.
b. Rasio jumlah ASN Instansi Pusat untuk Jabatan Fungsional:
1. Penghitungan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan rasio Jabatan Fungsional yang tersedia.
2. Asumsi dasar jumlah Jabatan Fungsional yang dibutuhkan 50% (lima puluh persen) lebih
banyak dari pada jumlah Jabatan Fungsional yang tersedia.
Pasal 6
(1) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional
untuk Instansi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mengidentifikasi hasil analisis beban kerja yang disampaikan oleh Instansi Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. jika hasil analisis tersebut telah divalidasi maka dapat digunakan sebagai jumlah pertimbangan teknis; atau
2. jika hasil analisis tersebut belum divalidasi maka dilakukan penghitungan kebutuhan dengan menggunakan variabel yang telah ditetapkan;
b. menghitung kebutuhan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional berdasarkan rasio jumlah ASN;
c. hasil penghitungan pada huruf b dikurangi dengan jumlah pegawai yang ada;
d. hasil penghitungan pada huruf c ditambah dengan jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun pada tahun yang bersangkutan;
e. hasil penghitungan pada huruf d dikali dengan Nilai Variabel Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung;
f. untuk wilayah provinsi, hasil penghitungan pada huruf e dikali dengan nilai variabel jumlah wilayah koordinasi provinsi;
g. untuk wilayah kabupaten/kota, hasil penghitungan pada huruf e dikali dengan nilai variabel jumlah penduduk;
h. hasil penghitungan pada huruf f atau huruf g dikali dengan nilai variabel luas wilayah; dan
i. hasil penghitungan pada huruf g ditambahkan dengan jumlah pegawai yang ada untuk kemudian digunakan sebagai jumlah pertimbangan teknis.
(2) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional untuk Instansi Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 7
Pasal 8
(1) Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional setiap tahun dilaksanakan sebagai berikut:
a. menentukan jumlah kebutuhan ASN nasional dengan menjumlahkan antara hasil penghitungan jumlah kebutuhan ASN Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
b. melaksanakan validasi terhadap jumlah ASN yang tersedia dan yang mencapai batas usia pensiun dengan cara sebagai berikut:
1. menelaah dan memverifikasi data jumlah ASN yang tersedia berdasarkan data sistem informasi ASN;
2. menelaah dan memverifikasi data jumlah ASN yang mencapai batas usia pensiun berdasarkan data sistem informasi ASN.
c. penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional tiap tahun sebagai berikut:
1. menghitung selisih antara jumlah kebutuhan pegawai ASN nasional dengan jumlah pegawai ASN yang ada;
2. membagi 5 (lima) hasil perhitungan angka 1 dengan ketentuan bahwa kekurangan pegawai dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
dan
3. menjumlahkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun tahun berjalan.
4. Contoh penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c ini tercantum dalam Lampiran XII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional tiap Tahun tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN secara Nasional untuk Instansi Pusat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menghitung kebutuhan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrator, dan Jabatan pengawas;
b. menghitung kebutuhan Jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional; dan
c. menjumlahkan hasil penghitungan semua Jabatan.
(2) Penghitungan jumlah Kebutuhan ASN Secara Nasional untuk Instansi Pusat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 5
(1) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional untuk Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan data hasil analisis beban kerja sebagai berikut:
a. Hasil analisis beban kerja untuk setiap jabatan pada seluruh Instansi Pusat dijadikan sebagai dasar penghitungan pertimbangan teknis kebutuhan ASN.
b. Untuk menghasilkan jumlah kebutuhan riil Instansi Pusat, hasil analisis beban kerja harus divalidasi terlebih dahulu.
(2) Dalam hal hasil analisis beban kerja Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap untuk semua jabatan dan/atau belum divalidasi, penghitungan pertimbangan teknis kebutuhan ASN Instansi Pusat menggunakan variabel sebagai berikut:
a. Rasio jumlah ASN untuk Jabatan Struktural dan Jabatan pelaksana:
1. jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrator, dan Jabatan pengawas jumlahnya sama dengan jumlah unit kerja tertinggi sampai dengan terendah yang terlembagakan/tersedia.
2. jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan pelaksana yaitu dengan menghitung rasio kebutuhan Jabatan pelaksana dengan Jabatan Struktural yang menjadi atasan langsungnya.
