Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERBAN Nomor 1 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. 6. Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai. 7. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai. 8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Pegawai dalam rangka susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. 9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. 10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. 11. Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi. 12. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi. 14. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Koreksi

(1) Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dan mempertimbangkan capaian kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain mempertimbangkan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tunjangan Kinerja juga mempertimbangkan kehadiran Pegawai. (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi calon PNS di lingkungan Kementerian/Badan. (5) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan. (6) Tunjangan Kinerja bagi calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar dilaksanakan dengan ketentuan: a. Pegawai dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan pelaksana pada Kelas Jabatan 7 (tujuh); b. Pegawai dengan jabatan fungsional yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan pelaksana pada Kelas Jabatan: 1. 7 (tujuh) untuk kategori keahlian dan kategori keterampilan jenjang penyelia; 2. 6 (enam) untuk kategori keterampilan jenjang mahir; dan 3. 5 (lima) untuk kategori keterampilan jenjang pemula dan terampil; dan c. Pegawai dengan jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas belajar menerima Tunjangan Kinerja 100% (seratus persen) di kelas jabatannya terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

Pasal 4

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan: a. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. setingkat dengan pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan b. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya. (2) Dalam hal Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar. (3) Pelaksanaan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu pada Kementerian/Badan; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan d. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.

BAB III

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 6

Koreksi

(1) Hari Kerja dan Jam Kerja ditentukan sebagai berikut: a. hari Senin-Kamis pada pukul 07.30-16.00 zona waktu setempat dan dengan jam istirahat pukul 12.00-13.00 zona waktu setempat; dan b. hari Jumat pada pukul 07.30-16.30 zona waktu setempat dan dengan jam istirahat pukul 11.30- 13.00 zona waktu setempat. (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. (3) Hari Kerja dan Jam Kerja pada bulan Ramadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pegawai dapat melaksanakan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara fleksibel. (2) Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. diberikan toleransi kedatangan paling lama 90 (sembilan puluh) menit dari Jam Kerja kedatangan; dan b. mengganti waktu Jam Kerja kepulangan sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan kedatangan pada hari yang sama.

Pasal 8

(1) Pegawai wajib melakukan pengisian daftar hadir sebanyak 2 (dua) kali pada saat kedatangan dan kepulangan sesuai Jam Kerja dengan menggunakan sistem pencatatan kehadiran elektronik. (2) Dalam keadaan tertentu, pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual apabila: a. sistem pencatatan kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau b. terjadi keadaan kahar.

Pasal 9

(1) Pegawai dinyatakan melanggar Hari Kerja atau Jam Kerja apabila: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya; dan/atau c. tidak mengisi daftar hadir, tanpa alasan yang sah. (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki alasan yang sah, Pegawai harus menyampaikan surat permohonan yang disetujui oleh: a. pejabat pimpinan tinggi madya, untuk surat permohonan yang diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama; dan b. pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk surat permohonan yang diajukan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional ahli madya, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, pejabat fungsional keterampilan, atau pejabat pelaksana. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada biro yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta koordinasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Badan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelanggaran Hari Kerja atau Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, permohonan dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar Hari Kerja atau Jam Kerja. (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada: a. Pegawai yang tidak mencapai penilaian capaian kinerja Pegawai yang dipersyaratkan; b. Pegawai yang tidak membuat laporan capaian kinerja Pegawai bulanan; c. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; d. Pegawai yang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang sah; e. Pegawai yang pulang sebelum berakhirnya Jam Kerja kepulangan tanpa alasan yang sah; f. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; dan g. Pegawai yang sedang menjalani cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti sakit. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam persentase. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dengan jumlah paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

(1) Pegawai yang menjalani cuti tahunan, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 100% (seratus persen). (2) Pegawai yang menjalani cuti melahirkan untuk anak pertama sampai dengan anak ketiga Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 100% (seratus persen). (3) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melahirkan anak keempat dan seterusnya, diberikan cuti besar dan Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 14

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 15

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh aparat penegak hukum dan menjadi tersangka tindak pidana yang keputusan pemberhentiannya tidak terhitung mulai awal bulan, khusus pada bulan tersebut, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) Hari Kerja tidak masuk kerja dari besarnya Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya.

BAB V

PENCATATAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Pencatatan kehadiran dan pelaksanaan cuti Pegawai dilakukan setiap bulan dengan periode Hari Kerja pertama sampai dengan Hari Kerja terakhir bulan berkenaan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh biro yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta koordinasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 18

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) setiap bulan menyusun rekapitulasi: a. penilaian kinerja Pegawai; b. pencatatan kehadiran; c. status Pegawai; dan d. pelaksanaan cuti Pegawai, sebagai dasar perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada biro yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan Kementerian/Badan, serta pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa dalam waktu paling lambat tanggal 15 pada bulan sebelum bulan pembayaran Tunjangan Kinerja. (3) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, rekapitulasi disampaikan pada Hari Kerja terakhir sebelum tanggal 15.

Pasal 19

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang berasal dari luar Kementerian/Badan dilakukan setelah Pegawai yang bersangkutan memberikan surat keterangan pemberhentian atau tidak dibayarkan lagi Tunjangan Kinerja dari instansi asalnya.