3. Penghitungan rasio kebutuhan Jabatan pelaksana sebagaimana diatur pada angka 2 dilaksanakan dengan mengidentifikasi fungsi dari Jabatan Struktural/Subkoordinator dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Jabatan Struktural yang melaksanakan fungsi kesekretariatan, rasio jumlah Jabatan pelaksananya 3 (tiga) orang;
b) Jabatan Struktural/Subkoordinator yang melaksanakan fungsi teknis, rasio jumlah Jabatan pelaksananya 2 (dua) orang;
dan/atau c) Jabatan Struktural/Subkoordinator yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat, rasio jumlah jabatan pelaksananya 5 (lima) orang.
b. Rasio jumlah ASN Instansi Pusat untuk Jabatan Fungsional:
1. Penghitungan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan rasio Jabatan Fungsional yang tersedia.
2. Asumsi dasar jumlah Jabatan Fungsional yang dibutuhkan 50% (lima puluh persen) lebih
banyak dari pada jumlah Jabatan Fungsional yang tersedia.
Pasal 6
(1) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional
untuk Instansi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mengidentifikasi hasil analisis beban kerja yang disampaikan oleh Instansi Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. jika hasil analisis tersebut telah divalidasi maka dapat digunakan sebagai jumlah pertimbangan teknis; atau
2. jika hasil analisis tersebut belum divalidasi maka dilakukan penghitungan kebutuhan dengan menggunakan variabel yang telah ditetapkan;
b. menghitung kebutuhan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional berdasarkan rasio jumlah ASN;
c. hasil penghitungan pada huruf b dikurangi dengan jumlah pegawai yang ada;
d. hasil penghitungan pada huruf c ditambah dengan jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun pada tahun yang bersangkutan;
e. hasil penghitungan pada huruf d dikali dengan Nilai Variabel Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung;
f. untuk wilayah provinsi, hasil penghitungan pada huruf e dikali dengan nilai variabel jumlah wilayah koordinasi provinsi;
g. untuk wilayah kabupaten/kota, hasil penghitungan pada huruf e dikali dengan nilai variabel jumlah penduduk;
h. hasil penghitungan pada huruf f atau huruf g dikali dengan nilai variabel luas wilayah; dan
i. hasil penghitungan pada huruf g ditambahkan dengan jumlah pegawai yang ada untuk kemudian digunakan sebagai jumlah pertimbangan teknis.
(2) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional untuk Instansi Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 7
BAB Kedua
Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional Per Tahun
(1) Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional setiap tahun dilaksanakan sebagai berikut:
a. menentukan jumlah kebutuhan ASN nasional dengan menjumlahkan antara hasil penghitungan jumlah kebutuhan ASN Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
b. melaksanakan validasi terhadap jumlah ASN yang tersedia dan yang mencapai batas usia pensiun dengan cara sebagai berikut:
1. menelaah dan memverifikasi data jumlah ASN yang tersedia berdasarkan data sistem informasi ASN;
2. menelaah dan memverifikasi data jumlah ASN yang mencapai batas usia pensiun berdasarkan data sistem informasi ASN.
c. penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional tiap tahun sebagai berikut:
1. menghitung selisih antara jumlah kebutuhan pegawai ASN nasional dengan jumlah pegawai ASN yang ada;
2. membagi 5 (lima) hasil perhitungan angka 1 dengan ketentuan bahwa kekurangan pegawai dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
dan
3. menjumlahkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun tahun berjalan.
4. Contoh penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c ini tercantum dalam Lampiran XII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional tiap Tahun tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
BAB IV
PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN ASN SETIAP INSTANSI
(1) Penghitungan jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap Instansi untuk Instansi Pusat menggunakan variabel sebagai berikut:
a. jumlah pegawai yang tersedia dan jumlah kebutuhan pegawai:
1. menentukan jumlah pegawai yang tersedia dan jumlah kebutuhan pegawai yang didapatkan dari data pegawai yang tersedia dan data kebutuhan pegawai yang berasal dari masing- masing Instansi Pusat; dan
2. jumlah pegawai yang tersedia dikurangi dengan jumlah kebutuhan pegawai sehingga dapat terlihat kekurangan atau kelebihan jumlah pegawai pada masing-masing Instansi Pusat.
b. jumlah Pegawai yang mencapai Batas Usia Pensiun.
(2) Penghitungan Jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Setiap Instansi untuk Instansi Pusat adalah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 10
Pasal 11
Penyusunan jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN Setiap Instansi untuk Instansi Pusat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menentukan jabatan yang sesuai dengan tugas inti dari Instansi Pemerintah atau kebijakan pemerintah;
b. membagi kebutuhan pegawai untuk dipenuhi selama 5 (lima) tahun;
c. menambah pengisian kebutuhan dengan jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun di tahun yang bersangkutan untuk Jabatan yang dimaksud; dan
d. pertimbangan teknis kebutuhan Instansi Pusat ditampilkan nama jabatan, jumlah alokasi, dan unit kerja penempatan yang diusulkan sesuai dengan prioritas kebutuhan.
Pasal 12
Penyusunan jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap instansi untuk Instansi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menghitung rata-rata alokasi kebutuhan ASN dengan cara membagi alokasi kebutuhan nasional sebagaimana yang ditetapkan dengan jumlah Instansi Daerah;
b. hasil penghitungan pada huruf a dikali dengan nilai variabel kekurangan/kelebihan pegawai;
c. hasil penghitungan pada huruf b dikali dengan hasil perkalian antara jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun pada tahun yang bersangkutan dengan nilai variabel batas usia pensiun;
d. untuk wilayah provinsi, hasil penghitungan nilai variabel jumlah pada huruf c dikali dengan nilai variabel jumlah wilayah koordinasi provinsi;
e. untuk wilayah kabupaten/kota, hasil penghitungan pada huruf c dikali dengan nilai variabel jumlah penduduk;
f. hasil penghitungan pada huruf d atau huruf e dikali dengan nilai variabel luas wilayah;
g. hasil penghitungan pada huruf f dikali dengan total hasil penghitungan pada huruf f dikali dengan total alokasi nasional;
h. hasil penghitungan pada huruf f kemudian digunakan sebagai jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap Instansi Daerah dengan ketentuan tidak melebihi jumlah usul kebutuhan ASN, jika hasil penghitungan pada huruf f melebihi jumlah usul kebutuhan ASN, maka diberikan pertimbangan teknis sejumlah usul kebutuhan ASN;
i. jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap instansi kemudian dibagi ke dalam tiga kelompok jabatan, yaitu Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis;
j. hasil pembagian jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap Instansi Daerah setiap kelompok jabatan kemudian dibagi lagi setiap Jabatan.
k. di dalam pertimbangan teknis Instansi Daerah ditampilkan nama jabatan, jumlah alokasi, dan unit kerja penempatan yang diusulkan sesuai dengan prioritas kebutuhan.
Pasal 13
Pembagian jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN per instansi ke dalam 3 (tiga) kelompok jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pembagian jenis Jabatan berdasarkan rasio kebutuhan, yaitu:
1. Menghitung rasio jumlah kebutuhan pegawai untuk tiga jenis jabatan dengan cara membagi antara kebutuhan masing-masing jenis Jabatan dengan kebutuhan total.
2. Rasio yang diperoleh untuk masing-masing Jabatan kemudian dikalikan dengan jumlah total pertimbangan teknis formasi, sehingga menghasilkan jumlah pertimbangan teknis formasi per jenis Jabatan.
b. Pembagian jenis Jabatan berdasarkan jumlah alokasi:
1. Menghitung rasio alokasi kebutuhan pegawai untuk tiga jenis Jabatan dengan cara membagi antara alokasi masing-masing jenis Jabatan dengan alokasi total.
2. Rasio yang diperoleh untuk masing-masing Jabatan kemudian dikalikan dengan jumlah total pertimbangan teknis formasi, sehingga menghasilkan jumlah pertimbangan teknis formasi per jenis Jabatan.
Pasal 14
Pembagian jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap instansi daerah ke dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dengan memperhatikan:
a. pelaksanaan pelayanan dasar;
b. mendukung program prioritas pemerintah;
c. mendorong pengembangan potensi daerah; dan
d. pelaksanaan kegiatan utama unit organisasi.
BAB Kesatu
Penghitungan Jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Setiap Instansi
(1) Penghitungan jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap Instansi untuk Instansi Pusat menggunakan variabel sebagai berikut:
a. jumlah pegawai yang tersedia dan jumlah kebutuhan pegawai:
1. menentukan jumlah pegawai yang tersedia dan jumlah kebutuhan pegawai yang didapatkan dari data pegawai yang tersedia dan data kebutuhan pegawai yang berasal dari masing- masing Instansi Pusat; dan
2. jumlah pegawai yang tersedia dikurangi dengan jumlah kebutuhan pegawai sehingga dapat terlihat kekurangan atau kelebihan jumlah pegawai pada masing-masing Instansi Pusat.
b. jumlah Pegawai yang mencapai Batas Usia Pensiun.
(2) Penghitungan Jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Setiap Instansi untuk Instansi Pusat adalah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 10
BAB Kedua
Penyusunan Jumlah dan Jenis Jabatan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Setiap Instansi
Penyusunan jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN Setiap Instansi untuk Instansi Pusat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menentukan jabatan yang sesuai dengan tugas inti dari Instansi Pemerintah atau kebijakan pemerintah;
b. membagi kebutuhan pegawai untuk dipenuhi selama 5 (lima) tahun;
c. menambah pengisian kebutuhan dengan jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun di tahun yang bersangkutan untuk Jabatan yang dimaksud; dan
d. pertimbangan teknis kebutuhan Instansi Pusat ditampilkan nama jabatan, jumlah alokasi, dan unit kerja penempatan yang diusulkan sesuai dengan prioritas kebutuhan.