Pasal 20

(1) Dalam hal Pegawai yang mengalami perubahan Kelas Jabatan: a. terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan baru; atau b. setelah tanggal 15, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan lama. (2) Dalam hal Pegawai yang berasal dari luar Kementerian/Badan: a. terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, diberikan Tunjangan Kinerja; atau b. setelah tanggal 15, tidak diberikan Tunjangan Kinerja. (3) Dalam hal Pegawai yang pindah instansi atau mendapat penugasan dari Kementerian/Badan: a. terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, tidak diberikan Tunjangan Kinerja; atau b. setelah tanggal 15, diberikan Tunjangan Kinerja.

(1) Pegawai yang tidak mencapai penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan: a. jika capaian kinerja Pegawai berpredikat cukup atau butuh perbaikan, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen); b. jika capaian kinerja Pegawai berpredikat kurang, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen); dan c. jika capaian kinerja Pegawai berpredikat sangat kurang, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen). (2) Pegawai yang tidak membuat laporan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan: a. tidak membuat laporan capaian kinerja Pegawai dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen); b. tidak membuat laporan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan tidak membuat laporan capaian kinerja Pegawai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan secara berturut-turut, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan c. Pegawai yang tidak membuat laporan capaian kinerja Pegawai bulanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih secara berturut-turut dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen). (3) Laporan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal Pegawai: a. sedang menjalani cuti tahunan; b. sedang menjalani cuti besar; c. sedang menjalani cuti melahirkan; d. sedang menjalani cuti sakit; atau e. sedang menjalani cuti karena alasan penting, selama 1 (satu) bulan kalender. (4) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) Hari Kerja. (5) Ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang pulang sebelum berakhirnya Jam Kerja tanpa alasan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena: a. menjalani cuti besar, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar: 1. 1,65% (satu koma enam lima persen) setiap hari kerja untuk cuti besar selama 30 (tiga puluh) hari; 2. 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja untuk cuti besar selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengain 60 (enam puluh) hari; dan 3. 3% (tiga persen) per hari kerja untuk cuti besar selama 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; b. menjalani cuti sakit, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar: 1. 0% (nol persen) setiap Hari Kerja pertama sampai dengan Hari Kerja kedua puluh lima; 2. 2% (dua persen) setiap Hari Kerja kedua puluh enam sampai dengan Hari Kerja kelima puluh; 3. 3% (tiga persen) setiap Hari Kerja kelima puluh satu sampai dengan Hari Kerja ketujuh puluh lima; dan 4. 4% (empat persen) setiap Hari Kerja ketujuh puluh enam dan seterusnya; dan c. menjalani cuti karena alasan penting, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar: 1. 0% (nol persen), untuk hari pertama sampai dengan hari ketiga; dan 2. 2% (dua persen), untuk hari keempat sampai dengan seterusnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan kepada Pegawai yang menjalani cuti besar karena alasan keagamaan. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja dikecualikan bagi Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal: a. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, selama 1 1/2 (satu setengah) bulan; atau b. Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya dengan melampirkan surat keterangan dokter berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Permohonan tidak masuk kerja karena cuti alasan penting dan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada biro yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta koordinasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Badan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terakhir pelaksanaan cuti. (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, permohonan dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar Hari Kerja.

(1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2026 MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Œ ROSAN PERKASA ROESLANI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL FORMAT PERMOHONAN ATAS PELANGGARAN HARI KERJA DAN JAM KERJA SURAT PERMOHONAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : ................................................................................. NIP : ................................................................................. Jabatan : ................................................................................. Unit Kerja : ................................................................................. menyatakan bahwa pada : Hari ................., tanggal ................., tidak memenuhi ketentuan Hari Kerja dan/atau Jam Kerja berupa *: a. terlambat masuk kerja; b. pulang sebelum waktunya; atau c. tidak mengisi daftar hadir, dengan alasan .......................................................................................... Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..................., ..................... Mengetahui: Yang membuat pernyataan, Pimpinan Unit Kerja, (tanda tangan) (tanda tangan) Nama Lengkap Nama Lengkap NIP. NIP. Catatan: *) Pilih salah satu MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ROSAN PERKASA ROESLANI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR MASUK KERJA TINGKAT TERLAMBAT MASUK LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE PEMOTONGAN Terlambat 1* ≥1 menit s.d. ≤30 menit 0,5% Terlambat 2* ≥31 menit s.d. ≤60 menit 1,% Terlambat 3* ≥61 menit s.d. ≤90 menit 1,5% Terlambat 4 ≥91 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan daftar hadir masuk kerja 2,5% *) apabila mengganti waktu keterlambatan tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ROSAN PERKASA ROESLANI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM BERAKHIRNYA JAM KERJA TANPA ALASAN YANG SAH DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR PULANG KERJA TINGKAT PULANG CEPAT LAMA PULANG SEBELUM WAKTUNYA PERSENTASE PEMOTONGAN Pulang Cepat 1 ≥1 menit s.d. ≤30 menit 0,5% Pulang Cepat 2 ≥31 menit s.d. ≤60 menit 1,% Pulang Cepat 3 ≥61 menit s.d. ≤90 menit 1,5% Pulang Cepat 4 ≥91 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan waktu pulang kerja 2,5% MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ROSAN PERKASA ROESLANI

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24