Pasal 12
Penyusunan jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap instansi untuk Instansi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menghitung rata-rata alokasi kebutuhan ASN dengan cara membagi alokasi kebutuhan nasional sebagaimana yang ditetapkan dengan jumlah Instansi Daerah;
b. hasil penghitungan pada huruf a dikali dengan nilai variabel kekurangan/kelebihan pegawai;
c. hasil penghitungan pada huruf b dikali dengan hasil perkalian antara jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun pada tahun yang bersangkutan dengan nilai variabel batas usia pensiun;
d. untuk wilayah provinsi, hasil penghitungan nilai variabel jumlah pada huruf c dikali dengan nilai variabel jumlah wilayah koordinasi provinsi;
e. untuk wilayah kabupaten/kota, hasil penghitungan pada huruf c dikali dengan nilai variabel jumlah penduduk;
f. hasil penghitungan pada huruf d atau huruf e dikali dengan nilai variabel luas wilayah;
g. hasil penghitungan pada huruf f dikali dengan total hasil penghitungan pada huruf f dikali dengan total alokasi nasional;
h. hasil penghitungan pada huruf f kemudian digunakan sebagai jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap Instansi Daerah dengan ketentuan tidak melebihi jumlah usul kebutuhan ASN, jika hasil penghitungan pada huruf f melebihi jumlah usul kebutuhan ASN, maka diberikan pertimbangan teknis sejumlah usul kebutuhan ASN;
i. jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap instansi kemudian dibagi ke dalam tiga kelompok jabatan, yaitu Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis;
j. hasil pembagian jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap Instansi Daerah setiap kelompok jabatan kemudian dibagi lagi setiap Jabatan.
k. di dalam pertimbangan teknis Instansi Daerah ditampilkan nama jabatan, jumlah alokasi, dan unit kerja penempatan yang diusulkan sesuai dengan prioritas kebutuhan.
Pasal 13
Pembagian jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN per instansi ke dalam 3 (tiga) kelompok jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pembagian jenis Jabatan berdasarkan rasio kebutuhan, yaitu:
1. Menghitung rasio jumlah kebutuhan pegawai untuk tiga jenis jabatan dengan cara membagi antara kebutuhan masing-masing jenis Jabatan dengan kebutuhan total.
2. Rasio yang diperoleh untuk masing-masing Jabatan kemudian dikalikan dengan jumlah total pertimbangan teknis formasi, sehingga menghasilkan jumlah pertimbangan teknis formasi per jenis Jabatan.
b. Pembagian jenis Jabatan berdasarkan jumlah alokasi:
1. Menghitung rasio alokasi kebutuhan pegawai untuk tiga jenis Jabatan dengan cara membagi antara alokasi masing-masing jenis Jabatan dengan alokasi total.
2. Rasio yang diperoleh untuk masing-masing Jabatan kemudian dikalikan dengan jumlah total pertimbangan teknis formasi, sehingga menghasilkan jumlah pertimbangan teknis formasi per jenis Jabatan.
Pasal 14
Pembagian jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap instansi daerah ke dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dengan memperhatikan:
a. pelaksanaan pelayanan dasar;
b. mendukung program prioritas pemerintah;
c. mendorong pengembangan potensi daerah; dan
d. pelaksanaan kegiatan utama unit organisasi.
BAB V
PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN PNS DARI LULUSAN SEKOLAH KEDINASAN
Penghitungan jumlah pertimbangan teknis kebutuhan PNS dari lulusan sekolah kedinasan dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. kebutuhan Instansi Pemerintah;
b. jumlah kebutuhan pengangkatan PNS dari lulusan sekolah kedinasan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
c. data usul Calon PNS lulusan sekolah kedinasan yang disampaikan oleh Instansi Pemerintah.
Pasal 16
Penyusunan jumlah dan jenis jabatan pertimbangan teknis kebutuhan PNS dari lulusan sekolah kedinasan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mengidentifikasi Jabatan pada Instansi Pemerintah yang membutuhkan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki siswa-siswi lulusan sekolah kedinasan ikatan dinas;
b. menganalisis jumlah kebutuhan sebagaimana pada huruf a dengan cara membandingkan antara pegawai yang tersedia dengan kebutuhan Jabatan;
c. dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pegawai maka dapat dipertimbangkan untuk diisi dari Calon PNS dari lulusan sekolah kedinasan; dan
d. menelaah kelengkapan data usul pengangkatan Calon PNS yang paling kurang terdiri atas:
1. nama beserta nomor pokok mahasiswa lulusan sekolah kedinasan ikatan dinas;
2. kualifikasi pendidikan lulusan sekolah kedinasan (Jenjang dan Jurusan);
3. Jabatan yang akan diduduki lulusan sekolah kedinasan; dan
4. rencana penempatan lulusan sekolah kedinasan pada Instansi Pemerintah.
BAB Kesatu
Penghitungan Jumlah Pertimbangan Kebutuhan PNS dari Lulusan Sekolah Kedinasan
Penghitungan jumlah pertimbangan teknis kebutuhan PNS dari lulusan sekolah kedinasan dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. kebutuhan Instansi Pemerintah;
b. jumlah kebutuhan pengangkatan PNS dari lulusan sekolah kedinasan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
c. data usul Calon PNS lulusan sekolah kedinasan yang disampaikan oleh Instansi Pemerintah.
BAB Kedua
Penyusunan Jumlah dan Jenis Jabatan Pertimbangan Kebutuhan PNS dari Lulusan Sekolah Kedinasan
Penyusunan jumlah dan jenis jabatan pertimbangan teknis kebutuhan PNS dari lulusan sekolah kedinasan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mengidentifikasi Jabatan pada Instansi Pemerintah yang membutuhkan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki siswa-siswi lulusan sekolah kedinasan ikatan dinas;
b. menganalisis jumlah kebutuhan sebagaimana pada huruf a dengan cara membandingkan antara pegawai yang tersedia dengan kebutuhan Jabatan;
c. dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pegawai maka dapat dipertimbangkan untuk diisi dari Calon PNS dari lulusan sekolah kedinasan; dan
d. menelaah kelengkapan data usul pengangkatan Calon PNS yang paling kurang terdiri atas:
1. nama beserta nomor pokok mahasiswa lulusan sekolah kedinasan ikatan dinas;
2. kualifikasi pendidikan lulusan sekolah kedinasan (Jenjang dan Jurusan);
3. Jabatan yang akan diduduki lulusan sekolah kedinasan; dan
4. rencana penempatan lulusan sekolah kedinasan pada Instansi Pemerintah.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Penyusunan pertimbangan teknis kebutuhan ASN yang sedang dalam proses tetap dilanjutkan dan diselesaikan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
(1) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional untuk Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan data hasil analisis beban kerja sebagai berikut:
a. hasil analisis beban kerja untuk setiap jabatan pada seluruh Instansi Daerah dijadikan sebagai dasar penghitungan pertimbangan teknis kebutuhan ASN.
b. untuk menghasilkan jumlah kebutuhan riil Instansi Daerah, hasil analisis beban kerja harus divalidasi terlebih dahulu.
(2) Dalam hal hasil analisis beban kerja Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap untuk semua jabatan dan/atau belum divalidasi, penghitungan pertimbangan teknis kebutuhan ASN menggunakan variabel sebagai berikut:
a. rasio jumlah ASN Jabatan Struktural, Jabatan pelaksana, dan Jabatan Fungsional:
1. jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrator, dan Jabatan pengawas jumlahnya sama dengan jumlah unit kerja tertinggi sampai dengan terendah yang terlembagakan/tersedia;
2. jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional selain guru dan tenaga kesehatan yaitu dengan menghitung rasio kebutuhan Jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional
selain guru dan tenaga kesehatan dengan Jabatan Struktural yang menjadi atasan langsungnya;
3. penghitungan rasio kebutuhan Jabatan sebagaimana diatur pada angka 2 dilaksanakan dengan mengidentifikasi fungsi dari Jabatan Struktural/Subkoordinator dengan ketentuan sebagai berikut:
a) jabatan Struktural/Subkoordinator yang melaksanakan fungsi kesekretariatan rasio jumlah Jabatan pelaksananya adalah 4 (empat) orang;
b) jabatan Struktural/Subkoordinator yang melaksanakan fungsi teknis rasio jumlah Jabatan pelaksananya adalah 2 (dua) orang; dan/atau c) jabatan struktural/Subkoordinator yang melaksanakan fungsi pelayanan rasio jumlah jabatan pelaksananya 5 (lima) orang;
4. Rasio jumlah ASN untuk Jabatan Fungsional:
a) penghitungan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan rasio Jabatan Fungsional yang tersedia.
b) asumsi dasar jumlah Jabatan Fungsional yang dibutuhkan 50% (lima puluh persen) lebih banyak dari pada jumlah Jabatan Fungsional yang tersedia.
5. Penghitungan jumlah kebutuhan Guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a) dihitung berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Guru; atau b) jika instansi pembina Jabatan Fungsional Guru telah melakukan penghitungan kebutuhan Guru, dapat langsung
digunakan sebagai referensi jumlah Guru yang dibutuhkan untuk setiap Instansi Pemerintah Daerah.
6. Penghitungan kebutuhan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a) dihitung berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional tenaga kesehatan; atau b) jika instansi pembina Jabatan Fungsional tenaga kesehatan telah melakukan penghitungan kebutuhan tenaga kesehatan maka dapat langsung digunakan sebagai referensi jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk setiap Instansi Pemerintah Daerah.
b. Rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap anggaran pendapatan belanja daerah:
1. nilai variabel rasio belanja pegawai tidak langsung dibagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota.
2. merupakan persentase hasil bagi antara Jumlah Rasio belanja pegawai tidak langsung dengan jumlah anggaran pendapatan belanja daerah masing-masing Instansi Daerah berdasarkan data kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan, dengan ketentuan semakin tinggi nilai persentase maka semakin kecil nilai variabel.
3. nilai variabel rasio belanja pegawai tidak langsung dihitung berdasarkan tabel nilai variabel rasio belanja pegawai tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
c. Jumlah wilayah koordinasi untuk pemerintah provinsi:
1. nilai variabel jumlah wilayah koordinasi untuk provinsi didasarkan pada ketentuan semakin banyak wilayah koordinasi maka semakin besar nilai variabel;
2. nilai variabel jumlah wilayah koordinasi untuk provinsi dihitung berdasarkan tabel variabel jumlah wilayah koordinasi provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
d. Jumlah penduduk untuk pemerintah kabupaten/kota:
1. variabel jumlah penduduk dibedakan antara kabupaten dan kota yang berada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.
2. nilai variabel jumlah penduduk didasarkan pada ketentuan semakin banyak penduduk maka semakin besar nilai variabel.
3. nilai variabel jumlah penduduk dihitung berdasarkan tabel variabel jumlah penduduk kabupaten dan kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
e. Luas wilayah provinsi/kabupaten/kota:
1. variabel ini dibedakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.
2. nilai variabel luas wilayah didasarkan pada ketentuan semakin banyak penduduk maka semakin besar nilai variabel.
3. nilai variabel luas wilayah dihitung berdasarkan tabel variabel luas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional untuk Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan data hasil analisis beban kerja sebagai berikut:
a. hasil analisis beban kerja untuk setiap jabatan pada seluruh Instansi Daerah dijadikan sebagai dasar penghitungan pertimbangan teknis kebutuhan ASN.
b. untuk menghasilkan jumlah kebutuhan riil Instansi Daerah, hasil analisis beban kerja harus divalidasi terlebih dahulu.
(2) Dalam hal hasil analisis beban kerja Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap untuk semua jabatan dan/atau belum divalidasi, penghitungan pertimbangan teknis kebutuhan ASN menggunakan variabel sebagai berikut:
a. rasio jumlah ASN Jabatan Struktural, Jabatan pelaksana, dan Jabatan Fungsional:
1. jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrator, dan Jabatan pengawas jumlahnya sama dengan jumlah unit kerja tertinggi sampai dengan terendah yang terlembagakan/tersedia;
2. jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional selain guru dan tenaga kesehatan yaitu dengan menghitung rasio kebutuhan Jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional
selain guru dan tenaga kesehatan dengan Jabatan Struktural yang menjadi atasan langsungnya;
3. penghitungan rasio kebutuhan Jabatan sebagaimana diatur pada angka 2 dilaksanakan dengan mengidentifikasi fungsi dari Jabatan Struktural/Subkoordinator dengan ketentuan sebagai berikut:
a) jabatan Struktural/Subkoordinator yang melaksanakan fungsi kesekretariatan rasio jumlah Jabatan pelaksananya adalah 4 (empat) orang;
b) jabatan Struktural/Subkoordinator yang melaksanakan fungsi teknis rasio jumlah Jabatan pelaksananya adalah 2 (dua) orang; dan/atau c) jabatan struktural/Subkoordinator yang melaksanakan fungsi pelayanan rasio jumlah jabatan pelaksananya 5 (lima) orang;
4. Rasio jumlah ASN untuk Jabatan Fungsional:
a) penghitungan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan rasio Jabatan Fungsional yang tersedia.
b) asumsi dasar jumlah Jabatan Fungsional yang dibutuhkan 50% (lima puluh persen) lebih banyak dari pada jumlah Jabatan Fungsional yang tersedia.
5. Penghitungan jumlah kebutuhan Guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a) dihitung berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Guru; atau b) jika instansi pembina Jabatan Fungsional Guru telah melakukan penghitungan kebutuhan Guru, dapat langsung
digunakan sebagai referensi jumlah Guru yang dibutuhkan untuk setiap Instansi Pemerintah Daerah.
6. Penghitungan kebutuhan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a) dihitung berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional tenaga kesehatan; atau b) jika instansi pembina Jabatan Fungsional tenaga kesehatan telah melakukan penghitungan kebutuhan tenaga kesehatan maka dapat langsung digunakan sebagai referensi jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk setiap Instansi Pemerintah Daerah.
b. Rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap anggaran pendapatan belanja daerah:
1. nilai variabel rasio belanja pegawai tidak langsung dibagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota.
2. merupakan persentase hasil bagi antara Jumlah Rasio belanja pegawai tidak langsung dengan jumlah anggaran pendapatan belanja daerah masing-masing Instansi Daerah berdasarkan data kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan, dengan ketentuan semakin tinggi nilai persentase maka semakin kecil nilai variabel.
3. nilai variabel rasio belanja pegawai tidak langsung dihitung berdasarkan tabel nilai variabel rasio belanja pegawai tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
c. Jumlah wilayah koordinasi untuk pemerintah provinsi:
1. nilai variabel jumlah wilayah koordinasi untuk provinsi didasarkan pada ketentuan semakin banyak wilayah koordinasi maka semakin besar nilai variabel;
2. nilai variabel jumlah wilayah koordinasi untuk provinsi dihitung berdasarkan tabel variabel jumlah wilayah koordinasi provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
d. Jumlah penduduk untuk pemerintah kabupaten/kota:
1. variabel jumlah penduduk dibedakan antara kabupaten dan kota yang berada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.
2. nilai variabel jumlah penduduk didasarkan pada ketentuan semakin banyak penduduk maka semakin besar nilai variabel.
3. nilai variabel jumlah penduduk dihitung berdasarkan tabel variabel jumlah penduduk kabupaten dan kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
e. Luas wilayah provinsi/kabupaten/kota:
1. variabel ini dibedakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.
2. nilai variabel luas wilayah didasarkan pada ketentuan semakin banyak penduduk maka semakin besar nilai variabel.
3. nilai variabel luas wilayah dihitung berdasarkan tabel variabel luas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Penghitungan jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap Instansi untuk Instansi Daerah menggunakan variabel sebagai berikut:
a. rata-rata alokasi kebutuhan ASN nasional merupakan hasil pembagian antara jumlah alokasi tambahan formasi ASN nasional untuk Instansi Daerah dengan jumlah total Instansi Daerah.
b. rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap anggaran pendapatan belanja daerah:
1. nilai variabel rasio belanja pegawai tidak langsung dibagi menjadi dua untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota.
2. merupakan persentase hasil pembagian antara jumlah belanja pegawai tidak langsung dengan jumlah anggaran pendapatan belanja daerah masing-masing Instansi Daerah berdasarkan data kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan, dengan ketentuan semakin tinggi nilai persentase, semakin kecil nilai variabel.
3. nilai variabel rasio belanja pegawai tidak langsung dihitung berdasarkan tabel nilai variabel rasio belanja pegawai tidak langsung tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
c. persentase kekurangan/kelebihan kebutuhan pegawai:
1. jumlah pegawai yang tersedia diperoleh dari sistem informasi ASN dan jumlah kebutuhan pegawai diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah menggunakan analisis beban kerja yang telah divalidasi;
2. jumlah pegawai yang tersedia dikurangi dengan jumlah kebutuhan pegawai untuk melihat kebutuhan masing-masing instansi daerah.
3. selisih antara jumlah pegawai yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pegawai dibuat persentasenya melalui pembagian hasil selisih antara jumlah pegawai yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pegawai;
4. nilai variabel persentase kekurangan/kelebihan pegawai didasarkan pada semakin besar persentase kekurangan pegawai, semakin besar nilai variabel, dan semakin besar nilai kelebihan maka semakin kecil nilai variabel;
5. nilai variabel persentase kekurangan/kelebihan pegawai dihitung berdasarkan tabel variabel persentase kekurangan/kelebihan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
d. Jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun:
1. nilai variabel jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun didasarkan pada ketentuan semakin besar jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun maka semakin kecil nilai variabel;
2. nilai variabel jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun dihitung berdasarkan tabel nilai variabel batas usia pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
e. Jumlah wilayah koordinasi untuk pemerintah provinsi:
1. Nilai variabel jumlah wilayah koordinasi untuk provinsi didasarkan pada ketentuan bahwa semakin banyak wilayah koordinasi maka semakin besar nilai variabel;
2. Nilai variabel jumlah wilayah koordinasi untuk provinsi dihitung berdasarkan tabel variabel jumlah wilayah koordinasi provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
f. Jumlah penduduk untuk pemerintah kabupaten/kota:
1. Variabel jumlah penduduk dibedakan antara kabupaten dan kota yang berada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa;
2. Nilai variabel jumlah penduduk didasarkan pada ketentuan bahwa semakin banyak penduduk maka semakin besar nilai variabel;
3. Nilai variabel jumlah penduduk dihitung berdasarkan tabel variabel jumlah penduduk kabupaten dan kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
g. Luas wilayah provinsi/kabupaten/kota:
1. variabel ini dibedakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota;
2. Nilai variabel luas wilayah didasarkan pada ketentuan bahwa semakin banyak penduduk maka semakin besar nilai variabel;
3. Nilai variabel luas wilayah dihitung berdasarkan tabel variabel luas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Penghitungan Jumlah Kebutuhan ASN Setiap Instansi untuk Instansi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Penghitungan jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap Instansi untuk Instansi Daerah menggunakan variabel sebagai berikut:
a. rata-rata alokasi kebutuhan ASN nasional merupakan hasil pembagian antara jumlah alokasi tambahan formasi ASN nasional untuk Instansi Daerah dengan jumlah total Instansi Daerah.
b. rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap anggaran pendapatan belanja daerah:
1. nilai variabel rasio belanja pegawai tidak langsung dibagi menjadi dua untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota.
2. merupakan persentase hasil pembagian antara jumlah belanja pegawai tidak langsung dengan jumlah anggaran pendapatan belanja daerah masing-masing Instansi Daerah berdasarkan data kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan, dengan ketentuan semakin tinggi nilai persentase, semakin kecil nilai variabel.
3. nilai variabel rasio belanja pegawai tidak langsung dihitung berdasarkan tabel nilai variabel rasio belanja pegawai tidak langsung tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
c. persentase kekurangan/kelebihan kebutuhan pegawai:
1. jumlah pegawai yang tersedia diperoleh dari sistem informasi ASN dan jumlah kebutuhan pegawai diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah menggunakan analisis beban kerja yang telah divalidasi;
2. jumlah pegawai yang tersedia dikurangi dengan jumlah kebutuhan pegawai untuk melihat kebutuhan masing-masing instansi daerah.
3. selisih antara jumlah pegawai yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pegawai dibuat persentasenya melalui pembagian hasil selisih antara jumlah pegawai yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pegawai;
4. nilai variabel persentase kekurangan/kelebihan pegawai didasarkan pada semakin besar persentase kekurangan pegawai, semakin besar nilai variabel, dan semakin besar nilai kelebihan maka semakin kecil nilai variabel;
5. nilai variabel persentase kekurangan/kelebihan pegawai dihitung berdasarkan tabel variabel persentase kekurangan/kelebihan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
d. Jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun:
1. nilai variabel jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun didasarkan pada ketentuan semakin besar jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun maka semakin kecil nilai variabel;
2. nilai variabel jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun dihitung berdasarkan tabel nilai variabel batas usia pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
e. Jumlah wilayah koordinasi untuk pemerintah provinsi:
1. Nilai variabel jumlah wilayah koordinasi untuk provinsi didasarkan pada ketentuan bahwa semakin banyak wilayah koordinasi maka semakin besar nilai variabel;
2. Nilai variabel jumlah wilayah koordinasi untuk provinsi dihitung berdasarkan tabel variabel jumlah wilayah koordinasi provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
f. Jumlah penduduk untuk pemerintah kabupaten/kota:
1. Variabel jumlah penduduk dibedakan antara kabupaten dan kota yang berada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa;
2. Nilai variabel jumlah penduduk didasarkan pada ketentuan bahwa semakin banyak penduduk maka semakin besar nilai variabel;
3. Nilai variabel jumlah penduduk dihitung berdasarkan tabel variabel jumlah penduduk kabupaten dan kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
g. Luas wilayah provinsi/kabupaten/kota:
1. variabel ini dibedakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota;
2. Nilai variabel luas wilayah didasarkan pada ketentuan bahwa semakin banyak penduduk maka semakin besar nilai variabel;
3. Nilai variabel luas wilayah dihitung berdasarkan tabel variabel luas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Penghitungan Jumlah Kebutuhan ASN Setiap Instansi untuk Instansi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.